Life is flowing & let it continue to flow for only stops turbidity & turbidity is epidemic.
Let the wind blew hard hit because the to-be leaves fall is the leaves dry and brittle.
Kamis, 13 Januari 2011
soal final semester III/ SP/FEKON UMPAR
Soal-soal
Beri komentar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia
Catatan:
Diketik rapi minimal 5 (lima) lembar.
Batas Waktu. sampai tanggal 20 Januari 2011
NAMA : ABD.GAFFAR.S NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
NAMA : ABD.GAFFAR.S NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : ABD.GAFFAR.S NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan tentang prudential banking practices. Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen , khususnya tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.
Model Perekonomian Terbuka. Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”. Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luarnegeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy, dimana bentuk dan sepak terjangnya belum kita mengerti secara utuh. Isu globalisasi perekonomian ini akan dibahas tersedniri pada blog ini.
NAMA : ABD.GAFFAR.S NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : ABD.GAFFAR.S NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY
PEMBANGUNANSebagai kompromi, Biro Pusat Statistik melakukan proses penghitungan pendapatan nasional secara kasar dengan menjumlahkan nilai tambah dari lebih sepuluh sub-sektor ekonomi,seperti subsektorpertanian, subsektor perindustrian dan subsektor jasa. Tehnik perhitungan Pendapatan Nasional seperti ini bukanlah tanpa cacat. Seringkali berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor informal untuk wilayah daerah perkotaan antara lain, seperti kegiatan jasa tukang cukur, jasa kegiatan para pembantu rumah tangga, para pemulung dan kegiatan industri rumah tangga di daerah pedesaaan sering diabaikan dan tidak tercatat. Sehingga boleh dikatakan perkiraan (estimate) pendapatan nasional kita cenderung untuk under estimated. Laporan Pendapatan Nasional ini sekarang telah dikembangkan oleh BPS dengan memecahnya lebih rinci menjadi Laporan Pendapatan Daerah (PDRB), yang merupakan hasil perkiraan pendapatan daerah pada Tingkat Propinsi. Bahkan Biro Pusat Statistik sekarang sedang dalam proses mengeluarkan laporan pendapatan wilayah untuk kabupaten atau Tingkat II. Tetapi perlu diingat bahwa semakin kita melakukan estimasi pendapatan suatu masyarakat perekonomian pada tingkatan yang lebih detail, maka tingkat kesalahan pelaporan pendapatan tersebut akan menjadi semakin bias. Kesalahan fatal acapkali dilakukan oleh para pemakai data statistik agregat termasuk para analis keuangan di pasar modal. Misalnya saja, untuk mencari pendapatan daerah per kepala maka angka PDRB pada tahun tertentu oleh mereka secara matematis langsung dibagi dengan jumlah penduduk, sebagai proxy untuk mendapatkan estimasi pendapatan rumah tangga (disposable income) dari daerah tersebut. Tentunya angka ini menjadi sangat kasar. Pemecahannya akan jauh lebih baik jika kita mengurangi dahulu angka PDRB dengan arus uang keluar (outflow) yang berasal dari daerah dalam kurun waktu yang sama, misalnya dalam capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan perusahaan asing, pengiriman dana atau hasil pajak ke luar wilayah daerah dan sebagainya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi tidak akan menjamin memberikan informasi yang akurat bahwa wilayah tersebut memiliki daya beli penduduknya atau konsumennya yang tinggi pula. Biro Pusat Statistik disamping mengeluarkan perkiraan besaran pendapatan nasional dan pendapatan daerah, institusi ini melaporkan juga angka-angka agregat dari perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah di propinsi di Indonesia, baik menurut nilai absolutnya maupun menurut tahun dasar. Konsep tahun dasar dipakai untuk memperbandingkan besaran angka-angka pendapatan nasional dan pendapatan daerah secara tahunan dalam rentang tahun yang panjang. Angka statistik yang menggunakan acuan tahun dasar tertentu disebut dengan PDB atau PDRB harga konstan. Kita masih ingat bahwa inflasi di negara kita pernah naik diatas tingkatan dua digit, sehingga apabila kita membandingkan angka PDB atau PDRB secara harga konstan maka kita telah menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam kajian atau pengamatan kita.Pada saat ini BPS memilih tahun 1993 sebagai tahun dasar dan basis untuk acuan harga konstan dari tahun-tahun setelah itu. Tahun dasar ini setiap 10 tahun akan dirubah kembali.
NAMA : ADAM NIM : 1210 210 025 FA/JUR: EKONOMI STUDY
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Ekonomi GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg Ekonomi menurut kawasan [tampilkan]
Afrika · Amerika Amerika Selatan · Asia Eropa · Oceania Kategori umum
Ekonomi mikro · Ekonomi makro Sejarah pemikiran ekonomi Metodologi · Pendekatan heterodoks Bidang dan subbidang
Behavioral · Budaya · Evolusi Pertumbuhan · Pengembangan · Sejarah Internasional · Sistem ekonomi Keuangan dan Ekonomi keuangan Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan Kesehatan · Buruh · Manajerial Bisnis Informasi · Informasi · Game theory Organisasi Industri · Hukum Pertanian · Sumber daya alam Lingkungan · Ekologis Kota · Pedesaan · Kawasan Peta ekonomi Teknik
Matematika · Ekonometrika Eksperimental · Neraca nasional Daftar
Anarkisme · Kapitalisme Komunisme · korporatisme Fasisme · Georgisme Islam · Globalisasi Ekonomi Pasar sosialisme · Merkantilisme Proteksionis · Sosialisme Sindikalisme · Jalan Ketiga Perekonomian: Konsep dan Sejarah Portal.svg Portal Bisnis dan ekonomi Kotak ini: lihat • bicara • sunting
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1) alt
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : ADAM NIM : 1210 210 025 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
KECENDERUNGAN PROSES PEMBARUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi atau membendung merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita, dan sebaliknya realita akan sejalan seiringan dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai mahluk yang menghamba kepada kehendak Tuhan, manusia sebenarnya hanya memiliki dua tugas, yaitu untuk terus mempelajari, memahami dan menghayati arti dan wujud kongkrit kebenaran dan kebaikan itu; serta terus menerus berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagi manusia, pertanggung-jawaban yang harus diberikan adalah mengenai bagaimana proses pemahaman tersebut terus dikembangkan dan bagaimana konsistensi usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Hasil paling akhirnya sudah pasti: kebenaran dan kebaikan akan menang; manusia tidak dapat mempengaruhi hal tersebut. Manusia hanya menikmati hasil dari pemahaman dan ikhtiar yang dilakukannya.
***
Pemikiran dasar di atas kiranya berlaku untuk setiap aspek kehidupan di dunia ini, termasuk -bahkan mungkin terutama- dalam kegiatan ekonomi. Bahwa memang terdapat kecenderungan pembaruan menuju kebenaran dan kebaikan ekonomi yang bergerak sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati tonggak-tonggak sejarah perkembangan ekonomi dunia mulai dari perekonomian pada masa awal sejarah, perkembangan ekonomi di Yunani, di Cina, di Jazirah Arab, perdagangan Timur-Barat, hingga ke Depresi tahun 1930-an, kemerdekaan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia, apa yang disebut sebagai "Asian Miracle" dan krisis ekonomi Asia, serta rangkaian teori yang dihasilkan oleh para peraih hadiah Nobel. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan tampaknya terdapat suatu kecenderungan pokok bahwa ekonomi -dan ilmu ekonomi- semakin realistis mencoba untuk selalu lebih dapat mencerminkan kehidupan manusia dan masyarakat yang kompleks. Dalam tataran teori dan konsep, ilmu ekonomi semakin banyak membahas berbagai hal yang pada kondisi riilnya dalam masyarakat memang menentukan keputusan ekonomi yang sebelumnya hampir selalu menjadi objek asumsi "ceteris paribus". Aspek-aspek seperti informasi yang tidak sempurna, adanya harapan (ekspektasi) yang rasional dalam pengambilan keputusan, adanya pengaruh demokratisasi terhadap penanggulangan kemiskinan, atau kesatuan keputusan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan teori.
Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai "panduan" dalam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari (1) teori dan konsepsi ekonomi; (2) strategi pembangunan ekonomi; dan (3) realitas ekonomi; menjadi "roda" yang memfasilitasi berjalannya pemahaman terhadap perkembangan arus besar pembaruan pembangunan ekonomi. Jika hal tersebut dicermati untuk konteks Indonesia -katakanlah dalam lima tahun terakhir- maka akan diperoleh gambaran mengenai arus besar kecenderungan pembaruan apa yang tengah bergerak membentuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
NAMA : ADAM NIM : 1210 210 025 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Pertama, kecenderungan perkembangan yang sangat kuat untuk menuju pada kegiatan ekonomi yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan. Kita sama menyadari bahwa Indonesai telah (pernah) mengalami kondisi perekonomian di bawah rezim yang otoriter dalam berbagai bentuknya mulai sejak penjajahan hingga masa pergantian abad. Otoriterisme hampir selalu menghasilkan ekonomi yang eksploitatif dan penuh penindasan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan. Otoriterisme juga cenderung melahirkan dominasi yang juga sering kali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif yang juga sering sekali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif tersebut umumnya lahir dari pandangan yang terlalu mengedepankan persaingan serba bebas (free fight liberalism) dengan dukungan paradigma kekuasaan yang kuat.
Arus proses menuju ekonomi yang adil itulah sebenarnya yang mendorong kita menjebol rezim otoriter yang telah berkuasa sekian lama di Indonesia. Pertumbuhan material yang dihasilkan rezim otoriter itu memang tinggi, tetapi ternyata dihasilkan dari proses yang sangat eksploitatif. Alam dieksploitasi tidak berkesudahan. Ribuan hektar hutan berikut isinya musnah, lautan dikuras tanpa henti, bumi pertambangan dikeruk hingga hanya menyisakan tanah yang membatu. Kondisi itu tentu memiliki korelasi yang jelas dengan pemberian hak-hak pengusahaan hingga jutaan hektar pada beberapa gelintir orang, dan pemberian konsesi pertambangan yang tidak terkontrol. Buruh juga dieksploitasi. Upah buruh yang murah justru dinyatakan sebagai faktor keunggulan. Posisi buruh selalu diusahakan untuk tetap berada pada sisi yang lemah dengan dalih karena besarnya supply tenaga pada pasar kerja. Sifat "ilegal" dari buruh yang sekarang menjadi masalah sebenarnya sudah mendapat "pembenaran" lama di dalam negeri sebelum mereka berangkat ke tanah seberang. Petani merupakan korban eksploitasi berikutnya. Harga produk pertanian yang harus dijaga stabil pada tingkat yang rendah dipandang menjadi salah satu komponen strategi utama pembangunan secara keseluruhan karena hal itu akan berarti pula pada dapat dipertahankannya upah buruh yang murah. Kondisi eksploitatif tersebut juga menimbulkan "paradox": produksi pertanian harus ditingkatkan tetapi insentif natural untuk meningkatkan produksi tersebut (harga) tidak (boleh) diberikan. Dan kita akhirnya tidak lagi dapat menerima perlakuan yang tidak adil dan eksploitatif itu dan menggulirkan proses reformasi.
Kecenderungan kedua dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah apresiasi yang makin tinggi terhadap keberagaman. Indonesia merupakan negara dengan ciri keragaman yang sangat tinggi. Ribuan pulau, puluhan suku bangsa, puluhan dialek dan bahasa, ribuan spesies fauna dan varietas tanaman, dan puluhan jenis bentuk ekosistem merupakan beberapa bentuk keragaman Indonesia. Jika kita percaya bahwa apa yang diciptakan Tuhan selalu merupakan yang terbaik bagi manusia, maka proses perkembangan ekonomi akan selalu mengarah pada apresiasi yang semakin tinggi terhadap keberagaman tersebut. Dilihat dari dimensi dunia maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk unggul bersaing jika basis keunggulannya adalah efisiensi. Efisiensi ekonomi yang hampir selalu berarti proses produksi yang seragam dan kontinyu mensyaratkan adanya skala usaha yang cukup besar untuk itu. Ini merupakan ciri keunggulan negara "benua" seperti Amerika Serikat, Australia, atau Cina. Itulah sebabnya -misalnya- petani kita sangat sulit bersaing dengan petani dari negara-negara tersebut jika basis keunggulan persaingannya adalah efisiensi. Tetapi petani kita akan unggul justru jika mengusahakan kegiatan-kegiatan pertanian yang khas dan unik.
NAMA : ADAM NIM : 1210 210 025 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Keberagaman juga sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar yang membuat ekonomi berjalan. Bayangkan, jika di pasar semua pedagang menjual produk yang seragam maka tentu tidak akan terjadi transaksi. Dalam keseharian kita berekonomi maka kita cenderung untuk lebih senang dan nyaman pada suasana dimana terdapat banyak pilihan. Itulah yang menjadi faktor pendorong berkembangnya supermarket, misalnya. Oleh sebab itu keberagaman dalam kegiatan ekonomi semakin menjadi keharusan yang tidak terbendung. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selain berlainan dengan kodrat manusia yang memang berbeda satu sama lain, keseragaman yang berlebihan ternyata juga telah menimbulkan berbagai kerusakan. Contoh-contoh bisa dikemukakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti terlihat pada penyeragaman koperasi, monokulturisme usahatani tanaman pangan, dan sebagainya.
Kecenderungan yang ketiga merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu semakin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi. Sentralisasi adalah "adik kandung" otoriterisme dan praktek eksploitatif, karena hanya dengan sentralisasi yang hampir mutlak maka pendekatan otoriter dapat efektif. Sentralisasi tersebut kemudian akan cenderung mengabaikan keberagaman, karena yang beragam itu lebih sulit dikontrol dan dikelola. Padahal setiap daerah memiliki ciri dan kondisinya masing-masing yang hanya dapat dikembangkan secara optimal jika pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi dan otonom di daerah yang bersangkutan. Bahkan seharusnya otonomi itu juga dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi untuk lebih mengoptimalkan potensi dan karakter masing-masing. Desentralisasi dan otonomi ekonomi bukan sesuatu yang sempit terbatas hanya pada desentralisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sehingga menimbulkan "sentralisasi" baru di daerah), tetapi harus menjadi suatu proses untuk lebih meningkatkan otonomi masyarakat secara luas.
Ketiga arus besar di atas kiranya saling jalin menjalin menjadi suatu "larutan" yang menyatu. Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman membutuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tampaknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas.
NAMA : ADAM NIM : 1210 210 025 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mencermati tingkat perkembangannya yang sekarang ada di Indonesia, apakah proses perubahan tersebut sudah selesai? Apakah kecenderungan pembaruan perekonomian Indonesia itu sudah menemukan "samudra" tujuannya? Jawabannya tentu belum. Proses yang terjadi masih jauh dari tujuan akhirnya. Di satu sisi, ketiga arus besar yang telah diungkapkan di atas masih berada pada tahap yang awal. Di sisi lain, masih ada unsur lain yang akan segera menjadi "ingredient" dari arus besar perubahan tersebut.
Pengikisan praktek ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif masih memiliki perjalanan yang panjang. Kegiatan ekonomi berbasis "keluarga-keluarga" (bukan ekonomi kekeluargaan) memang mungkin sudah mulai berkurang, tetapi dominasi beberapa perusahaan besar berbasis sumberdaya impor, mengekspoitasi sumberdaya lokal, dan menguasai pasardomestik masih terus berlanjut. Buruh memang sudah mulai mendapat hak-haknya, tetapi itupun masih sangat terbatas. Petanilah yang masih belum banyak beranjak kondisinya. Perlindungan hukum atas akses produktifnya masih terbatas, kapital hasil usaha produktif di pedesaan disedok oleh sistem perbankan dan hanya separuhnya yang dikembalikan, posisinya dalam persaingan internasional juga belum mendapat cukup perlindungan. Apresiasi terhadap keberagaman juga masih menghadapi tantangan kebutuhan pencapaian efisiensi-segera (instant efficiency) yang selama ini tampak diperoleh dari proses produksi yang serba seragam. Proses desentralisasi dan otonomi juga masih menghadapi tantangan proses belajar (learning process) dalam berbagai hal di samping timbulnya gejala "re-sentralisasi" di daerah. Intinya, arus besar pembangunan ekonomi sedang bergerak, walaupun mungkin kecepatan dan percepatannya belum sebesar yang diharapkan.
Untuk itu, usaha terus menerus untuk mendorong percepatan itu akan selalu berguna. Namun perlu pula disadari bahwa tantangan untuk itu cukup besar. Tantangan itu tidak cukup hanya diatasi dengan mengganti seorang presiden atau membatasi peran keluarga tertentu. Tantangan terhadap arus progresif perkembangan ekonomi tersebut mencakup pula sistem manajemen perekonomian, sebagian dalam lingkup ekonomi mikro tetapi terutama ada pada manajemen ekonomi makro. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pengaturan kelembagaan ekonomi yang "lebih pro" pada pola ekonomi "lama". Para pengambil keputusan itu lebih memperhatikan indikator perkembangan ekonomi yang semu dan tidak mengakar pada kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti indeks harga saham atau nilai tukar rupiah. Mereka juga cenderung menutup mata pada kenyataan bahwa ekonomi sebenarnya dijalankan oleh jutaan rakyat kecil yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi berbagai kesulitan dan terus berkembang.
NAMA : R I R I S U P R I A D I NIM : 1210 210 026 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Situasi perekonomian Indonesia memburuk sejak awal 1998 hingga memasuki triwulan kedua. Depresiasi rupiah yang besar disertai kekeringan yang parah telah mengakibatkan inflasi yang tinggi selama lima bulan pertama tahun 1998. Selain itu kondisi keuangan sistem perbankan makin merosot seiring dengan makin dalamnya krisis ekonomi. Tekanan pada nilai tukar dan cadangan devisa juga semakin berat dengan tidak diakuinya kredit perdagangan dan kredit lainnya dari perbankan Indonesia oleh bank-bank asing. Untuk mengatasi masalah-masalah ini Kabinet Reformasi Pembangunan memprioritaskan upaya pengadaan sembilan bahan pokok dan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi dalam negeri akan diuraikan lebih lanjut setelah pembahasan perkembangan ekonomi internasional pada bagian awal.
Perkembangan pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan PPP akan mempengaruhi peringkat Indonesia. "Kalau ada pembenahan yang signifikan pasti akan berpengaruh kepada peringkat kita, kita berharap bisa mencapai investment grade," katanya.
Moody's terakhir kali memberikan rating action terhadap Indonesia pada 16 September 2009, ketika itu sovereign rating ditingkatkan menjadi Ba2 dengan outlook stabil. Pada Juni 2010, Moody's merevisi outlook sovereign credit rating (prospek peringkat utang luar negeri) Indonesia dari level Ba2 local and foreign currency sovereign rating, dari stabil menjadi positif.
Positive outlook menunjukkan besarnya kemungkinan Indonesia memperoleh peningkatan rating dalam satu tahun ke depan, di mana Indonesia masih membutuhkan dua notch lagi menuju investment grade. Peringkat/outlook Moody's tercatat lebih rendah dibandingkan dengan peringkat/outlook yang ditetapkan S&P yaitu (BB/positive) dan Fitch (BB+/stable).
NAMA : R I R I S U P R I A D I NIM : 1210 210 026 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara yang mapan perekonomianya.
NAMA : R I R I S U P R I A D I NIM : 1210 210 026 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat. Terutama sepuluh tahun belakangan. Jumlah kelompok ini terus membengkak sebab pertumbuhan ekonomi terus membaik. Barang-barang yang selama ini jadi kebutuhan sekunder jadi laris manis.
"Bukti dari tumbuhnya kelas menengah ini adalah melonjaknya penjualan mobil, motor, ponsel, produk elektronik, produk retail dan properti," ujar ekonom UI, Chatib Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah itu, ekonomi masyarakat Indonesia secara umum juga kian membaik. Pendapatan per kapita Indonesia tahun lalu sudah menyentuh level US$3000 atau Rp27 juta.
Pertumbuhan kelas menengah itu secara umum pernah dilansir oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010",disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Asia.
Dari survei yang dilakukan, ADB menemukan bahwa orang Asia membelanjakan lebih dari US$4,3 triliun pada 2008. Jumlahnya uang yang dibelanjakan itu akan terus membengkak. Dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai US$32 triliun . Jumlah itu mencakup 43% dari total konsumsi global.
Di Indonesia, jumlah kelas menengah itu tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Data itu direkam dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada 1999 dan 2009 . Cara membedakan kelompok miskin dan kelas menengah dengan memilah jumlah pengeluaran individu per hari.
Yang dimaksud kelompok miskin adalah penduduk dengan pengeluaran di bawah US$2 per hari. Sedangkan, pengeluaran US$2 ke atas atas tergolong kelas menengah yang dikelompokkan dalam sejumlah kategori.
Kategorinya sebagai berikut. Kelas menengah bawah adalah mereka yang pengeluarannya sejumlah US$2-4 per hari, menengah-tengah US$4-10, menengah-atas US$10-20, dan kelompok berkecukupan dengan pengeluaran US$20 per hari.
Berdasarkan data itu, jika diperinci lebih jauh, selama sepuluh tahun, kelompok menengah-bawah telah naik dua kali lipat dari 37 juta menjadi 69 juta jiwa. Kelompok menengah-tengah meningkat hampir tiga kali lipat ,dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa.
Kelompok menengah-atas naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa.
NAMA : R I R I S U P R I A D I NIM : 1210 210 026 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Barang Mewah Laris Manis Menurut ekonom Faisal Basri, lonjakan kelas menengah Indonesia bisa diidentifikasi dari pola konsumsi mereka. Misalnya saja, masyarakat kelas menengah bawah sudah mampu mencicil sepeda motor. Masyarakat kelas menengah-tengah memadati mal-mal dan membeli mobil cc kecil. Sedangkan, masyarakat kelas menengah-atas mampu berobat dan menyekolahkan anak ke luar negeri, serta membeli mobil jenis sedan.
Di sektor otomotif misalnya. Menurut Chatib Basri, penjualan motor dan mobil terus meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Sulisto mengungkapkan penjualan mobil mencapai 700 ribu unit dan sepeda motor 7 juta unit pada 2010. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor memperkirakan penjualan mobil akan terus meningkat hingga menembus 1,25 juta unit pada 2015.
Di sektor properti, menurut pengamat properti, Muhammad Nawir, penjualan apartemen di kota-kota besar dan perumahan di pinggiran kota juga meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Apartemen yang banyak diburu kalangan menengah adalah dengan kisaran harga Rp300-700 juta.
Di bisnis retail, kata Chatib, pertumbuhan kelas menengah bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk-produk retail, seperti pakaian, elektronik, ponsel dan lainnya. Mal-mal dan swalayan seperti Matahari, pusat penjualan ponsel ramai diserbu pembeli. "Bagi orang miskin, yang utama adalah membeli beras, mereka tidak berpikir untuk membeli ponsel."
Demikian halnya dengan industri restoran, seperti cafe dan fastfood juga terus tumbuh dan berkembang di berbagai kota besar. "Sebab, kelompok mapan juga gemar makan di luar rumah," katanya.
Kenaikan kelas menengah, menurut Faisal, juga ditandai dengan pergeseran konsumsi makanan turun dari 63 persen (1999) ke 51 persen pada 2009. Sedangkan, konsumsi nonmakanan meningkat dari 37 persen pada 1999 menjadi 49 persen pada 2009. Di kelompok konsumsi makanan, padi-padian dan umbi-umbian turun dari 18 persen menjadi 9 persen. Sebaliknya, konsumsi makanan olahan naik dari 10 persen menjadi 13 persen.
Tren peningkatan penjualan produk-produk sekunder yang juga tergolong "mewah" ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, juga demikian. Hasil survei ADB menunjukkan peningkatan kelompok menengah itu ditandai dengan larisnya penjualan lemari es, TV, ponsel dan mobil di sejumlah negara Asia dalam beberapa tahun ini.
Sebut saja misalnya di China dan India, penjualan ponsel dan mobil melonjak pesat dalam satu dekade ini. Di China, pada tahun 2000, jumlah mobil yang terjual hanya 2 juta unit. Pada 2009, penjualan mobil mencapai 12 juta unit. "China dan India kini menjadi pasar ponsel terbesar di dunia," kata ADB.
Melihat fenomena besar ini, Chatib dan Faisal mengingatkan bahwa sejumlah pelaku bisnis baik dari dalam dan luar negeri telah mencermati sejak beberapa tahun lalu. Mereka juga sudah mempersiapkan strategi atas pembengkakan kelas menengah Indonesia tersebut. Produsen manca negara malah sudah banyak mengincar Indonesia sebagai pasar produk mereka. "Sebab, kelompok ini haus untuk mengkonsumsi apa saja."
Bagi bangsa Indonesia, Faisal mengingatkan itu berpulang kepada kita sendiri. "Mau puas sekedar menjadi bangsa konsumen atau menggerakkan sektor produksi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka."
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
Bila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
NAMA : R I R I S U P R I A D I NIM : 1210 210 026 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
Bila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
NAMA :fajar.ladung NIM : 209 210 022 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih menjanjikan, dengan pertumbuhan diperkirakan berkisar 6,4 persen. Pertumbuhan ini lebih besar 0,6 persen dibandingkan target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,8 persen.
Namun, apa yang menjadi tantangan dan risiko yang harus diantisipasi oleh Indonesia pada 2011?
Komite Ekonomi Nasional dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia 2011 menuturkan ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia di tahun depan.
Pertama, tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
Kedua, terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.
Ketiga, subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapat subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.
NAMA :fajar.ladung NIM : 209 210 022 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai. Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
"Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonomi," ujar Chairul.
Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa. (hs) • VIVAnews
NAMA :fajar.ladung NIM : 209 210 022 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.
NAMA :fajar.ladung NIM : 209 210 022 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA :fajar.ladung NIM : 209 210 022 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Indonesia sebagai small open economy dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Pengaruh contagious dan spill over dari luar negeri dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Ke depan ini, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan untuk merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia. Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah. Bank sentral AS (the Fed) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga. Demikian juga tren penurunan harga minyak di pasar internasional tampaknya juga tidak terus berlanjut seperti yang kita harapkan. Dan, karena itu, harga minyak yang tinggi masih akan menjadi bagian hidup kita. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global secara umum juga masih rendah dan cenderung stagnan. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook September 2005 menunjukkan bahwa secara umum ekonomi dunia tahun ini tumbuh lamban. Ekonomi dunia pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3,5%, tapi pada tahun ini diperkirakan hanya 3,3%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini diperkirakan stagnan pada tingkat 2% seperti pada tahun 2005. Dengan demikian, sulit diharapkan ekspor kita meningkat besar. Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan memang memiliki andil terhadap memburuknya ekonomi Indonesia. Namun tetap saja masalah utamanya adalah ketidakmampuan tim ekonomi kita mengantisipasi dan memformulasikan kebijakan yang baik, sehingga kemerosotan yang terjadi semakin meluas. Pemerintah sendiri melihat tren yang membahayakan ini. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terbatas di bidang ekonomi, beberapa waktu lalu. Kehadiran tim ekonomi baru memang sempat memberikan harapan tinggi. Pasar uang dan modal merespons positif kehadiran mereka. Namun pasar juga melihat bahwa tim ekonomi baru di kabinet tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah dan tantangan. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Antara lain karena tantangan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia masih berat. Berbagai kemerosotan yang terjadi masih menjadi saldo ekonomi pada tahun ini, dan itu memang tidak mudah diatasi. Apalagi keuangan negara juga masih berat karena besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah.
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai Perlembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Di BCA memprediksi, akhir tahun ini suku bunga sekitar 13%. Dan pada gilirannya akan bergerak mencapai angka 14%. Namun, pada akhir 2006 akan turun kembali sekitar 13%. Dan seterusnya. Tentu saja situasi semacam ini kondisional. Yaitu sangat tergantung pada nilai tukar rupiah. Kalau posisi itu bergerak lagi, tentu saja kondisi akan berubah.
Nah, bagaimana dengan kenaikan suku bunga bank? Lalu, apa dampaknya bagi perbankan dan sektor real? Kalau suku bunga BI mencapai, katakanlah 16%, suku bunga kredit akan bergerak sekitar 18-20%. Sekarang ini, di perbankan sudah ada yang menetapkan untuk corporate custumer sekitar 18%.
Dari segi keuangan pemerintah banyak yang memprediksi, dengan kenaikan minyak seperti sekarang ini, akan terjadi kebangkurtan ekonomi. Tapi, kalau dilihat keuangan pemerintah lumayan bagus dan sehat. Bahkan, sebelum kenaikan BBM, sektor migas dari pemerintah masih menghadirkan suatu surplus.
Pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM, karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini, surplus yang dimiliki pemerintah semakin lama semakin menipis. Dan bukan tidah mungkin, suatu ketika akan menjadi devisit. Karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.
Belum lagi adanya penyeludupan dan sebagainya. Oleh karena itu, kenaikan BBM merupakan suatu keharusan. Dengan kenaikan BBM, APBN pemerintah menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Tentunya dengan catatan, surplus yang dihasilkan tidak dihamburkan. Kalau hal itu dijaga, kondisi perekonmian akan selamat.
Ukurannya apa?
Devisit APBN pemerintah hanya berkutat di 1%, atau kurang dari 1% dari PDB. Dan ini suatu devisit yang kecil dibandingkan negara lain. Misalnya saja Amerika Serikat yang mencapai angka 5%, Jepang 7-8%. Begitu pun dengan kondisi utang Indonesia yang begitu besar. Secara rasio, utang pemerintah dibanding PBD, juga sudah menurun sekali. Sekarang ini berada di atas 40%, dibawah 50%. Dan ini lebih kecil dari negara-negara, yang selama ini dianggap sebagai negara modal bagi Indonesia. Di Eropa ada negara-negara yang utangnya 100% dari PDB. Bahkan Jepang ratio utangnya mencapai 160-170% dari PDB.
Terakhir dari segi sektor real. Salah satu contoh terjadi di Unilever. Yang agak mengherankan adalah, penjualan kwartal ketiga pertumbuhannya bagus sekali. Bukan dari segi keuntungannya, tapi dari segi jumlahnya. Ini berarti terjadi pertumbuhan real. Sebenarnya di sektor pertambangan juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Sekarang ini, keuntungan dari batu bara, mungkin sudah lebih dari sepertiga keuntungan Migas. Karena produksinya sudah sekitar 150 juta ton. Satu tonnya sekitar 40-50 US dolar. Kedepannya perolehan yang didapat pemerintah berarti sekitar 6 milyar dolar sendiri dari batubara. Belum lagi dengan timah, yang sekarang ini lagi juga lagi booming.
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
ekonomi Indonesia 2010 diprediksi tumbuh sekitar 5,0 persen. Banyak pihak meyakini, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari itu. Itu sebabnya, dalam perdebatan di DPR, akhirnya disepakati perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.
Optimisme semacam ini sungguh penting untuk memberi dorongan lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mencapainya atau bahkan melampauinya. Inilah kekuatan self fulfilling prophecy.
Secara rutin, saya mengamati perkembangan PDB nominal, yaitu PDB yang menggunakan harga sebagaimana dirasakan hari-hari ini. PDB nominal ini lebih mirip berbagai laporan keuangan perusahaan, sementara PDB riil lebih mirip perkembangan tonase produksi perusahaan. Ternyata PDB nominal Indonesia tumbuh tinggi.
Pada tahun 2008, saat perekonomian (PDB) riil tumbuh 6,1 persen, PDB nominal justru tumbuh 25 persen. Kuartal pertama 2009, pertumbuhan PDB nominal sebesar 16,9 persen dan pada kuartal kedua menjadi 10,9 persen. Dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, diyakini PDB nominal akan naik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan tahun 2009 berada sekitar 15 persen. Jika ini terjadi, PDB nominal kita akan mencapai sekitar Rp 5.700 triliun. Angka ini kurang lebih sama dengan prediksi PDB nominal sekitar 570 miliar dollar AS, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang itu, saat PDB riil diprediksi tumbuh 5,5 persen, PDB nominal 2010 akan tumbuh 15-18 persen. Jika ini terjadi, sepanjang 2010, PDB nominal kita akan mencapai Rp 6.500 triliun-Rp 6.600 triliun. Ini berarti PDB per kapita tahun 2010, dengan catatan nilai tukar rupiah bergerak menguat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, akan berada pada 2.800 dollar AS-3.000 dollar AS.
Saya suka membandingkan pendapatan Indonesia dengan Malaysia karena berbagai sentimen yang berkembang. PDB Malaysia per kapita tahun 2008 sekitar 7.100 dollar AS. Jika pada tahun ini PDB mereka tidak banyak berkembang (semester pertama tahun 2009 perekonomian Malaysia kontraksi sebesar 5,0 persen), pada tahun 2010 PDB per kapita mereka mungkin akan berada di sekitar 7.500 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita 10 persen penduduk Indonesia, 23 juta orang, sebesar 8.400 dollar AS-9.000 dollar AS. Jika jumlah penduduk Indonesia disamakan dengan Malaysia, sekitar 27 juta orang, pendapatan per kapita rata-rata dari 27 juta orang pendapatan tertinggi Indonesia akan mencapai sekitar 7.800 dollar AS (dengan catatan empat juta penduduk Indonesia masuk bracket 10 persen berikutnya yang berpendapatan rata-rata 4.300 dollar AS-4.500 dollar AS). Sementara 90 persen penduduk berikutnya menghasilkan daya beli yang sangat besar.
Inilah sebabnya penjualan mobil bulanan Indonesia mampu melampaui Malaysia. Ini pula yang menyebabkan jumlah mal di Jakarta lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Hal inilah yang seharusnya mengarahkan pandangan dunia usaha, ke mana dan industri apa yang harus dijalankan, serta pusat investasi apa yang harus dilakukan.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA N I M : 209 210 026 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
Sebelum kita membahas masalah Perkembangan Ekonomi di Indonesia, pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik. Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA N I M : 209 210 026 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER: III (TIGA)
Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Peningkatan ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas pertambangan dan pertanian, tetapi juga ekspor komoditas manufaktur yang mulai meningkat. Perkembangan ini mendukung pertumbuhan di sektor industri dan sektor perdagangan yang lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, aktivitas impor
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA N I M : 209 210 026 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER: III (TIGA)
sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut, meskipun pada tingkat yang masih rendah. Transaksi berjalan pada triwulan I-2010 diperkirakan mencatat surplus yang lebih besar dari perkiraan semula. Sementara itu, keyakinan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik tercermin pada surplus transaksi modal dan finansial yang masih cukup tinggi. Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan mencapai 5,5 persen atau meningkat dibanding 2009 sebesar 4,5 persen. Resesi ekonomi global hanya menimbulkan dampak ringan terhadap ekonomi Indonesia, sehingga pada 2010 dan 2011 aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat dengan landasan tingginya permintaan domestik dan dukungan dari kebijakan makro ekonomi. Selain itu, pertumbuhan investasi di infrastruktur dan meningkatnya lapangan kerja masih menyisakan beberapa tantangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan. Contohnya seperti saat perekonomian banyak negara tumbuh negatif, Indonesia mencatat pertumbuhan positif 4,3 persen di tahun 2009. Indikator makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berada pada kondisi yang cukup stabil. selain faktor eksternal, faktor domestik juga sangat berperan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lokal itu antara lain kenaikan konsumsi masyarakat diperkirakan mendongkrak 3-4 persen pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi baik penanaman modal asing, dalam negeri maupun investasi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp1.729 triliun.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA N I M : 209 210 026 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER: III (TIGA)
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Dengan populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi berlandaskan pertumbuhan pasar domestik. Berdasarkan Global Competitiveness Report, 2010-2011, GDP Indonesia sebagai salah satu indicator kunci mencatat angka USD539,4 miliar, dengan GDP per kapita senilai USD2,329. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi di tengah krisis yang tengah mendera negara-negara lain. Sementara kebanyakan negara lain mengalami deficit yang cukup signifikan, Indonesia dapat mempertahankan level deficit di dalam level yang terkendali. Sebagai tambahan, selama tahun 2009, laju inflasi melambat menjadi hanya 4,8%, setengah dari rate pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini, masih terhalang oleh sejumlah masalah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Beberapa masalah yang terjadi merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak kunjung selesai. Masalah paling utama yang masih mengganjal laju percepatan perekonomian Indonesia adalah terkait masalah institusional di dalam tubuh penyelenggara negara, yakni mulai dari masalah inefisiensi dalam birokrasi pemerintah terkait rumitnya proses birokrasi dalam pemberian izin usaha, sampai masalah korupsi, instabilitas politik dan lain-lain. Terbatasnya infrastruktur sebagai pondasi penting dalam pembangunan ekonomi, juga dirasakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kesenjangan ketersediaan jalan, aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang memadai adalah beberapa contoh kecil yang menjadi indikasi kurangnya penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil survei terbaru kondisi infrastruktur Indonesia tahun 2010-2011 menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 82 dari 139 negara, naik dari tahun sebelumnya dimana peringkat Indonesia hanya nomor 86. Kendati ini merupakan kondisi yang menggembirakan,
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA N I M : 209 210 026 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER: III (TIGA)
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur. Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
NAMA : HAMDANA NIM : 209 210 047 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut: • Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : HAMDANA NIM : 209 210 047 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN • Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita. • Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional. Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: • Pendapatan Nasional Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional. • Produksi Nasional (PNB) Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. • Kesempatan Kerja Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas. • Perekonomian yang Stabil Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya. • Neraca Pembayaran Luar Negeri Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus. • Distribusi Pendapatan yang Merata Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil. 2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
NAMA : HAMDANA NIM : 209 210 047 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Pembangunan Jangka Panjang II Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999) Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan; 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004) Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain: 1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata. 2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
NAMA : HAMDANA NIM : 209 210 047 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut: 1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS. 2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. 4. Berkurangnya pengangguran. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial. 2. Meningkatkan pendapatan masyarkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat. 3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah. 4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi 1. Meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : HAMDANA NIM : 209 210 047 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut: • Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN • Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita. • Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional. Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: • Pendapatan Nasional Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional. • Produksi Nasional (PNB) Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. • Kesempatan Kerja Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas. • Perekonomian yang Stabil Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya. • Neraca Pembayaran Luar Negeri Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus. • Distribusi Pendapatan yang Merata Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil. 2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Pembangunan Jangka Panjang II Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999) Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan; 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004) Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain: 1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata. 2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut: 1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS. 2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. 4. Berkurangnya pengangguran. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial. 2. Meningkatkan pendapatan masyarkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat. 3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah. 4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi 1. Meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : SARTIKA NIM : 1209 210 048 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : FIRMAN DERA NIM : 209 210 005 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut: • Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : FIRMAN DERA NIM : 209 210 005 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita. • Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional. Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: • Pendapatan Nasional Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional. • Produksi Nasional (PNB) Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. • Kesempatan Kerja Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas. • Perekonomian yang Stabil Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya. • Neraca Pembayaran Luar Negeri Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus. • Distribusi Pendapatan yang Merata Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
NAMA : FIRMAN DERA NIM : 209 210 005 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : FIRMAN DERA NIM : 209 210 005 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : FIRMAN DERA NIM : 209 210 005 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN KECENDERUNGAN PROSES PEMBARUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi atau membendung merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita, dan sebaliknya realita akan sejalan seiringan dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai mahluk yang menghamba kepada kehendak Tuhan, manusia sebenarnya hanya memiliki dua tugas, yaitu untuk terus mempelajari, memahami dan menghayati arti dan wujud kongkrit kebenaran dan kebaikan itu; serta terus menerus berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagi manusia, pertanggung-jawaban yang harus diberikan adalah mengenai bagaimana proses pemahaman tersebut terus dikembangkan dan bagaimana konsistensi usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Hasil paling akhirnya sudah pasti: kebenaran dan kebaikan akan menang; manusia tidak dapat mempengaruhi hal tersebut. Manusia hanya menikmati hasil dari pemahaman dan ikhtiar yang dilakukannya.
***
Pemikiran dasar di atas kiranya berlaku untuk setiap aspek kehidupan di dunia ini, termasuk -bahkan mungkin terutama- dalam kegiatan ekonomi. Bahwa memang terdapat kecenderungan pembaruan menuju kebenaran dan kebaikan ekonomi yang bergerak sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati tonggak-tonggak sejarah perkembangan ekonomi dunia mulai dari perekonomian pada masa awal sejarah, perkembangan ekonomi di Yunani, di Cina, di Jazirah Arab, perdagangan Timur-Barat, hingga ke Depresi tahun 1930-an, kemerdekaan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia, apa yang disebut sebagai "Asian Miracle" dan krisis ekonomi Asia, serta rangkaian teori yang dihasilkan oleh para peraih hadiah Nobel. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan tampaknya terdapat suatu kecenderungan pokok bahwa ekonomi -dan ilmu ekonomi- semakin realistis mencoba untuk selalu lebih dapat mencerminkan kehidupan manusia dan masyarakat yang kompleks. Dalam tataran teori dan konsep, ilmu ekonomi semakin banyak membahas berbagai hal yang pada kondisi riilnya dalam masyarakat memang menentukan keputusan ekonomi yang sebelumnya hampir selalu menjadi objek asumsi "ceteris paribus". Aspek-aspek seperti informasi yang tidak sempurna, adanya harapan (ekspektasi) yang rasional dalam pengambilan keputusan, adanya pengaruh demokratisasi terhadap penanggulangan kemiskinan, atau kesatuan keputusan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan teori.
Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai "panduan" dalam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari (1) teori dan konsepsi ekonomi; (2) strategi pembangunan ekonomi; dan (3) realitas ekonomi; menjadi "roda" yang memfasilitasi berjalannya pemahaman terhadap perkembangan arus besar pembaruan pembangunan ekonomi. Jika hal tersebut dicermati untuk konteks Indonesia -katakanlah dalam lima tahun terakhir- maka akan diperoleh gambaran mengenai arus besar kecenderungan pembaruan apa yang tengah bergerak membentuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
NAMA : RATI PURNAMASARI NIM : 209 210 014 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : RATI PURNMASARI NIM : 209 210 014 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : RATI PURNMASARI NIM : 209 210 014 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : RATI PURNAMASARI NIM : 209 210 014 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
NAMA : MUNAWIR NIM : 209 210 034 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Situasi perekonomian Indonesia memburuk sejak awal 1998 hingga memasuki triwulan kedua. Depresiasi rupiah yang besar disertai kekeringan yang parah telah mengakibatkan inflasi yang tinggi selama lima bulan pertama tahun 1998. Selain itu kondisi keuangan sistem perbankan makin merosot seiring dengan makin dalamnya krisis ekonomi. Tekanan pada nilai tukar dan cadangan devisa juga semakin berat dengan tidak diakuinya kredit perdagangan dan kredit lainnya dari perbankan Indonesia oleh bank-bank asing. Untuk mengatasi masalah-masalah ini Kabinet Reformasi Pembangunan memprioritaskan upaya pengadaan sembilan bahan pokok dan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi dalam negeri akan diuraikan lebih lanjut setelah pembahasan perkembangan ekonomi internasional pada bagian awal.
Perkembangan pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan PPP akan mempengaruhi peringkat Indonesia. "Kalau ada pembenahan yang signifikan pasti akan berpengaruh kepada peringkat kita, kita berharap bisa mencapai investment grade," katanya.
Moody's terakhir kali memberikan rating action terhadap Indonesia pada 16 September 2009, ketika itu sovereign rating ditingkatkan menjadi Ba2 dengan outlook stabil. Pada Juni 2010, Moody's merevisi outlook sovereign credit rating (prospek peringkat utang luar negeri) Indonesia dari level Ba2 local and foreign currency sovereign rating, dari stabil menjadi positif.
Positive outlook menunjukkan besarnya kemungkinan Indonesia memperoleh peningkatan rating dalam satu tahun ke depan, di mana Indonesia masih membutuhkan dua notch lagi menuju investment grade. Peringkat/outlook Moody's tercatat lebih rendah dibandingkan dengan peringkat/outlook yang ditetapkan S&P yaitu (BB/positive) dan Fitch (BB+/stable).
NAMA : MUNAWIR NIM : 209 210 034 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara yang mapan perekonomianya.
NAMA : MUNAWIR NIM : 209 210 034 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
NAMA : MUNAWIR NIM : 209 210 034 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut: 1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS. 2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. 4. Berkurangnya pengangguran. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial. 2. Meningkatkan pendapatan masyarkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat. 3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah. 4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi 1. Meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI NIM : 209 210 010 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Nama : ASDAR DARMAN Nim : 209 210 032 Jurusan : Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta. Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI NIM : 209 210 010 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Nama : AsdarDarman Nim : 209 210 032 Jurusan : Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta. Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1) Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI NIM : 209 210 010 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil. 2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Pembangunan Jangka Panjang II Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999) Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan; 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004) Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain: 1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata. 2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
Nama :Asdar Darman Nim :209 210 032 Ekonomi Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta. Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI NIM : 209 210 010 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut: 1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS. 2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. 4. Berkurangnya pengangguran. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial. 2. Meningkatkan pendapatan masyarkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat. 3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah. 4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi 1. Meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : ABDU RAHMAN NIM : 209 210 013 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
NAMA : ABDU RAHMAN NIM : 209 210 013 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta. Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1) Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : ABDU RAHMAN NIM : 209 210 013 SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut: 1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS. 2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. 4. Berkurangnya pengangguran. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial. 2. Meningkatkan pendapatan masyarkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat. 3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah. 4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi 1. Meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
Nama : Akhiruddin Nim : 209 210 029 Semester/jurusan : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia. Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur. Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya. Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan. Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Nama : Akhiruddin Nim : 209 210 029 SMT/Jur. : III/ Studi Pembangunan Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Nama : Akhiruddin Nim : 209 210 029 SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur. Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya. Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan. Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak. Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI. Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Nama : Akhiruddin Nim : 209 210 029 SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan. Di BCA memprediksi, akhir tahun ini suku bunga sekitar 13%. Dan pada gilirannya akan bergerak mencapai angka 14%. Namun, pada akhir 2006 akan turun kembali sekitar 13%. Dan seterusnya. Tentu saja situasi semacam ini kondisional. Yaitu sangat tergantung pada nilai tukar rupiah. Kalau posisi itu bergerak lagi, tentu saja kondisi akan berubah. Nah, bagaimana dengan kenaikan suku bunga bank? Lalu, apa dampaknya bagi perbankan dan sektor real? Kalau suku bunga BI mencapai, katakanlah 16%, suku bunga kredit akan bergerak sekitar 18-20%. Sekarang ini, di perbankan sudah ada yang menetapkan untuk corporate custumer sekitar 18%. Dari segi keuangan pemerintah banyak yang memprediksi, dengan kenaikan minyak seperti sekarang ini, akan terjadi kebangkurtan ekonomi. Tapi, kalau dilihat keuangan pemerintah lumayan bagus dan sehat. Bahkan, sebelum kenaikan BBM, sektor migas dari pemerintah masih menghadirkan suatu surplus. Pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM, karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini, surplus yang dimiliki pemerintah semakin lama semakin menipis. Dan bukan tidah mungkin, suatu ketika akan menjadi devisit. Karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Belum lagi adanya penyeludupan dan sebagainya. Oleh karena itu, kenaikan BBM merupakan suatu keharusan. Dengan kenaikan BBM, APBN pemerintah menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Tentunya dengan catatan, surplus yang dihasilkan tidak dihamburkan. Kalau hal itu dijaga, kondisi perekonmian akan selamat.
Ukurannya apa? Devisit APBN pemerintah hanya berkutat di 1%, atau kurang dari 1% dari PDB. Dan ini suatu devisit yang kecil dibandingkan negara lain. Misalnya saja Amerika Serikat yang mencapai angka 5%, Jepang 7-8%. Begitu pun dengan kondisi utang Indonesia yang begitu besar. Secara rasio, utang pemerintah dibanding PBD, juga sudah menurun sekali. Sekarang ini berada di atas 40%, dibawah 50%. Dan ini lebih kecil dari negara-negara, yang selama ini dianggap sebagai negara modal bagi Indonesia. Di Eropa ada negara-negara yang utangnya 100% dari PDB. Bahkan Jepang ratio utangnya mencapai 160-170% dari PDB. Terakhir dari segi sektor real. Salah satu contoh terjadi di Unilever.
Nama : Akhiruddin Nim : 209 210 029 SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan Yang agak mengherankan adalah, penjualan kwartal ketiga pertumbuhannya bagus sekali. Bukan dari segi keuntungannya, tapi dari segi jumlahnya. Ini berarti terjadi pertumbuhan real. Sebenarnya di sektor pertambangan juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang ini, keuntungan dari batu bara, mungkin sudah lebih dari sepertiga keuntungan Migas. Karena produksinya sudah sekitar 150 juta ton. Satu tonnya sekitar 40-50 US dolar. Kedepannya perolehan yang didapat pemerintah berarti sekitar 6 milyar dolar sendiri dari batubara. Belum lagi dengan timah, yang sekarang ini lagi juga lagi booming. Dengan adanya inflasi, sebenarnya pemerintah tidak perlu pesimis betul menghadapinya. Yang paling penting adalah selalu bersikap optimis.
NAMA : RAFIKA SYAM NIM : 209 210 003 SEMESTER III STUDI PEMBANGUNAN Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
NAMA : RAFIKA SYAM NIM : 209 210 003 SEMESTER III STUDI PEMBANGUNAN Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Kajian Pengeluaran Publik Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam. Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak. Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar [5] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar [6] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
NAMA : RAFIKA SYAM NIM : 209 210 003 SEMESTER III STUDI PEMBANGUNAN Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Kajian Pengeluaran Publik Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam. Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
NAMA : RAFIKA SYAM NIM : 209 210 003 SEMESTER III STUDI PEMBANGUNAN Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar [7] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total. Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
NAMA : RAFIKA SYAM NIM : 209 210 003 SEMESTER III STUDI PEMBANGUNAN Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
NAMA : Farahdiba Yuda NIM : 209 210 045 Semester III Studi Pembangunan INDIKATOR PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Akibat atau dampak dari krisis ekonomi atau "Krismon" yang terjadi pada tahun 1998 masih kita rasakan sampai saat ini. Namun kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kecenderungan perekonomian kita semakin membaik. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Semakin kuat nilai tukar Rupiah, mengindikasikan perekonomian kita semakin baik. Kalau pada tahun 1998, kurs US$ mencapai Rp 17.000. Kemudian terus turun hingga sekitar Rp 7.000,- per US$. Setelah itu berfluktuasi sekitar Rp 9.000,-. Namun, pada tahun ini atau pada akhir-akhir terjadi lagi krisis ekonomi global. Akibatnya nilai tukar Rupiah kembali melemah menjadi sekitar Rp 12.000,- per US$.
Turun naiknya perekonomian nasional dapat dilihat dari Data Statistik yang dipublikasikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada bulan Desember 2008 BPS mempublikasikan Berita Resmi Statistik yang mencakup inflasi, ekspor dan impor, harga gabah, nilai tukar petani, upah buruh, dan pariwisata.
•1. Inflasi Pada bulan November 2008 terjadi inflasi 0,12 persen dengan IHK sebesar 113,90. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pinang 1,51 persen dan terendah terjadi di Maumere 1,63 persen.
Laju inflasi tahun kalender (Januari-November) 2008 sebesar 11,10 persen, sedangkan laju inflasi "year on year" (November 2008 terhadap November 2007) sebesar 11,68 persen.
Data diatas menunjukkan bahwa inflasi kita relatif sama dengan tahun lalu, antara 11 - 12%. Jika inflasi bulan Desember 2008 sama dengan bulan November 2008, maka inflasi tahun ini sebesar 11,22%, masih lebih rendah 0,46% dari inflasi tahun lalu.
NAMA : Farahdiba Yuda NIM : 209 210 045 Semester III Studi Pembangunan •2. Ekspor dan Impor Nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,81 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dibanding ekspor September 2008. Sementara bila dibanding ekspor Oktober 2007 mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen. Nilai impor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,61 miliar, turun 5,30 persen dibandingkan September 2008. Impor terdiri dari impor migas sebesar US$ 1,88 miliar (17,72 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 8,73 miliar (82,28 persen). Sedangkan selama Januari-Oktober 2008 nilai impor Indonesia mencapai US$ 112,17 miliar dengan impor migas sebesar US$ 28,07 miliar (25,02 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 84,10 miliar (74,98 persen). Data diatas menunjukkan bahwa ekspor kita meningkat dari tahun lalu sebesar 26,92% (periode Januari - Oktober), dimana ekspor migas naik 49,87% dan nonmigas naik 21,63%. Peningkatan kegiatan/nilai ekspor impor mencerminkan perekonomian kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa peranan ekspor nonmigas kita memberi kontribusi 77,90% dari total ekspor. Dari segi impor, impor non migas memberi kontribusi sebesar 74,98% dari total impor nasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri kita semakin mengandalkan sektor nonmigas. •3. Harga Gabah Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2008 dibandingkan Oktober 2008 untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) keadaannya relatif stabil, kualitas Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan hanya sebesar 0,08 persen, sedangkan kualitas rendah/di luar kelompok kualitas mengalami penurunan sebesar 1,50 persen. Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp 1.975,- per kg dijumpai di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (kualitas rendah). Harga tertinggi sebesar Rp 3.400,- per kg dijumpai di Kabupaten Serdang Bedage dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara (kualitas GKP). •4. Nilai Tukar Petani Pada bulan Oktober 2008, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat 97,64. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 97,08, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 102,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 101,75; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 103,01. Secara gabungan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 99,20 yang berarti mengalami penurunan sebesar 2,45 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Interpretasi angka NTP: • NTP > 100 : Daya beli petani lebih baik dari daya beli petani pada saat tahun dasar • NTP = 100 : Daya beli petani sama dengan daya beli petani pada saat tahun dasar • NTP < 100 : Daya beli petani lebih rendah dari daya beli petani pada saat tahun dasar Untuk NTP nasional bulan oktober 2008 sebesar 99,20 yang berarti daya beli petani lebih rendah dari pada daya beli petani pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah Tahun 2007. Penurunan NTP ini disebabkan terjadinya penurunan harga hasil produksi pertanian, di sisi lain harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian naik.
NAMA : Farahdiba Yuda NIM : 209 210 045 Semester III Studi Pembangunan •2. Ekspor dan Impor Nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,81 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dibanding ekspor September 2008. Sementara bila dibanding ekspor Oktober 2007 mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen. Nilai impor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,61 miliar, turun 5,30 persen dibandingkan September 2008. Impor terdiri dari impor migas sebesar US$ 1,88 miliar (17,72 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 8,73 miliar (82,28 persen). Sedangkan selama Januari-Oktober 2008 nilai impor Indonesia mencapai US$ 112,17 miliar dengan impor migas sebesar US$ 28,07 miliar (25,02 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 84,10 miliar (74,98 persen). Data diatas menunjukkan bahwa ekspor kita meningkat dari tahun lalu sebesar 26,92% (periode Januari - Oktober), dimana ekspor migas naik 49,87% dan nonmigas naik 21,63%. Peningkatan kegiatan/nilai ekspor impor mencerminkan perekonomian kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa peranan ekspor nonmigas kita memberi kontribusi 77,90% dari total ekspor. Dari segi impor, impor non migas memberi kontribusi sebesar 74,98% dari total impor nasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri kita semakin mengandalkan sektor nonmigas. •3. Harga Gabah Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2008 dibandingkan Oktober 2008 untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) keadaannya relatif stabil, kualitas Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan hanya sebesar 0,08 persen, sedangkan kualitas rendah/di luar kelompok kualitas mengalami penurunan sebesar 1,50 persen. Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp 1.975,- per kg dijumpai di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (kualitas rendah). Harga tertinggi sebesar Rp 3.400,- per kg dijumpai di Kabupaten Serdang Bedage dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara (kualitas GKP).
NAMA : Farahdiba Yuda NIM : 209 210 045 Semester III Studi Pembangunan •4. Nilai Tukar Petani Pada bulan Oktober 2008, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat 97,64. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 97,08, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 102,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 101,75; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 103,01. Secara gabungan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 99,20 yang berarti mengalami penurunan sebesar 2,45 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Interpretasi angka NTP: • NTP > 100 : Daya beli petani lebih baik dari daya beli petani pada saat tahun dasar • NTP = 100 : Daya beli petani sama dengan daya beli petani pada saat tahun dasar • NTP < 100 : Daya beli petani lebih rendah dari daya beli petani pada saat tahun dasar Untuk NTP nasional bulan oktober 2008 sebesar 99,20 yang berarti daya beli petani lebih rendah dari pada daya beli petani pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah Tahun 2007. Penurunan NTP ini disebabkan terjadinya penurunan harga hasil produksi pertanian, di sisi lain harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian naik. •5. Upah Buruh Upah nominal harian buruh tani Nasional pada Oktober 2008 naik sebesar 0,25 persen dibanding upah September 2008, yaitu dari Rp 35.455,- menjadi Rp 35.554,- per hari. Secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada November 2008 naik 1,76 persen dibanding upah Oktober 2008, yaitu dari Rp 52.440,- menjadi Rp 53.362,- per hari. Secara riil naik sebesar 1,63 persen. Upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan II-2008 naik sebesar 3,39 persen dibanding upah triwulan I-2008 yaitu dari Rp 1.189.270,- menjadi Rp 1.229.580,- per bulan, secara riil turun 1,05 persen. Dibanding upah triwulan II-2007 (year on year), upah nominal naik 22,50 persen.
NAMA : Farahdiba Yuda NIM : 209 210 045 Semester III Studi Pembangunan Perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh seperti buruh tani, buruh informal perkotaan, buruh industri yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya belu upah buruh, dan sebaliknya.
•6. Pariwisata Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Oktober 2008 mencapai 529,4 ribu orang atau naik 21,34 persen dibandingkan jumlah wisman Oktober 2007 sebanyak 436,3 ribu orang. Dibanding September 2008 mengalami kenaikan sebesar 5,66 persen. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di 14 provinsi pada September 2008 mencapai rata-rata 42,66 persen atau turun 12,53 poin dibanding TPK Agustus 2008 yang besarnya 55,19 persen. TPK hotel berbintang di Bali turun 1,25 poin, yaitu dari 69,94 persen pada Agustus 2008 menjadi 68,69 persen pada September 2008. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 14 Provinsi selama September 2008 adalah 2,57 hari, naik 0,51 hari dibanding Agustus 2008. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah wisman pada periode Januari - Oktober 2008 meningkat 13,07% dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2007. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat internasional memandang situasi di Indonesia semakin aman. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap keamanan di Indonesia juga tercermin dari semakin lamanya wisman tinggal di hotel-hotel.
Nama : Asdar Darman Nim : 209 210 032 Studi Pembangunan
Perkembangan Perekonomian Di Indonesia
jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi. kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.
tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah. mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI). pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena tadi. seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah. kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.
kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum, yaitu jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari titipan pihak ketiga. kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah. sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik. satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1) Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
PERKEMBANGAN KEUANGAN NEGARA Kondisi keuangan negara juga terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi seperti yang tercermin dari realisasi APBN 1997/98. Realisasi penerimaan nonmigas sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, karena tidak tercapainya sasaran penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk. Penerimaan dari ketiga sumber tersebut merosot pada semester II. Sementara itu pada sisi pengeluaran terjadi lonjakan realisasi sekitar Rp 22 triliun. Kenaikan sebesar Rp 10 triliun berasal dari meningkatnya pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri, belanja barang luar negeri, dan belanja lain-lain (subsidi bahan bakar minyak). Penyebab kenaikan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 75 persen selama semester II tahun 1997/98. Dengan perkembangan tersebut di atas, tabungan pemerintah tahun 1997/98 sedikit berkurang dari yang direncanakan, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun. Dalam APBN 1998/99 tabungan pemerintah diharapkan mencapai Rp 17,1 triliun. ekonomi yang melambat dalam tahun 1998 telah dipertimbangkan dalam APBN1998/99. Pada sisi penerimaan dalam negeri, pengaruh krisis ekonomi tercermin dari perkiraan menurunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Sumber penerimaan bukan pajak yaitu berupa penjualan saham BUMN sebesar Rp 14,3 triliun diharapkan mampu menutup kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak. Perkembangan perekonomian indonesia membaik Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Ini terlihat dari beberapa indikator. Antara lain neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal. "Sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa kita mencapai lebih dari US$ 78 miliar atau setara dengan enam bulan impor," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan yang dibacakan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI, Senin (16/8).
Hal lain yang cukup melegakan membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Selain dipicu nilai mata uang dollar AS, kepercayaan para pelaku pasar juga memberi andil yang cukup signifikan. Menurut SBY, para pelaku pasar cukup terpikat terhadap kinerja perekonomian dan pengelolaan ekonomi makro di Indonesia.
Penguatan rupiah terhadap dollar AS juga diikuti laju inflasi yang menurun sejak 2009. Saat ini laju inflasi menurun dari 11,1 persen pada 2008 dan kini menjadi 2,8 persen pada akhir 2009. "Angka ini berada di bawah sasaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,5 persen," jelas Presiden Yudhoyono.(AIS)
Kondisi keuangan negara juga terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi seperti yang tercermin dari realisasi APBN 1997/98. Realisasi penerimaan nonmigas sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, karena tidak tercapainya sasaran penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk. Penerimaan dari ketiga sumber tersebut merosot pada semester II.
Sementara itu pada sisi pengeluaran terjadi lonjakan realisasi sekitar Rp 22 triliun. Kenaikan sebesar Rp 10 triliun berasal dari meningkatnya pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri, belanja barang luar negeri, dan belanja lain-lain (subsidi bahan bakar minyak). Penyebab kenaikan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 75 persen selama semester II tahun 1997/98.
Dengan perkembangan tersebut di atas, tabungan pemerintah tahun 1997/98 sedikit berkurang dari yang direncanakan, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun. Dalam APBN 1998/99 tabungan pemerintah diharapkan mencapai Rp 17,1 triliun.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam tahun 1998 telah dipertimbangkan dalam APBN1998/99. Pada sisi penerimaan dalam negeri, pengaruh krisis ekonomi tercermin dari perkiraan menurunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Sumber penerimaan bukan pajak yaitu berupa penjualan saham BUMN sebesar Rp 14,3 triliun diharapkan mampu menutup kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak. Pada sisi pengeluaran negara, beban pembayaran hutang luar negeri mencapai lebih dari sepertiga pengeluaran rutin dalam APBN 1998/99. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan alokasi untuk pos yang lain. Pembayaran hutang dan pengeluaran rutin lainnya, yang sebagian besar merupakan subsidi BBM, diperkirakan realisasinya lebih besar dengan nilai tukar rupiah yang tetap merosot. Jika hal ini terjadi maka ak an lebih memperkecil tabungan pemerintah yang merupakan sumber pembiayaan rupiah. Untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan bantuan luar negeri berupa bantuan program yang memungkinkan penggunaannya dalam rupiah. Pada tahun anggaran 1998/99 diperoleh bantuan program sebesar Rp 8,5 triliun. Jenis bantuan ini terakhir diperoleh pemerintah pada tahun 1992/93.Jumlah anggaran pembangunan yang terbatas dalam tahun 1998/99 diharapkan berperan besar dalam mencapai prioritas utama kabinet reformasi pembangunan, yaitu (1) ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat, dan (2) berputarnya kembali roda perekonomian nasional. Perkembangan masalah ekonomi yang berbeda dengan perkiraan pada waktu penyusunan APBN, mendorong perlunya peninjauan kembali alokasi anggaran menurut sektor-sektor pembangunan. Selain sektor yang berkaitan erat dengan penyediaan sembilan bahan pokok, seperti subsektor pertanian bahan pangan, maka sektor yang membangkitkan lapangan kerja perlu menjadi prioritas pula, seperti sektor industri kerajinan rakyat. Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000,- dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Faktor non-ekonomi ini diperkirakan tetap berpengaruh besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan mendatang. Upaya untuk menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang mencerminkan kekuatan perekonomian Indonesia merupakan salah satu sasaran strategi pemerintah yang ditegaskan kembali dalam Memorandum Tambahan bulan April 1998. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pengetatan jumlah uang beredar. Melalui upaya ini juga diharapkan inflasi akan turun.
Nama: feranita sumaredi Nim : 209 210 045 Smster/JUR:III/Studi pembangunan
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Nama:Feranita sumaredi Nim :209 210 045 Smster/jur: III/Studi pembangunan
Uang[1] yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai common money) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. [sunting] Menurut bahan pembuatannya Dinar dan Dirham, dua contoh mata uang logam.
Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.
Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
Uang logam memiliki tiga macam nilai:
1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. 2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00). 3. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).
Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.
Sementara itu, yang dimaksud dengan "uang kertas" adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). [sunting] Menurut nilainya
Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh (full bodied money) dan uang tanda (token money)
Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.
Nama: feranita sumaredi nim : 209 210 045 smstr/jur: III/Studi pembangunan
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional
* Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara
* Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
* Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
* Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
* Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
* Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Nama: Feranita sumaredi Nim : 209 210 045 Smstr/jur: III/Studipembangunan
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif. 4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara. 5. Penduduk yang besar jumlahnya. 6. Rohaniah dan mental. 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis. 8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa . 9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi: 1. Kependudukan dan sosial budaya. 2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya. 3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. 8. Kemungkinan pengembangan. Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Nama: Siti ajirah Nim : 209 210 001 smstr/jur :III/ Studi pembangunan
Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
Nama: siti ajirah Nim: 209 210 001 jurusan: studi pembangunan/III
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, 2009 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian, mengingat dampak buruk krisis ekonomi global akhir 2008 masih mengancam. “Tapi Alhamdulillah, perekonomian bisa kita jaga dengan baik,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian akhir pekan lalu.
Hasil perhitungan final realisasi APBN-P 2009 menunjukkan, dengan didukung realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan III yang tumbuh 4,2 persen dan prediksi pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi di Triwulan IV, yakni sekitar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,3 – 4,4 persen. Itu berarti masih dalam range target APBN-P 2009 yang sebesar 4,3 persen.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Sri Mulyani, memberi imbas positif yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan daya beli dan angka kemiskinan yang menurun. ”Itu semua disumbangkan oleh menurunnya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah yang bahkan cenderung menguat,” katanya.
Tingkat inflasi pada 2009 memang tergolong landai. Bahkan hitungan Departemen Keuangan menunjukkan angka sekitar 3 persen, jauh lebih rendah dari angka yang dipatok dalam APBN-P 2009 sebesar 4,5 persen. ”Tingkat inflasi ini merupakan pencapaian terbaik dalam 10 tahun terakhir,” sebut Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z. Soeratin dalam keterangan pers hasil penghitungan realisasi APBN. Sejalan dengan rendahnya tingkat inflasi, suku bunga SBI-3 bulan diupayakan Bank Indonesia terus menurun, sehingga realisasinya mencapai rata-rata 7,6 persen.
Selama 2009, nilai tukar Rupiah juga mengalami kecenderungan yang menguat, sehingga pada akhir tahun bertengger di posisi Rp 9.403 per USD, atau mencapai rata-rata Rp 10.408 per USD sepanjang 2009. Penguatan Rupiah itu didukung tingginya cadangan devisa yang mencapai USD 65,84 miliar per November 2009.
Sementara itu, beberapa asumsi makro lain seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan ada pada posisi harga rata-rata USD 61,5 per barel. Sedangkan lifting atau produksi siap jual minyak mentah mencapai rata-rata 952 ribu barel per hari (BPH), yang berarti masih di bawah targetnya di APBN-P 2009 sebesar 960 ribu BPH.
Lalu, bagaimana dengan 2010? Menurut Sri Mulyani, baik pemerintah maupun swasta harus memanfaatkan performa positif ekonomi 2009 sebagai pijakan untuk mendorong ekonomi lebih maju di 2010. ”Jangan sampai prestasi ini disia-siakan,” ujarnya.
Sri Mulyani optimistis, jika momentum 2009 bisa dimanfaatkan secara optimal, maka akselerasi ekonomi 2010 bakal tercapai. Menurut dia, 2010 menjadi tantangan bersama untuk menggunakan seluruh sumber daya ekonomi dan instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan. ”Langkahnya, dengan pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai. Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
"Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonomi," ujar Chairul.
Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa. (hs)
Nama: siti ajirah Nim : 209 210 001 jurusan:studi pembangunan/III
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur. Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
nama:siti ajirah nim: 209 210 001 jurusan: studi pembangunan/III
Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat. Terutama sepuluh tahun belakangan. Jumlah kelompok ini terus membengkak sebab pertumbuhan ekonomi terus membaik. Barang-barang yang selama ini jadi kebutuhan sekunder jadi laris manis.
"Bukti dari tumbuhnya kelas menengah ini adalah melonjaknya penjualan mobil, motor, ponsel, produk elektronik, produk retail dan properti," ujar ekonom UI, Chatib Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah itu, ekonomi masyarakat Indonesia secara umum juga kian membaik. Pendapatan per kapita Indonesia tahun lalu sudah menyentuh level US$3000 atau Rp27 juta.
Pertumbuhan kelas menengah itu secara umum pernah dilansir oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010",disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Asia.
Dari survei yang dilakukan, ADB menemukan bahwa orang Asia membelanjakan lebih dari US$4,3 triliun pada 2008. Jumlahnya uang yang dibelanjakan itu akan terus membengkak. Dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai US$32 triliun . Jumlah itu mencakup 43% dari total konsumsi global.
Di Indonesia, jumlah kelas menengah itu tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Data itu direkam dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada 1999 dan 2009 . Cara membedakan kelompok miskin dan kelas menengah dengan memilah jumlah pengeluaran individu per hari.
Yang dimaksud kelompok miskin adalah penduduk dengan pengeluaran di bawah US$2 per hari. Sedangkan, pengeluaran US$2 ke atas atas tergolong kelas menengah yang dikelompokkan dalam sejumlah kategori.
Kategorinya sebagai berikut. Kelas menengah bawah adalah mereka yang pengeluarannya sejumlah US$2-4 per hari, menengah-tengah US$4-10, menengah-atas US$10-20, dan kelompok berkecukupan dengan pengeluaran US$20 per hari.
Berdasarkan data itu, jika diperinci lebih jauh, selama sepuluh tahun, kelompok menengah-bawah telah naik dua kali lipat dari 37 juta menjadi 69 juta jiwa. Kelompok menengah-tengah meningkat hampir tiga kali lipat ,dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa.
Kelompok menengah-atas naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa.
nama: Dian Ekawati nim : 209 210 007 jurusan: studi pembangunan/III
de paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
nama:Dian Ekawati nim: 209 210 007 jurusan: studi pembangunan/III Kebudayaan mencakup masalah pertautan etika kerja, nilai-nilai kerja sama, dan nilai-nilai yang berkait dengan kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan. Kebudayaan memberi makna hidup, termasuk perubahan-perubahan akibat dahsyatnya kekuatan ekonomi dan teknologi dari negara-negara maju. GUNA membahas kaitan kebudayaan dan pembangunan ekonomi, para ahli mengkaji “budaya nasional” sebagai bagian proses pembinaan identitas bangsa (“aku orang Indonesia”). Budaya daerah menjadi “acuan perantara” antara “budaya nasional” dan “budaya wilayah” (“aku orang Sumatera, aku orang Sulawesi, dan sebagainya”). Budaya “ikatan primordial” melekat pada suku, agama, dan lingkaran di seluruh Tanah Air (“aku orang Aceh, aku orang Sangir, aku orang Bangka, aku orang Ambon”, dan sebagainya). Salah satu pengamatan penting Soedjatmoko adalah bagaimana “mempertemukan” budaya Barat dengan budaya-budaya Indonesia sehingga terjadi “pembebasan budaya daerah dari kungkungan tradisi”.
Bagaimana membuat orang “terbebas” dari tradisi, namun tidak “tercabut” dari ikatan budaya seperti suku, agama, dan kedaerahan?
Kebudayaan sebagai kerangka acuan pembangunan ekonomi menjadi tema dasar sejumlah karya besar dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu administrasi negara, bahkan ilmu ekonomi itu sendiri sejak 1950-an. Gunnar Myrdal dari Swedia, 1960-an, membandingkan kinerja “negara keras” dan “negara lembek” guna menggambarkan perlunya “negara kuat” mendobrak “mental lembek” pegawai negeri, yang dinilainya menghambat pembangunan nasional. Ahli sosiologi Selo Soemardjan dan ahli antropologi Koentjaraningrat, 1970-an, mengajukan pemikiran pentingnya “sikap mental” dalam pembangunan nasional. Denis Goulet menegaskan pentingnya “pilihan kejam” yang harus ditempuh pimpinan nasional di negara sedang berkembang jika ingin mendatangkan kemakmuran ekonomi. Belakangan (1993), Samuel Huntington menghimpun tulisan sejumlah pakar mancanegara dari berbagai benua dalam Culture Matters (Kebudayaan Itu Penting).
nama: Dian Ekawati nim :209 210 007 jurusan: studi pembangunan/III
Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
nama: Dian Ekawati nim : 209 210 007 jurusan: studi pembangunan/III
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Ekonomi GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg Ekonomi menurut kawasan [tampilkan]
Afrika · Amerika Amerika Selatan · Asia Eropa · Oceania Kategori umum
Ekonomi mikro · Ekonomi makro Sejarah pemikiran ekonomi Metodologi · Pendekatan heterodoks Bidang dan subbidang
Behavioral · Budaya · Evolusi Pertumbuhan · Pengembangan · Sejarah Internasional · Sistem ekonomi Keuangan dan Ekonomi keuangan Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan Kesehatan · Buruh · Manajerial Bisnis Informasi · Informasi · Game theory Organisasi Industri · Hukum Pertanian · Sumber daya alam Lingkungan · Ekologis Kota · Pedesaan · Kawasan Peta ekonomi Teknik
Matematika · Ekonometrika Eksperimental · Neraca nasional Daftar
Anarkisme · Kapitalisme Komunisme · korporatisme Fasisme · Georgisme Islam · Globalisasi Ekonomi Pasar sosialisme · Merkantilisme Proteksionis · Sosialisme Sindikalisme · Jalan Ketiga Perekonomian: Konsep dan Sejarah Portal.svg Portal Bisnis dan ekonomi Kotak ini: lihat • bicara • sunting
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1) alt
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
nama: Dian Ekawati nim :209 210 007 jurusan: studi pembangunan/III
Penerapannya Ekonomi mikro yang diterapkan termasuk area besar belajar, banyak diantaranya menggambarkan metode dari yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari topik seperti masuk dan keluar dari firma, inovasi, aturan merek dagang. Hukum dan Ekonomi menerapkan prinsip ekonomi mikro ke pemilihan dan penguatan dari berkompetisi dengan rezim legal dan efisiensi relatifnya. Ekonomi Perburuhan mempelajari upah, kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Finansial publik (juga dikenal dengan ekonomi publik) mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial). Ekonomi kesehatan mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi kesehatan. Politik ekonomiEkonomi kependudukan, yang mempelajari tantangan yang dihadapi oleh kota-kota, seperti gepeng, polusi air dan udara, kemacetan lalu-lintas, dan kemiskinan, digambarkan dalam geografi kependudukan dan sosiologi. Finansial Ekonomi mempelajari topik seperti struktur dari portofolio yang optimal, rasio dari pengembalian ke modal, analisa ekonometri dari keamanan pengembalian, dan kebiasaan finansial korporat. Bidang Sejarah ekonomi mempelajari evolusi dari ekonomi dan institusi ekonomi, menggunakan metode dan teknik dari bidang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, psikologi dan ilmu politik. mempelajari peran dari institusi politik dalam menentukan keluarnya sebuah kebijakan.
nama; Nur Rahma nim: 209 210 036 jurusan:studi pembangunan/III
Mencermati tingkat perkembangannya yang sekarang ada di Indonesia, apakah proses perubahan tersebut sudah selesai? Apakah kecenderungan pembaruan perekonomian Indonesia itu sudah menemukan "samudra" tujuannya? Jawabannya tentu belum. Proses yang terjadi masih jauh dari tujuan akhirnya. Di satu sisi, ketiga arus besar yang telah diungkapkan di atas masih berada pada tahap yang awal. Di sisi lain, masih ada unsur lain yang akan segera menjadi "ingredient" dari arus besar perubahan tersebut.
Pengikisan praktek ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif masih memiliki perjalanan yang panjang. Kegiatan ekonomi berbasis "keluarga-keluarga" (bukan ekonomi kekeluargaan) memang mungkin sudah mulai berkurang, tetapi dominasi beberapa perusahaan besar berbasis sumberdaya impor, mengekspoitasi sumberdaya lokal, dan menguasai pasardomestik masih terus berlanjut. Buruh memang sudah mulai mendapat hak-haknya, tetapi itupun masih sangat terbatas. Petanilah yang masih belum banyak beranjak kondisinya. Perlindungan hukum atas akses produktifnya masih terbatas, kapital hasil usaha produktif di pedesaan disedok oleh sistem perbankan dan hanya separuhnya yang dikembalikan, posisinya dalam persaingan internasional juga belum mendapat cukup perlindungan. Apresiasi terhadap keberagaman juga masih menghadapi tantangan kebutuhan pencapaian efisiensi-segera (instant efficiency) yang selama ini tampak diperoleh dari proses produksi yang serba seragam. Proses desentralisasi dan otonomi juga masih menghadapi tantangan proses belajar (learning process) dalam berbagai hal di samping timbulnya gejala "re-sentralisasi" di daerah. Intinya, arus besar pembangunan ekonomi sedang bergerak, walaupun mungkin kecepatan dan percepatannya belum sebesar yang diharapkan.
Untuk itu, usaha terus menerus untuk mendorong percepatan itu akan selalu berguna. Namun perlu pula disadari bahwa tantangan untuk itu cukup besar. Tantangan itu tidak cukup hanya diatasi dengan mengganti seorang presiden atau membatasi peran keluarga tertentu. Tantangan terhadap arus progresif perkembangan ekonomi tersebut mencakup pula sistem manajemen perekonomian, sebagian dalam lingkup ekonomi mikro tetapi terutama ada pada manajemen ekonomi makro. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pengaturan kelembagaan ekonomi yang "lebih pro" pada pola ekonomi "lama". Para pengambil keputusan itu lebih memperhatikan indikator perkembangan ekonomi yang semu dan tidak mengakar pada kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti indeks harga saham atau nilai tukar rupiah. Mereka juga cenderung menutup mata pada kenyataan bahwa ekonomi sebenarnya dijalankan oleh jutaan rakyat kecil yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi berbagai kesulitan dan terus berkembang.
nama: Nur Rahma nim: 209 210 036 jurusan: studi pembangunan/III
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
Bila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
nama: Nur Rahma nim : 209 210 036 jurusan : studi pembangunan/III
Keberagaman juga sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar yang membuat ekonomi berjalan. Bayangkan, jika di pasar semua pedagang menjual produk yang seragam maka tentu tidak akan terjadi transaksi. Dalam keseharian kita berekonomi maka kita cenderung untuk lebih senang dan nyaman pada suasana dimana terdapat banyak pilihan. Itulah yang menjadi faktor pendorong berkembangnya supermarket, misalnya. Oleh sebab itu keberagaman dalam kegiatan ekonomi semakin menjadi keharusan yang tidak terbendung. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selain berlainan dengan kodrat manusia yang memang berbeda satu sama lain, keseragaman yang berlebihan ternyata juga telah menimbulkan berbagai kerusakan. Contoh-contoh bisa dikemukakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti terlihat pada penyeragaman koperasi, monokulturisme usahatani tanaman pangan, dan sebagainya.
Kecenderungan yang ketiga merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu semakin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi. Sentralisasi adalah "adik kandung" otoriterisme dan praktek eksploitatif, karena hanya dengan sentralisasi yang hampir mutlak maka pendekatan otoriter dapat efektif. Sentralisasi tersebut kemudian akan cenderung mengabaikan keberagaman, karena yang beragam itu lebih sulit dikontrol dan dikelola. Padahal setiap daerah memiliki ciri dan kondisinya masing-masing yang hanya dapat dikembangkan secara optimal jika pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi dan otonom di daerah yang bersangkutan. Bahkan seharusnya otonomi itu juga dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi untuk lebih mengoptimalkan potensi dan karakter masing-masing. Desentralisasi dan otonomi ekonomi bukan sesuatu yang sempit terbatas hanya pada desentralisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sehingga menimbulkan "sentralisasi" baru di daerah), tetapi harus menjadi suatu proses untuk lebih meningkatkan otonomi masyarakat secara luas.
Ketiga arus besar di atas kiranya saling jalin menjalin menjadi suatu "larutan" yang menyatu. Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman membutuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tampaknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas.
nama: Nur Rahma nim : 209 210 036 jurusan: studi pembagunan/III
Barang Mewah Laris Manis Menurut ekonom Faisal Basri, lonjakan kelas menengah Indonesia bisa diidentifikasi dari pola konsumsi mereka. Misalnya saja, masyarakat kelas menengah bawah sudah mampu mencicil sepeda motor. Masyarakat kelas menengah-tengah memadati mal-mal dan membeli mobil cc kecil. Sedangkan, masyarakat kelas menengah-atas mampu berobat dan menyekolahkan anak ke luar negeri, serta membeli mobil jenis sedan.
Di sektor otomotif misalnya. Menurut Chatib Basri, penjualan motor dan mobil terus meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Sulisto mengungkapkan penjualan mobil mencapai 700 ribu unit dan sepeda motor 7 juta unit pada 2010. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor memperkirakan penjualan mobil akan terus meningkat hingga menembus 1,25 juta unit pada 2015.
Di sektor properti, menurut pengamat properti, Muhammad Nawir, penjualan apartemen di kota-kota besar dan perumahan di pinggiran kota juga meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Apartemen yang banyak diburu kalangan menengah adalah dengan kisaran harga Rp300-700 juta.
Di bisnis retail, kata Chatib, pertumbuhan kelas menengah bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk-produk retail, seperti pakaian, elektronik, ponsel dan lainnya. Mal-mal dan swalayan seperti Matahari, pusat penjualan ponsel ramai diserbu pembeli. "Bagi orang miskin, yang utama adalah membeli beras, mereka tidak berpikir untuk membeli ponsel."
Demikian halnya dengan industri restoran, seperti cafe dan fastfood juga terus tumbuh dan berkembang di berbagai kota besar. "Sebab, kelompok mapan juga gemar makan di luar rumah," katanya.
Kenaikan kelas menengah, menurut Faisal, juga ditandai dengan pergeseran konsumsi makanan turun dari 63 persen (1999) ke 51 persen pada 2009. Sedangkan, konsumsi nonmakanan meningkat dari 37 persen pada 1999 menjadi 49 persen pada 2009. Di kelompok konsumsi makanan, padi-padian dan umbi-umbian turun dari 18 persen menjadi 9 persen. Sebaliknya, konsumsi makanan olahan naik dari 10 persen menjadi 13 persen.
Tren peningkatan penjualan produk-produk sekunder yang juga tergolong "mewah" ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, juga demikian. Hasil survei ADB menunjukkan peningkatan kelompok menengah itu ditandai dengan larisnya penjualan lemari es, TV, ponsel dan mobil di sejumlah negara Asia dalam beberapa tahun ini.
Sebut saja misalnya di China dan India, penjualan ponsel dan mobil melonjak pesat dalam satu dekade ini. Di China, pada tahun 2000, jumlah mobil yang terjual hanya 2 juta unit. Pada 2009, penjualan mobil mencapai 12 juta unit. "China dan India kini menjadi pasar ponsel terbesar di dunia," kata ADB.
Melihat fenomena besar ini, Chatib dan Faisal mengingatkan bahwa sejumlah pelaku bisnis baik dari dalam dan luar negeri telah mencermati sejak beberapa tahun lalu. Mereka juga sudah mempersiapkan strategi atas pembengkakan kelas menengah Indonesia tersebut. Produsen manca negara malah sudah banyak mengincar Indonesia sebagai pasar produk mereka. "Sebab, kelompok ini haus untuk mengkonsumsi apa saja."
Bagi bangsa Indonesia, Faisal mengingatkan itu berpulang kepada kita sendiri. "Mau puas sekedar menjadi bangsa konsumen atau menggerakkan sektor produksi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka."
nama: Nur Rahma nim : 209 210 036 jurusan: studi pembangunan/III
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara
nama; Nur Rahma nim :209 210 036 jurusan:studi pembangunan/III
Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.
Nama: Haeruddin nim : 209 210 039 jurusan : studi pembangunan/III
Sebelum kita membahas masalah Perkembangan Ekonomi di Indonesia, pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik. Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
Nama:HAERUDDIN Nim :209 210 039 jurusan : studi pembangunan
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai Perlembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Nama : HAERUDDIN Nim : 209 210 039 jurusan : studi pembangunan/III
Pada tahun 2008, saat perekonomian (PDB) riil tumbuh 6,1 persen, PDB nominal justru tumbuh 25 persen. Kuartal pertama 2009, pertumbuhan PDB nominal sebesar 16,9 persen dan pada kuartal kedua menjadi 10,9 persen. Dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, diyakini PDB nominal akan naik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan tahun 2009 berada sekitar 15 persen. Jika ini terjadi, PDB nominal kita akan mencapai sekitar Rp 5.700 triliun. Angka ini kurang lebih sama dengan prediksi PDB nominal sekitar 570 miliar dollar AS, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang itu, saat PDB riil diprediksi tumbuh 5,5 persen, PDB nominal 2010 akan tumbuh 15-18 persen. Jika ini terjadi, sepanjang 2010, PDB nominal kita akan mencapai Rp 6.500 triliun-Rp 6.600 triliun. Ini berarti PDB per kapita tahun 2010, dengan catatan nilai tukar rupiah bergerak menguat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, akan berada pada 2.800 dollar AS-3.000 dollar AS.
Nama: HAERUDDIN Nim : 209 210 039 jurusan ; studi pembangunan/III
Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional. Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: • Pendapatan Nasional Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional. • Produksi Nasional (PNB) Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. • Kesempatan Kerja Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas. • Perekonomian yang Stabil Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya. • Neraca Pembayaran Luar Negeri Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus. • Distribusi Pendapatan yang Merata Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil. 2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Nama: HAERUDDIN NIM ; 209 210 039 JURUSAN ; STUDI PEMBANGUNAN/III
Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
Nama : KAHARUDDIN NIM : 209 210 009 JURUSAN : STUDI PEMBANGUNAN/III
Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
Nama ; KAHARUDDIN NIM : 209 210 009 JURUSAN: STUDI PEMBANGUNAN/III
Indonesia sebagai small open economy dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Pengaruh contagious dan spill over dari luar negeri dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Ke depan ini, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan untuk merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia. Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah. Bank sentral AS (the Fed) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga. Demikian juga tren penurunan harga minyak di pasar internasional tampaknya juga tidak terus berlanjut seperti yang kita harapkan. Dan, karena itu, harga minyak yang tinggi masih akan menjadi bagian hidup kita. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global secara umum juga masih rendah dan cenderung stagnan. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook September 2005 menunjukkan bahwa secara umum ekonomi dunia tahun ini tumbuh lamban. Ekonomi dunia pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3,5%, tapi pada tahun ini diperkirakan hanya 3,3%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini diperkirakan stagnan pada tingkat 2% seperti pada tahun 2005. Dengan demikian, sulit diharapkan ekspor kita meningkat besar. Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan memang memiliki andil terhadap memburuknya ekonomi Indonesia. Namun tetap saja masalah utamanya adalah ketidakmampuan tim ekonomi kita mengantisipasi dan memformulasikan kebijakan yang baik, sehingga kemerosotan yang terjadi semakin meluas. Pemerintah sendiri melihat tren yang membahayakan ini. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terbatas di bidang ekonomi, beberapa waktu lalu. Kehadiran tim ekonomi baru memang sempat memberikan harapan tinggi. Pasar uang dan modal merespons positif kehadiran mereka. Namun pasar juga melihat bahwa tim ekonomi baru di kabinet tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah dan tantangan. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Antara lain karena tantangan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia masih berat. Berbagai kemerosotan yang terjadi masih menjadi saldo ekonomi pada tahun ini, dan itu memang tidak mudah diatasi. Apalagi keuangan negara juga masih berat karena besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah.
Nama : KAHARUDDIN Nim : 209 210 009 jurusan : studi pembangunan/III
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil. 2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Nama: KAHARUDDIN Nim : 209 210 009 jurusan : studi pembangunan/III
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara. Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut: Modal Dasar Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
Nama : KAHARUDDIN Nim : 209 210 009 jurusan studi pembangunan/III
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Nama : Dewi yanti Nim : 209 210 035 Kelas : Studi pembangunan semester : III (Tiga) Ekonomi
PERKEMBANGAN EKONOMI Pendahuluan Dalam menganalisa perkembangan ekonomi sering digunakan model. Dimaksudkan untuk mempermudah pemecahan persoalan. Model model perkembangan ekonomi dapat di bagi 2 yaitu : “model pertumbuhan matematis dan gambaran sejarah dan perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah abstrak dan berpusat pada variable variable yang terbatas, sedangkan yang kedua jumlah variabelnya lebih banyak. Kedua model tersebut bersifat subjektif. Ahli ahli ekonometri memiliki model sendiri sendiri. Selanjutnya mengenai tingkat tingkat perkembangan yang sekarang ini terjadi di Negara Negara maju belum tentu dapat terjadi di Negara Negara yang sedang berkembang. Dengan perkataan lain, apa yang penting sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi, di inggris misalnya, belum tentu penting pula sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi tidaklah mudah bagi ahli ahli sejarah ekonomi di Negara Negara maju untuk memberikan suatu kebijaksanaan yang baik untuk perkembangan bagai Negara Negara yang sedang berkembang. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk mengetahui proses perkembangan ekonomi secara lebih mendalam dari pada model pertumbuhan matematis yang bersifat abstrak. Tetapi agar supaya sejarah perekonomian dapat lebih positif dalam meberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi tidaklah cukup hanya secara deskriptif saja dengan menggambarkan apa apa yang terjadi di Negara Negara maju. Penggunaan sebenarnya dari sejarah perekonomian adalah untuk menunjang suatu teori mengapa perekonomian nasional itu berkembang. Sumbangan yang dapat diberikan oleh ahli ahli sejarah ekonomi ialah bahwa mereka ini dapat menunjukkan tahap tahap dan menerangkan mengapa tahap tahap itu terjadi demikian. Negara Negara maju biasanya berkebudayaan eropa (kecuali jepang), sehingga perkembangan ekonomi di inggri, prancis, jerman, swedia, Australia dan USA menunjukan adanya kesamaan kesamaan. Tetapi kesamaan kesamaan ini bukanlah dalam teori perkembangan, krena itu tidak memberikan pengertian misalnya mengapa prancis berkembang sedangkan spanyol tidak.
Tetapi sejarah perkembangan ekonomi dapat berbentuk bermacam macam. Kejadian kejadian yang telah lalu dapat medorong timbulnya suatu teori dinamisyang terpadu (integrated) dalam setiap tingkat pertumbuhan, menyebabkan timbulnya fase baru dengan cara yang dapat dimengerti. Beberapa factor atau kejadian dari satu bangsa telah maju, dan dapat mendorong pembangunan dapat diketemukan. Teori teori yang terpadu tersebut, hamper menyerupai suatu konjungtur. Jadi bila ada gerak keatas (up swing) maka akan timbul kekuatan kekuatan yang menyebakan gerak ke bawah ( Down swing). Teori semacam itu yakni kongjuntur (business cycle) atau perkembangan ekonomi, merupakan teori terpadu sebab setiap tahap atau fase timbul karena tahap / fase sebelumnya. Sehingga apabila tahap / kejdian itu ada, maka mau tidak mau kejadian selanjutnya pasti ada. Ini merupakan keadaan dinamis, karena system tersebut seluruhnya mendorong sendiri (self propelling) artinya dapat bergerak sendirinya baik dengan bantuan pemerintah maupun tidak.
Nama : Dewi Yanti Nim : 209 210 035 Kelas : Studi Pembangunan Semester : III (Tiga) Ekonomi
Penggunaan lain dari teori teori tingkat perkembangan itu ialah dapat diketahuinya sector sector yang kadang kadang berhenti sampai timbul kejadian kejadian tertentu yang kemudian menyebabkan perkemabngan. Memang sukar untuk mengenal sector sector yang berhenti atau menunggu ( waiting points) ataupun kejadian kejadian yang mendorong perkembangan ( moving events ) misalnya adanya kemungkinan bahwa eropa barat telah masuk untuk menemukan benua amerika pada akhir abad ke 15 barang kali pula inggris telah menunggu kekuatan uap pada abad ke 19. Tetapi bila kejadian kejadian itu tidak ada, kejadian kejadian lain tidak terjadi. Namun kejadian ini merupakan kejadian untuk satu kali saja, maka kejadian tersebut tidak dapat diulangi lagi untuk menolong Negara Negara sedang berkembang. Karena itu, politik yang digunakan oleh teori teori perkembangan kerap kali tidak jelas. Tahap – tahap perkembangan Ekonomi Teori ini terutama berasal dari jerman dan muncul pada abad ke 19 sebagai reaksi terhadap system persaingan di inggris. Mereka ini menghendaki berkembangnya industry di jerman. Orang orang yang mengemukakan teori ini sebenarnya banyak tetapi hanya di ambil 3, meskipun ketiga ahli menulis tingkat tingkat perkembangan yang berbeda beda, tetapi nampaknya tingkat tingkat tiu adalah sejalan. a. Fredrich List Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez-faire ia berpendapat bahwa system ini dapat menjamin alokasi sumber sumber secara optimal. Betapa pun ia menghendaki adanya proteksi bagi industry industry yang masih lemah. Selanjutnya ia berpendapat bahwa perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada perananpemerintah dan organisasi organisasi swasta. Demikian pula lingkungan kebudayaan masyarakat mempunyai peranan penting bagi perkembangan. Perkembangan ekonomihanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Yang menyusun tahap tahap perkembangan ekonomi yang dimulai dari fase primitive biadab, beternak, pertanian kemudian pertanian dan pabrik dan akhirnya pertanian, pabrik dan perdagangan. Dikatakan juga bahwa hanya di Negara Negara yang berhawa sedang paling cocok untuk industry, sedangkan di daerah tropis paling cocok untuk pertanian. Adapun alasan alasan bahwa didaerah berhawa sedang sesuai untuk industry ialah karena adanya kepadatan penduduk yang sedang dan ini merupakan pasar yang cukup. Menurut Fredich List yang terpenting adalah industri (pabrik) untuk perkembangan ekonomi meskipun pada permulaannya diperlukan perlindungan (proteksi). b. Bruno Hilderbrand Hildrenbrand mengkritik List dan ia lebih condong pada pengalaman pengaaman yang terdapat dinegara inggris. Dia mengatakan bahwa perkemabngan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat sifat produksi (List) atau konsumsinya tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang dikemukakan 3 sistem distribusi yaitu : 1. Natura atau perekonomian barter 2. perekonomian uang 3. perekonomian kredit Namun Hilderbrand tidak mengemukakan bagaimana fase tersebut berkemabang menuju ke fase berikutnya. c. Karl Bucher Ia mencoba mensinteisir pendapat List dan Hilderbrand. Perkembangan ekonomi menurut dia adalah , melaui 3 tingkat yaitu : 1. Produksi untuk kebutuhan sendiri. 2. Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas 3. Perekonomian nasional, diamana peranan pdagang pedagang tampak makin penting. Jadi barang barang itu diprodusir untuk pasar. Ini merupakan gambaran evolusi di Jerman.
Nama : Dewi Yanti Nim : 209 210 035 Kelas : Studi Pembangunan Semester : III (Tiga) Ekonomi
Tipe tipe perkemabngan ekonomi Berbagai corak perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh Negara Negara di dunia tidaklah dapat ditiru begitu saja oleh Negara sedang berkembang. Meskipun ada beberapa gatra atau (aspek) yang sama tetapi pada dasarnya berbeda baik mengenai keadaannya maupun tujuannya. Meskipun demikian bentuk perkembangan ekonomi sebagian besar tergantung pada pemecahan beberapa masalah pokok. Adapun masalah maalah pokok ini ialah akumulasi capital dan penggunaan maksimal dari sumber manusia dan sumber alam untuk menaikan serta memperbaiki produksi. Factor factor lain yang mendorong perkembangan ekonomi ialah adanya penemuan penemuan daerah baru setelah adanya anggapan bahwa bumi itu tidak rata. Logam mulia banyak diketemukan di meksiko dan peru. Hal ini menyebakan inflasi besar. Perdagangan makin meluas, spekulasi besar besaran terjadi. Keadaan ini merugikan kaum feudal yang mempunyai tanah, karena menerima sewa yang tetap. Biaya biaya pembangunan ekonomi terutama di tanggung oleh golongan petani. Para petani membayar pajak dalam wujud uang dan ini mendorong mereka untuk meprodusir lebih banyak lagi agar mendapat surplus. Surplus makanan digunakan untuk mensuply penduduk kota. Di kota kota tenaga buruh relative murah, karena berjubel tenaga kerja. Didesa desa timbul banyak industry kecil yang member kesempatan kepada orang tani bila tidak ada kegiatan disawah. Industry tersebut membutuhkan capital relative kecil dan memperoleh bantuan dari industry industry besar. Tingkat upah yang rendah mendorong kegiatan kegiatan eksport dan ternyata eksport tetap besar dalam perang dunia I dan perang dunia II. Baru setelah perang dunia II biaya hidup naik dan perekonomian mulai bergerak lagi.
Perkembangan ekonomi di Negara sedang berkembang Sebenarnya masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh Negara sedan berkembang sekarang ini sudah lama ada. Hanya masalah masalah itu dipersoalkan sesudah selesainya perang dunia II. Pada saat itu masalah tersebut merupakan factor utama dalam dunia perekonomian dan politik, dan diakui oleh kalangan luas akan pentingnya masalah masalah tersebut. Untuk mengetahui masalah masalah diatas haruslah diselidiki perspektif sejarah bagaimana masalah itu dipersoalkan. Negara sedang berkembang selama perang telah mensuply Negara induk berupa bahan bahan mentah dan makanan denagan harga stabil. Negara Negara maju menyadari bahwa perkembangan ekonomi merupakan tujuan penting, hal ini besar pengaruhnya terhadap pemimpin Negara Negara besar. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan ketidak stabilan perekonomian. Oleh karena itu mereka banyak menaruh perhatian terhadap Negara sedang berkembang.
Pemikiran kaum klasik telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah mempelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur. Pemikiran kaum klasik ini telah menginspirasi ”Washington Consensus”. Berdasarkan “Washington Consensus” peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar. Menurut ”Washington Consensus” (terdiri dari 10 paket kebijakan ekonomi makro), peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berkelebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan “Government Failure”, seperti birokrasi yang berkelebihan, KKN, dan lain sebagainya. Membatasi APBN dapat mengurangi defisit, karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam ekonomi. Pemanfaatan kekuatan pasar yaitu mengembangkan pasar yang efisien, bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal disekonomis. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus bersifat “Market Friendly”. Suku bunga dan Nilai tukar asing harus ditentukan oleh pasar. Harga yang dibentuk pasar dianggap sebagai harga yang sebenarnya. Pasar dianggap lebih efisien daripada pemerintah yang menggarap sektor perekonomian, sehingga perekonomian akan lebih optimal. Perdagangan luar negeri akan menghasilkan gains from trade, aliran FDI yang lebih bebas akan merangsang investor luar negeri untuk menginvestasikan dananya, privatisasi dari BUMN dianggap akan mengefisiensikan perekonomian. Oleh karena itu peran dari pemerintah adalah melakukan deregulasi. Di sini pemerintah ditekankan untuk melindungi property rights. IMF (International Monetary Funds) dan Bank Dunia yang menganut paham liberal mencoba mengimplementasikan “Washington Consensus” dengan cara menggunakan bargaining power mereka kepada pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Okt 2006 secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility. Pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen dengan US$ 3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Dengan lunasnya pinjaman kepada IMF ini berakibat pada hilangnya kekuatan IMF untuk memaksakan ”Washington Consensus” kepada Indonesia. Dengan pelunasan hutang kepada IMF Indonesia sudah tidak berkewajiban lagi mengikuti post program monitoring (PPM) dan Indonesia sama dengan anggota IMF lainnya, yang kondisi ekonomi makronya dalam keadaan baik
Pemikiran perekonomian liberal didasarkan pada pemikiran bahwa pasar sendirilah yang lebih tahu kebutuhannya sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan di pasar. Jean Baptiste Say (1767-1832) berpendapat bahwa ”supply creates its own demand” sehingga tidak akan ada kelebihan produksi. Adam Smith (1723-1790) juga berpendapat bahwa ada ”invisible hands” yang akan membimbing individu untuk mempromosikan kepentingan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi semakin terdorong oleh karena buah pemikiran kaum klasik. Perdagangan bebas yang telah diperjuangakan oleh para tokoh klasik mencoba mendobrak tembok proteksionisme ala merkantilisme. Globalisasi membuat batas negara menjadi semakin semu dan pasar menjadi semakin luas. Negara yang memiliki keunggulan kompetitif semakin dapat memperkaya negaranya. Di lain pihak negara yang tidak siap dalam menghadapi persaingan di pasar global akan semakin terpuruk. Terlepas dari sisi positif dan negatif dari globalisasi, di sini mau tidak mau setiap negara harus mempersiapkan diri untuk memiliki keunggulan bersaing. Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), David Ricardo (1772-1823), Johan Heinrich von Thunen (1780-1850), Nassau William Senior (1790-1864), Friedrich von Herman, John Stuart Mill (1806-1873) dan John Elliot Cairnes (1824-1875) memperoleh kehormatan dari Karl Marx (1818-1883) atas keklasikan dalam mengetengahkan persoalan ekonomi yang dinilai tidak kunjung lapuk. Berbeda dengan kaum Merkantilis dan Physiokrat, kaum klasik memusatkan analisis ekonominya pada teori harga. Kaum klasik mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi dengan jalan penelitian faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga. John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisa ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu pengangguran yang tidak dikehendaki (involuntary unemployment). Salah satu hasil pemikiran kaum klasik yang sangat mempengaruhi dunia dalam era globalisasi adalah pemikiran mengenai perdagangan internasional. Pemikiran kaum klasik menentang pemikiran kaum merkantilis yang hanya mementingkan masuknya logam mulia dan berorientasi ekspor dengan meminimumkan impor barang dari luar negeri. Kaum merkantilis meletakan tekanan pada perdagangan luar negeri. Kaum physiokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran. Adam Smith (1723-1790) sebagai tokoh aliran klasik menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul ”Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” yaitu: ”Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat itu pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri.” Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi.
Adam Smith (1723-1790) menjelaskan keuntungan adanya pembagian kerja dengan memberikan contoh sebuah pabrik jarum. Di dalam pabrik jarum tersebut seorang buruh secara pasti dapat membuat 20 buah jarum sehari. Dari hasil kunjungan Smith atas suatu pabrik jarum yang telah melakukan pembagian pekerjaan, ternyata 10 orang buruh dapat membuat 48.000 buah jarum, dengan pembagian pekerjaan yaitu ada yang khusus menarik kawat, ada yang khusus memotongnya dan ada yang khusus meruncingkan jarumnya, serta lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagiaan pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat mempertinggi hasil produksi setiap buruh dari 20 buah menjadi 4800 buah jarum atau meningkatkan sebanyak 240 kali lipat. Pembagian pekerjaan sering dibedakan menjadi dua pengertian, yang pertama adalah membagi pekerjaan menjadi sederhana sehingga semua buruh dengan tingkat keahlian tertentu dapat melakukan pekerjaan. Pengertian yang kedua adalah pembagian pekerjaan bersusun yang membagi pekerjaan suatu kegiatan produksi menjadi beberapa bagian. Di dalam perkembangannya, konsep pembagian pekerjaan terus berkembang dan terarah kepada kegiatan pekerjaan yang terspesialisasikan, dan di dalam kegiatan produksi yang lebih modern terjadi pembagian pekerjaan sistem ban berjalan (”conveyor system”). Produksi masal mobil oleh Ford sendiri juga terinspirasi dari konsep pembagian pekerjaan, sehingga ongkos produksi semakin murah. Dengan ongkos produksi yang lebih efisien, harga yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dengan produk lain. Saat ini konsep pembagian pekerjaan telah digunakan secara luas di hampir seluruh sektor industri. Keuntungan pembagian pekerjaan adalah: 1. Setiap orang dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan di dalam pekerjaan tersebut sehingga lebih mantap. 3. Orang yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang sama secara berkelanjutan sehingga dapat menghindarkan kehilangan waktu, ini berarti semakin efisien.
Pemikiran mengenai nilai oleh kaum klasik masih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagai contohnya di Indonesia yang memiliki masalah dalam penentuan harga jual beberapa BUMN yang dianggap terlalu murah. Pandangan Adam Smith (1723-1790) atas konsep nilai dibedakan menjadi 2 yaitu nilai pemakaian dan nilai penukaran. Hal ini menimbulkan paradok nilai, yaitu barang yang mempunyai nilai pemakaian (nilai guna_ yang sangat tinggi, misalnya air dan udara, tetapi mempunyai nilai penukaran yang sangat rendah. Malahan boleh dikatakan tidak mempunyai nilai penukaran. Sedangkan di sisi lain barang yang nilai gunanya sedikit tetapi dapat memiliki nilai penukaran yang tinggi, seperti berlian. Hal ini baru diselesaikan oleh ajaran nilai subyektif. David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo (1772-1823) mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja: 1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan ”teori biaya reproduksi.” 2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikarakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.
Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping ”harga alami” (natural price) ada pula ”harga pasaran” (market price). Menurut aliran klasik (Adam Smith) ”harga alami” akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih menguntungkan dan menukarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah ”harga alami” (natural price) yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon ”valeur intrinsique” (nilai intrinsik), Turgot ”valeur fondamental” (harga pokok), Say ”prix reel” (harga real), Ricardo ”primery/natural/necessary price” (harga pokok) dan Cairnes ”normal price” (harga normal). ”Harga pasaran” dapat berbeda dengan ”harga alami” di mana akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan harga pasaran. Sebelum Adam Smith menulis bukunya The Wealth of Nations (1776), Adam Smith telah menulis filsafat ilmu ekonominya pada tahun 1759 yang berjudul ”The Moral Sentiments.” Seperti halnya kaum physiokrat, Adam Smith beranggapan bahwa kepentingan masyarakat dan perorangan secara alami mempunyai persesuaian di mana persesuaian ini diciptakan oleh ”invisible hands.” Sedangkan dalam buku The Wealth of Nations, Adam Smith menulis antara lain bahwa “the nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy” dan cukup menjelaskan apa yang harus menjadi tujuan ekonomi. Setelah Adam Smith menjelaskan tentang pembagian pekerjaan, pertukaran barang, dan uang sebagai alat untuk memajukan pertukaran barang, selanjutnya memberikan analisis gejala nilai dan harga. Ada tiga komponen harga yaitu upah, sewa tanah dan laba. Kerja itu adalah sebab dan ukuran harga. Adam Smith membedakan antara kerja yang produktif dan kerja yang tidak produktif. Kerja produktif adalah kerja yang menghasilkan barang secara fisik nyata dan kerja yang tidak produktif adalah kerja yang tidak menghasilkan barang secara fisik nyata. Pentingnya menyimpan dinilai sebagai kewajiban dan sekaligus sebagai kebajikan untuk memperbanyak roti yang menjadi pokok keagamaan. Dalam hubungan ini Paul Leautaud mendefinisikan pengertian menyimpan “l’economie c’est l’art de ne pas vivre.”
MASDI UDDIN 209 210 027 STUDI PEMBANGUNAN Pendapat Adam Smith mengenai sewa tanah adalah salah satu faktor yang menetapkan harga. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa sewa tanah adalah akibat dan bukan sebab daripada tingginya harga hasil pertanian. Adam Smith tidak mengadakan perbedaan antara bunga modal dan untung pengusaha. Sedangkan Jean Baptiste Say (1767-1832) membagi ”profit de l’entrepreneur de l’industrie” (laba pengusaha): Upah mereka menyerahkan kekayaan untuk keperluan industri (jadi kaum kapitalis), penggatian ”service capitaux.” Upah bagi pemilik tanah untuk ”service foncier.” Penggantian untuk ”service industrial” yang diperoleh oleh pemimpin proses produksi. David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa pembagian pendapatan masyarakat merupakan soal terpenting daripada soal ilmu ekonomi. Jikalau kaum physiokrat menerangkan tentang sewa tanah ada dikarenakan kapasitas produktif daripada tanah, sedangkan menurut Ricardo (1772-1823) sewa tanah timbul karena keterbatasan (kekurangan) tanah. Teori sewa tanah Ricardo (1772-1823) dikenal dengan ”Teori Sewa Tanah Diferensial” teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal orang akan menggunakan tanah yang subur, dan karena keterbatasannya maka selanjutnya akan menggunakan tanah yang kurang subur. Masing-masing memiliki sewa tanah yang berbeda-beda. Sewa tanah adalah ganti rugi yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian ”Original and indestructible powers of the soil.” Sedangkan Johan Heinrich von Thunen (1780-1850) menyatakan perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat perbedaan letak terhadap pasar penjualannya. Semakin dekat letak tanah dengan pasar produk yang dihasilkan maka akan menekan/mengurangi biaya angkut produknya ke pasar. Akibatnya sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar. Mengenai kemiskinan, David Ricardo (1772-1823) dan Thomas Robert Malthus (1766-1834) mengemukakan bahwa kemiskinan penduduk adalah disebabkan ”kesalahan sendiri” karena tidak membentuk keluarga kecil. Hal ini dianggap sebagai perlawanan dari undang-undang orang miskin (poor law) yang saat itu berlaku di Inggris. Menurut Ricardo (1772-1823) undang-undang tersebit tidak akan memperbaiki kemiskinan, sebaliknya hanya mengurangi kemakmuran si miskin dan si kaya keduanya. Pendapat ini terutama timbul dari teori ”dana upah” yang sebelumnya telah diketengahkan oleh Cantillon, Turgot dan Smith. Menurut teori ini permintaan tenaga kerja akan tergantung daripada dana upah yang terakumulasi, daripada ”funds which are destined for the payment of wages” yang dihematkan, dan tiap jumlah uang yang dibayarkan kepada yang satu, dengan sendirinya dikurangi daripada yang lain. Itulah sebabnya bahwa bantuan kepada orang miskin adalah merugikan dana upah, jadi juga upah-upah kerja lainnya.
N A M A : AHMAD. N N I M : 209 210 023 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
Pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik. Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
N A M A : AHMAD. N N I M : 209 210 023 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Peningkatan ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas pertambangan dan pertanian, tetapi juga ekspor komoditas manufaktur yang mulai meningkat. Perkembangan ini mendukung pertumbuhan di sektor industri dan sektor perdagangan yang lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, aktivitas impor
N A M A : AHMAD. N N I M : 209 210 023 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut, meskipun pada tingkat yang masih rendah. Transaksi berjalan pada triwulan I-2010 diperkirakan mencatat surplus yang lebih besar dari perkiraan semula. Sementara itu, keyakinan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik tercermin pada surplus transaksi modal dan finansial yang masih cukup tinggi. Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan mencapai 5,5 persen atau meningkat dibanding 2009 sebesar 4,5 persen. Resesi ekonomi global hanya menimbulkan dampak ringan terhadap ekonomi Indonesia, sehingga pada 2010 dan 2011 aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat dengan landasan tingginya permintaan domestik dan dukungan dari kebijakan makro ekonomi. Selain itu, pertumbuhan investasi di infrastruktur dan meningkatnya lapangan kerja masih menyisakan beberapa tantangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan. Contohnya seperti saat perekonomian banyak negara tumbuh negatif, Indonesia mencatat pertumbuhan positif 4,3 persen di tahun 2009. Indikator makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berada pada kondisi yang cukup stabil. selain faktor eksternal, faktor domestik juga sangat berperan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lokal itu antara lain kenaikan konsumsi masyarakat diperkirakan mendongkrak 3-4 persen pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi baik penanaman modal asing, dalam negeri maupun investasi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp1.729 triliun.
N A M A : AHMAD. N N I M : 209 210 023 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Dengan populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi berlandaskan pertumbuhan pasar domestik. Berdasarkan Global Competitiveness Report, 2010-2011, GDP Indonesia sebagai salah satu indicator kunci mencatat angka USD539,4 miliar, dengan GDP per kapita senilai USD2,329. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi di tengah krisis yang tengah mendera negara-negara lain. Sementara kebanyakan negara lain mengalami deficit yang cukup signifikan, Indonesia dapat mempertahankan level deficit di dalam level yang terkendali. Sebagai tambahan, selama tahun 2009, laju inflasi melambat menjadi hanya 4,8%, setengah dari rate pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini, masih terhalang oleh sejumlah masalah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Beberapa masalah yang terjadi merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak kunjung selesai. Masalah paling utama yang masih mengganjal laju percepatan perekonomian Indonesia adalah terkait masalah institusional di dalam tubuh penyelenggara negara, yakni mulai dari masalah inefisiensi dalam birokrasi pemerintah terkait rumitnya proses birokrasi dalam pemberian izin usaha, sampai masalah korupsi, instabilitas politik dan lain-lain. Terbatasnya infrastruktur sebagai pondasi penting dalam pembangunan ekonomi, juga dirasakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kesenjangan ketersediaan jalan, aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang memadai adalah beberapa contoh kecil yang menjadi indikasi kurangnya penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil survei terbaru kondisi infrastruktur Indonesia tahun 2010-2011 menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 82 dari 139 negara, naik dari tahun sebelumnya dimana peringkat Indonesia hanya nomor 86. Kendati ini merupakan kondisi yang menggembirakan,
N A M A : AHMAD. N N I M : 209 210 023 FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER : III (TIGA)
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur. Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI NIM : 209 210 044 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing: * Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. * Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. *Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. *Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI NIM : 209 210 044 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNANSebagai kompromi, Biro Pusat Statistik melakukan proses penghitungan pendapatan nasional secara kasar dengan menjumlahkan nilai tambah dari lebih sepuluh sub-sektor ekonomi,seperti subsektorpertanian, subsektor perindustrian dan subsektor jasa. Tehnik perhitungan Pendapatan Nasional seperti ini bukanlah tanpa cacat. Seringkali berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor informal untuk wilayah daerah perkotaan antara lain, seperti kegiatan jasa tukang cukur, jasa kegiatan para pembantu rumah tangga, para pemulung dan kegiatan industri rumah tangga di daerah pedesaaan sering diabaikan dan tidak tercatat. Sehingga boleh dikatakan perkiraan (estimate) pendapatan nasional kita cenderung untuk under estimated. Laporan Pendapatan Nasional ini sekarang telah dikembangkan oleh BPS dengan memecahnya lebih rinci menjadi Laporan Pendapatan Daerah (PDRB), yang merupakan hasil perkiraan pendapatan daerah pada Tingkat Propinsi. Bahkan Biro Pusat Statistik sekarang sedang dalam proses mengeluarkan laporan pendapatan wilayah untuk kabupaten atau Tingkat II. Tetapi perlu diingat bahwa semakin kita melakukan estimasi pendapatan suatu masyarakat perekonomian pada tingkatan yang lebih detail, maka tingkat kesalahan pelaporan pendapatan tersebut akan menjadi semakin bias. Kesalahan fatal acapkali dilakukan oleh para pemakai data statistik agregat termasuk para analis keuangan di pasar modal. Misalnya saja, untuk mencari pendapatan daerah per kepala maka angka PDRB pada tahun tertentu oleh mereka secara matematis langsung dibagi dengan jumlah penduduk, sebagai proxy untuk mendapatkan estimasi pendapatan rumah tangga (disposable income) dari daerah tersebut. Tentunya angka ini menjadi sangat kasar. Pemecahannya akan jauh lebih baik jika kita mengurangi dahulu angka PDRB dengan arus uang keluar (outflow) yang berasal dari daerah dalam kurun waktu yang sama, misalnya dalam capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan perusahaan asing, pengiriman dana atau hasil pajak ke luar wilayah daerah dan sebagainya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi tidak akan menjamin memberikan informasi yang akurat bahwa wilayah tersebut memiliki daya beli penduduknya atau konsumennya yang tinggi pula. Biro Pusat Statistik disamping mengeluarkan perkiraan besaran pendapatan nasional dan pendapatan daerah, institusi ini melaporkan juga angka-angka agregat dari perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah di propinsi di Indonesia, baik menurut nilai absolutnya maupun menurut tahun dasar. Konsep tahun dasar dipakai untuk memperbandingkan besaran angka-angka pendapatan nasional dan pendapatan daerah secara tahunan dalam rentang tahun yang panjang. Angka statistik yang menggunakan acuan tahun dasar tertentu disebut dengan PDB atau PDRB harga konstan. Kita masih ingat bahwa inflasi di negara kita pernah naik diatas tingkatan dua digit, sehingga apabila kita membandingkan angka PDB atau PDRB secara harga konstan maka kita telah menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam kajian atau pengamatan kita.Pada saat ini BPS memilih tahun 1993 sebagai tahun dasar dan basis untuk acuan harga konstan dari tahun-tahun setelah itu. Tahun dasar ini setiap 10 tahun akan dirubah kembali.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI NIM : 209 210 044 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup. Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI NIM : 209 210 012 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan tentang prudential banking practices. Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen , khususnya tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.
Model Perekonomian Terbuka. Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”. Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luarnegeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy, dimana bentuk dan sepak terjangnya belum kita mengerti secara utuh. Isu globalisasi perekonomian ini akan dibahas tersedniri pada blog ini.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI NIM : 209 210 044 FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet). Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup. Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti: *Kegiatan Konsumsi(C) *Investasi(I) *Pengeluaran Pemerintah(G) *Ekspor(X) Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini: 1.Kegiatan Konsumsi(C) 2.Tabungan(S) 3.Pajak(T) 4.Impor(M) Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : ABD.GAFFAR.S
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
HapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
NAMA : ABD.GAFFAR.S
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : ABD.GAFFAR.S
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan tentang prudential banking practices.
Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen , khususnya tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.
Model Perekonomian Terbuka.
Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”.
Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.
Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luarnegeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF).
Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy, dimana bentuk dan sepak terjangnya belum kita mengerti secara utuh. Isu globalisasi perekonomian ini akan dibahas tersedniri pada blog ini.
NAMA : ABD.GAFFAR.S
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : ABD.GAFFAR.S
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY
PEMBANGUNANSebagai kompromi, Biro Pusat Statistik melakukan proses penghitungan pendapatan nasional secara kasar dengan menjumlahkan nilai tambah dari lebih sepuluh sub-sektor ekonomi,seperti subsektorpertanian, subsektor perindustrian dan subsektor jasa.
Tehnik perhitungan Pendapatan Nasional seperti ini bukanlah tanpa cacat. Seringkali berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor informal untuk wilayah daerah perkotaan antara lain, seperti kegiatan jasa tukang cukur, jasa kegiatan para pembantu rumah tangga, para pemulung dan kegiatan industri rumah tangga di daerah pedesaaan sering diabaikan dan tidak tercatat. Sehingga boleh dikatakan perkiraan (estimate) pendapatan nasional kita cenderung untuk under estimated.
Laporan Pendapatan Nasional ini sekarang telah dikembangkan oleh BPS dengan memecahnya lebih rinci menjadi Laporan Pendapatan Daerah (PDRB), yang merupakan hasil perkiraan pendapatan daerah pada Tingkat Propinsi. Bahkan Biro Pusat Statistik sekarang sedang dalam proses mengeluarkan laporan pendapatan wilayah untuk kabupaten atau Tingkat II. Tetapi perlu diingat bahwa semakin kita melakukan estimasi pendapatan suatu masyarakat perekonomian pada tingkatan yang lebih detail, maka tingkat kesalahan pelaporan pendapatan tersebut akan menjadi semakin bias.
Kesalahan fatal acapkali dilakukan oleh para pemakai data statistik agregat termasuk para analis keuangan di pasar modal. Misalnya saja, untuk mencari pendapatan daerah per kepala maka angka PDRB pada tahun tertentu oleh mereka secara matematis langsung dibagi dengan jumlah penduduk, sebagai proxy untuk mendapatkan estimasi pendapatan rumah tangga (disposable income) dari daerah tersebut. Tentunya angka ini menjadi sangat kasar.
Pemecahannya akan jauh lebih baik jika kita mengurangi dahulu angka PDRB dengan arus uang keluar (outflow) yang berasal dari daerah dalam kurun waktu yang sama, misalnya dalam capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan perusahaan asing, pengiriman dana atau hasil pajak ke luar wilayah daerah dan sebagainya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi tidak akan menjamin memberikan informasi yang akurat bahwa wilayah tersebut memiliki daya beli penduduknya atau konsumennya yang tinggi pula.
Biro Pusat Statistik disamping mengeluarkan perkiraan besaran pendapatan nasional dan pendapatan daerah, institusi ini melaporkan juga angka-angka agregat dari perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah di propinsi di Indonesia, baik menurut nilai absolutnya maupun menurut tahun dasar.
Konsep tahun dasar dipakai untuk memperbandingkan besaran angka-angka pendapatan nasional dan pendapatan daerah secara tahunan dalam rentang tahun yang panjang. Angka statistik yang menggunakan acuan tahun dasar tertentu disebut dengan PDB atau PDRB harga konstan. Kita masih ingat bahwa inflasi di negara kita pernah naik diatas tingkatan dua digit, sehingga apabila kita membandingkan angka PDB atau PDRB secara harga konstan maka kita telah menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam kajian atau pengamatan kita.Pada saat ini BPS memilih tahun 1993 sebagai tahun dasar dan basis untuk acuan harga konstan dari tahun-tahun setelah itu. Tahun dasar ini setiap 10 tahun akan dirubah kembali.
NAMA : ADAM
BalasHapusNIM : 1210 210 025
FA/JUR: EKONOMI STUDY
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Ekonomi
GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg
Ekonomi menurut kawasan [tampilkan]
Afrika · Amerika
Amerika Selatan · Asia
Eropa · Oceania
Kategori umum
Ekonomi mikro · Ekonomi makro
Sejarah pemikiran ekonomi
Metodologi · Pendekatan heterodoks
Bidang dan subbidang
Behavioral · Budaya · Evolusi
Pertumbuhan · Pengembangan · Sejarah
Internasional · Sistem ekonomi
Keuangan dan Ekonomi keuangan
Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan
Kesehatan · Buruh · Manajerial
Bisnis Informasi · Informasi · Game theory
Organisasi Industri · Hukum
Pertanian · Sumber daya alam
Lingkungan · Ekologis
Kota · Pedesaan · Kawasan
Peta ekonomi
Teknik
Matematika · Ekonometrika
Eksperimental · Neraca nasional
Daftar
Jurnal · Publikasi
Kategori · Topik · Ekonom
Ideologi ekonomi [tampilkan]
Anarkisme · Kapitalisme
Komunisme · korporatisme
Fasisme · Georgisme
Islam · Globalisasi Ekonomi
Pasar sosialisme · Merkantilisme
Proteksionis · Sosialisme
Sindikalisme · Jalan Ketiga
Perekonomian: Konsep dan Sejarah
Portal.svg Portal Bisnis dan ekonomi
Kotak ini: lihat • bicara • sunting
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
alt
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : ADAM
BalasHapusNIM : 1210 210 025
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
KECENDERUNGAN PROSES PEMBARUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi atau membendung merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita, dan sebaliknya realita akan sejalan seiringan dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai mahluk yang menghamba kepada kehendak Tuhan, manusia sebenarnya hanya memiliki dua tugas, yaitu untuk terus mempelajari, memahami dan menghayati arti dan wujud kongkrit kebenaran dan kebaikan itu; serta terus menerus berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagi manusia, pertanggung-jawaban yang harus diberikan adalah mengenai bagaimana proses pemahaman tersebut terus dikembangkan dan bagaimana konsistensi usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Hasil paling akhirnya sudah pasti: kebenaran dan kebaikan akan menang; manusia tidak dapat mempengaruhi hal tersebut. Manusia hanya menikmati hasil dari pemahaman dan ikhtiar yang dilakukannya.
***
Pemikiran dasar di atas kiranya berlaku untuk setiap aspek kehidupan di dunia ini, termasuk -bahkan mungkin terutama- dalam kegiatan ekonomi. Bahwa memang terdapat kecenderungan pembaruan menuju kebenaran dan kebaikan ekonomi yang bergerak sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati tonggak-tonggak sejarah perkembangan ekonomi dunia mulai dari perekonomian pada masa awal sejarah, perkembangan ekonomi di Yunani, di Cina, di Jazirah Arab, perdagangan Timur-Barat, hingga ke Depresi tahun 1930-an, kemerdekaan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia, apa yang disebut sebagai "Asian Miracle" dan krisis ekonomi Asia, serta rangkaian teori yang dihasilkan oleh para peraih hadiah Nobel. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan tampaknya terdapat suatu kecenderungan pokok bahwa ekonomi -dan ilmu ekonomi- semakin realistis mencoba untuk selalu lebih dapat mencerminkan kehidupan manusia dan masyarakat yang kompleks. Dalam tataran teori dan konsep, ilmu ekonomi semakin banyak membahas berbagai hal yang pada kondisi riilnya dalam masyarakat memang menentukan keputusan ekonomi yang sebelumnya hampir selalu menjadi objek asumsi "ceteris paribus". Aspek-aspek seperti informasi yang tidak sempurna, adanya harapan (ekspektasi) yang rasional dalam pengambilan keputusan, adanya pengaruh demokratisasi terhadap penanggulangan kemiskinan, atau kesatuan keputusan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan teori.
Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai "panduan" dalam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari (1) teori dan konsepsi ekonomi; (2) strategi pembangunan ekonomi; dan (3) realitas ekonomi; menjadi "roda" yang memfasilitasi berjalannya pemahaman terhadap perkembangan arus besar pembaruan pembangunan ekonomi. Jika hal tersebut dicermati untuk konteks Indonesia -katakanlah dalam lima tahun terakhir- maka akan diperoleh gambaran mengenai arus besar kecenderungan pembaruan apa yang tengah bergerak membentuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
NAMA : ADAM
BalasHapusNIM : 1210 210 025
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Pertama, kecenderungan perkembangan yang sangat kuat untuk menuju pada kegiatan ekonomi yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan. Kita sama menyadari bahwa Indonesai telah (pernah) mengalami kondisi perekonomian di bawah rezim yang otoriter dalam berbagai bentuknya mulai sejak penjajahan hingga masa pergantian abad. Otoriterisme hampir selalu menghasilkan ekonomi yang eksploitatif dan penuh penindasan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan. Otoriterisme juga cenderung melahirkan dominasi yang juga sering kali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif yang juga sering sekali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif tersebut umumnya lahir dari pandangan yang terlalu mengedepankan persaingan serba bebas (free fight liberalism) dengan dukungan paradigma kekuasaan yang kuat.
Arus proses menuju ekonomi yang adil itulah sebenarnya yang mendorong kita menjebol rezim otoriter yang telah berkuasa sekian lama di Indonesia. Pertumbuhan material yang dihasilkan rezim otoriter itu memang tinggi, tetapi ternyata dihasilkan dari proses yang sangat eksploitatif. Alam dieksploitasi tidak berkesudahan. Ribuan hektar hutan berikut isinya musnah, lautan dikuras tanpa henti, bumi pertambangan dikeruk hingga hanya menyisakan tanah yang membatu. Kondisi itu tentu memiliki korelasi yang jelas dengan pemberian hak-hak pengusahaan hingga jutaan hektar pada beberapa gelintir orang, dan pemberian konsesi pertambangan yang tidak terkontrol. Buruh juga dieksploitasi. Upah buruh yang murah justru dinyatakan sebagai faktor keunggulan. Posisi buruh selalu diusahakan untuk tetap berada pada sisi yang lemah dengan dalih karena besarnya supply tenaga pada pasar kerja. Sifat "ilegal" dari buruh yang sekarang menjadi masalah sebenarnya sudah mendapat "pembenaran" lama di dalam negeri sebelum mereka berangkat ke tanah seberang. Petani merupakan korban eksploitasi berikutnya. Harga produk pertanian yang harus dijaga stabil pada tingkat yang rendah dipandang menjadi salah satu komponen strategi utama pembangunan secara keseluruhan karena hal itu akan berarti pula pada dapat dipertahankannya upah buruh yang murah. Kondisi eksploitatif tersebut juga menimbulkan "paradox": produksi pertanian harus ditingkatkan tetapi insentif natural untuk meningkatkan produksi tersebut (harga) tidak (boleh) diberikan. Dan kita akhirnya tidak lagi dapat menerima perlakuan yang tidak adil dan eksploitatif itu dan menggulirkan proses reformasi.
Kecenderungan kedua dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah apresiasi yang makin tinggi terhadap keberagaman. Indonesia merupakan negara dengan ciri keragaman yang sangat tinggi. Ribuan pulau, puluhan suku bangsa, puluhan dialek dan bahasa, ribuan spesies fauna dan varietas tanaman, dan puluhan jenis bentuk ekosistem merupakan beberapa bentuk keragaman Indonesia. Jika kita percaya bahwa apa yang diciptakan Tuhan selalu merupakan yang terbaik bagi manusia, maka proses perkembangan ekonomi akan selalu mengarah pada apresiasi yang semakin tinggi terhadap keberagaman tersebut. Dilihat dari dimensi dunia maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk unggul bersaing jika basis keunggulannya adalah efisiensi. Efisiensi ekonomi yang hampir selalu berarti proses produksi yang seragam dan kontinyu mensyaratkan adanya skala usaha yang cukup besar untuk itu. Ini merupakan ciri keunggulan negara "benua" seperti Amerika Serikat, Australia, atau Cina. Itulah sebabnya -misalnya- petani kita sangat sulit bersaing dengan petani dari negara-negara tersebut jika basis keunggulan persaingannya adalah efisiensi. Tetapi petani kita akan unggul justru jika mengusahakan kegiatan-kegiatan pertanian yang khas dan unik.
NAMA : ADAM
BalasHapusNIM : 1210 210 025
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Keberagaman juga sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar yang membuat ekonomi berjalan. Bayangkan, jika di pasar semua pedagang menjual produk yang seragam maka tentu tidak akan terjadi transaksi. Dalam keseharian kita berekonomi maka kita cenderung untuk lebih senang dan nyaman pada suasana dimana terdapat banyak pilihan. Itulah yang menjadi faktor pendorong berkembangnya supermarket, misalnya. Oleh sebab itu keberagaman dalam kegiatan ekonomi semakin menjadi keharusan yang tidak terbendung. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selain berlainan dengan kodrat manusia yang memang berbeda satu sama lain, keseragaman yang berlebihan ternyata juga telah menimbulkan berbagai kerusakan. Contoh-contoh bisa dikemukakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti terlihat pada penyeragaman koperasi, monokulturisme usahatani tanaman pangan, dan sebagainya.
Kecenderungan yang ketiga merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu semakin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi. Sentralisasi adalah "adik kandung" otoriterisme dan praktek eksploitatif, karena hanya dengan sentralisasi yang hampir mutlak maka pendekatan otoriter dapat efektif. Sentralisasi tersebut kemudian akan cenderung mengabaikan keberagaman, karena yang beragam itu lebih sulit dikontrol dan dikelola. Padahal setiap daerah memiliki ciri dan kondisinya masing-masing yang hanya dapat dikembangkan secara optimal jika pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi dan otonom di daerah yang bersangkutan. Bahkan seharusnya otonomi itu juga dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi untuk lebih mengoptimalkan potensi dan karakter masing-masing. Desentralisasi dan otonomi ekonomi bukan sesuatu yang sempit terbatas hanya pada desentralisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sehingga menimbulkan "sentralisasi" baru di daerah), tetapi harus menjadi suatu proses untuk lebih meningkatkan otonomi masyarakat secara luas.
Ketiga arus besar di atas kiranya saling jalin menjalin menjadi suatu "larutan" yang menyatu. Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman membutuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tampaknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas.
NAMA : ADAM
BalasHapusNIM : 1210 210 025
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mencermati tingkat perkembangannya yang sekarang ada di Indonesia, apakah proses perubahan tersebut sudah selesai? Apakah kecenderungan pembaruan perekonomian Indonesia itu sudah menemukan "samudra" tujuannya? Jawabannya tentu belum. Proses yang terjadi masih jauh dari tujuan akhirnya. Di satu sisi, ketiga arus besar yang telah diungkapkan di atas masih berada pada tahap yang awal. Di sisi lain, masih ada unsur lain yang akan segera menjadi "ingredient" dari arus besar perubahan tersebut.
Pengikisan praktek ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif masih memiliki perjalanan yang panjang. Kegiatan ekonomi berbasis "keluarga-keluarga" (bukan ekonomi kekeluargaan) memang mungkin sudah mulai berkurang, tetapi dominasi beberapa perusahaan besar berbasis sumberdaya impor, mengekspoitasi sumberdaya lokal, dan menguasai pasardomestik masih terus berlanjut. Buruh memang sudah mulai mendapat hak-haknya, tetapi itupun masih sangat terbatas. Petanilah yang masih belum banyak beranjak kondisinya. Perlindungan hukum atas akses produktifnya masih terbatas, kapital hasil usaha produktif di pedesaan disedok oleh sistem perbankan dan hanya separuhnya yang dikembalikan, posisinya dalam persaingan internasional juga belum mendapat cukup perlindungan. Apresiasi terhadap keberagaman juga masih menghadapi tantangan kebutuhan pencapaian efisiensi-segera (instant efficiency) yang selama ini tampak diperoleh dari proses produksi yang serba seragam. Proses desentralisasi dan otonomi juga masih menghadapi tantangan proses belajar (learning process) dalam berbagai hal di samping timbulnya gejala "re-sentralisasi" di daerah. Intinya, arus besar pembangunan ekonomi sedang bergerak, walaupun mungkin kecepatan dan percepatannya belum sebesar yang diharapkan.
Untuk itu, usaha terus menerus untuk mendorong percepatan itu akan selalu berguna. Namun perlu pula disadari bahwa tantangan untuk itu cukup besar. Tantangan itu tidak cukup hanya diatasi dengan mengganti seorang presiden atau membatasi peran keluarga tertentu. Tantangan terhadap arus progresif perkembangan ekonomi tersebut mencakup pula sistem manajemen perekonomian, sebagian dalam lingkup ekonomi mikro tetapi terutama ada pada manajemen ekonomi makro. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pengaturan kelembagaan ekonomi yang "lebih pro" pada pola ekonomi "lama". Para pengambil keputusan itu lebih memperhatikan indikator perkembangan ekonomi yang semu dan tidak mengakar pada kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti indeks harga saham atau nilai tukar rupiah. Mereka juga cenderung menutup mata pada kenyataan bahwa ekonomi sebenarnya dijalankan oleh jutaan rakyat kecil yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi berbagai kesulitan dan terus berkembang.
NAMA : R I R I S U P R I A D I
BalasHapusNIM : 1210 210 026
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Situasi perekonomian Indonesia memburuk sejak awal 1998 hingga memasuki triwulan kedua. Depresiasi rupiah yang besar disertai kekeringan yang parah telah mengakibatkan inflasi yang tinggi selama lima bulan pertama tahun 1998. Selain itu kondisi keuangan sistem perbankan makin merosot seiring dengan makin dalamnya krisis ekonomi. Tekanan pada nilai tukar dan cadangan devisa juga semakin berat dengan tidak diakuinya kredit perdagangan dan kredit lainnya dari perbankan Indonesia oleh bank-bank asing. Untuk mengatasi masalah-masalah ini Kabinet Reformasi Pembangunan memprioritaskan upaya pengadaan sembilan bahan pokok dan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi dalam negeri akan diuraikan lebih lanjut setelah pembahasan perkembangan ekonomi internasional pada bagian awal.
Perkembangan pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan PPP akan mempengaruhi peringkat Indonesia. "Kalau ada pembenahan yang signifikan pasti akan berpengaruh kepada peringkat kita, kita berharap bisa mencapai investment grade," katanya.
Moody's terakhir kali memberikan rating action terhadap Indonesia pada 16 September 2009, ketika itu sovereign rating ditingkatkan menjadi Ba2 dengan outlook stabil. Pada Juni 2010, Moody's merevisi outlook sovereign credit rating (prospek peringkat utang luar negeri) Indonesia dari level Ba2 local and foreign currency sovereign rating, dari stabil menjadi positif.
Positive outlook menunjukkan besarnya kemungkinan Indonesia memperoleh peningkatan rating dalam satu tahun ke depan, di mana Indonesia masih membutuhkan dua notch lagi menuju investment grade. Peringkat/outlook Moody's tercatat lebih rendah dibandingkan dengan peringkat/outlook yang ditetapkan S&P yaitu (BB/positive) dan Fitch (BB+/stable).
NAMA : R I R I S U P R I A D I
BalasHapusNIM : 1210 210 026
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara yang mapan perekonomianya.
NAMA : R I R I S U P R I A D I
BalasHapusNIM : 1210 210 026
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat. Terutama sepuluh tahun belakangan. Jumlah kelompok ini terus membengkak sebab pertumbuhan ekonomi terus membaik. Barang-barang yang selama ini jadi kebutuhan sekunder jadi laris manis.
"Bukti dari tumbuhnya kelas menengah ini adalah melonjaknya penjualan mobil, motor, ponsel, produk elektronik, produk retail dan properti," ujar ekonom UI, Chatib Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah itu, ekonomi masyarakat Indonesia secara umum juga kian membaik. Pendapatan per kapita Indonesia tahun lalu sudah menyentuh level US$3000 atau Rp27 juta.
Pertumbuhan kelas menengah itu secara umum pernah dilansir oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010",disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Asia.
Dari survei yang dilakukan, ADB menemukan bahwa orang Asia membelanjakan lebih dari US$4,3 triliun pada 2008. Jumlahnya uang yang dibelanjakan itu akan terus membengkak. Dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai US$32 triliun . Jumlah itu mencakup 43% dari total konsumsi global.
Di Indonesia, jumlah kelas menengah itu tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Data itu direkam dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada 1999 dan 2009 . Cara membedakan kelompok miskin dan kelas menengah dengan memilah jumlah pengeluaran individu per hari.
Yang dimaksud kelompok miskin adalah penduduk dengan pengeluaran di bawah US$2 per hari. Sedangkan, pengeluaran US$2 ke atas atas tergolong kelas menengah yang dikelompokkan dalam sejumlah kategori.
Kategorinya sebagai berikut. Kelas menengah bawah adalah mereka yang pengeluarannya sejumlah US$2-4 per hari, menengah-tengah US$4-10, menengah-atas US$10-20, dan kelompok berkecukupan dengan pengeluaran US$20 per hari.
Berdasarkan data itu, jika diperinci lebih jauh, selama sepuluh tahun, kelompok menengah-bawah telah naik dua kali lipat dari 37 juta menjadi 69 juta jiwa. Kelompok menengah-tengah meningkat hampir tiga kali lipat ,dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa.
Kelompok menengah-atas naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa.
NAMA : R I R I S U P R I A D I
BalasHapusNIM : 1210 210 026
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Barang Mewah Laris Manis
Menurut ekonom Faisal Basri, lonjakan kelas menengah Indonesia bisa diidentifikasi dari pola konsumsi mereka. Misalnya saja, masyarakat kelas menengah bawah sudah mampu mencicil sepeda motor. Masyarakat kelas menengah-tengah memadati mal-mal dan membeli mobil cc kecil. Sedangkan, masyarakat kelas menengah-atas mampu berobat dan menyekolahkan anak ke luar negeri, serta membeli mobil jenis sedan.
Di sektor otomotif misalnya. Menurut Chatib Basri, penjualan motor dan mobil terus meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Sulisto mengungkapkan penjualan mobil mencapai 700 ribu unit dan sepeda motor 7 juta unit pada 2010. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor memperkirakan penjualan mobil akan terus meningkat hingga menembus 1,25 juta unit pada 2015.
Di sektor properti, menurut pengamat properti, Muhammad Nawir, penjualan apartemen di kota-kota besar dan perumahan di pinggiran kota juga meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Apartemen yang banyak diburu kalangan menengah adalah dengan kisaran harga Rp300-700 juta.
Di bisnis retail, kata Chatib, pertumbuhan kelas menengah bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk-produk retail, seperti pakaian, elektronik, ponsel dan lainnya. Mal-mal dan swalayan seperti Matahari, pusat penjualan ponsel ramai diserbu pembeli. "Bagi orang miskin, yang utama adalah membeli beras, mereka tidak berpikir untuk membeli ponsel."
Demikian halnya dengan industri restoran, seperti cafe dan fastfood juga terus tumbuh dan berkembang di berbagai kota besar. "Sebab, kelompok mapan juga gemar makan di luar rumah," katanya.
Kenaikan kelas menengah, menurut Faisal, juga ditandai dengan pergeseran konsumsi makanan turun dari 63 persen (1999) ke 51 persen pada 2009. Sedangkan, konsumsi nonmakanan meningkat dari 37 persen pada 1999 menjadi 49 persen pada 2009. Di kelompok konsumsi makanan, padi-padian dan umbi-umbian turun dari 18 persen menjadi 9 persen. Sebaliknya, konsumsi makanan olahan naik dari 10 persen menjadi 13 persen.
Tren peningkatan penjualan produk-produk sekunder yang juga tergolong "mewah" ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, juga demikian. Hasil survei ADB menunjukkan peningkatan kelompok menengah itu ditandai dengan larisnya penjualan lemari es, TV, ponsel dan mobil di sejumlah negara Asia dalam beberapa tahun ini.
Sebut saja misalnya di China dan India, penjualan ponsel dan mobil melonjak pesat dalam satu dekade ini. Di China, pada tahun 2000, jumlah mobil yang terjual hanya 2 juta unit. Pada 2009, penjualan mobil mencapai 12 juta unit. "China dan India kini menjadi pasar ponsel terbesar di dunia," kata ADB.
Melihat fenomena besar ini, Chatib dan Faisal mengingatkan bahwa sejumlah pelaku bisnis baik dari dalam dan luar negeri telah mencermati sejak beberapa tahun lalu. Mereka juga sudah mempersiapkan strategi atas pembengkakan kelas menengah Indonesia tersebut. Produsen manca negara malah sudah banyak mengincar Indonesia sebagai pasar produk mereka. "Sebab, kelompok ini haus untuk mengkonsumsi apa saja."
Bagi bangsa Indonesia, Faisal mengingatkan itu berpulang kepada kita sendiri. "Mau puas sekedar menjadi bangsa konsumen atau menggerakkan sektor produksi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka."
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
BalasHapusBila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
NAMA : R I R I S U P R I A D I
BalasHapusNIM : 1210 210 026
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
Bila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
NAMA :fajar.ladung
BalasHapusNIM : 209 210 022
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih menjanjikan, dengan pertumbuhan diperkirakan berkisar 6,4 persen. Pertumbuhan ini lebih besar 0,6 persen dibandingkan target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,8 persen.
Namun, apa yang menjadi tantangan dan risiko yang harus diantisipasi oleh Indonesia pada 2011?
Komite Ekonomi Nasional dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia 2011 menuturkan ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia di tahun depan.
Pertama, tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
Kedua, terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.
Ketiga, subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapat subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.
NAMA :fajar.ladung
BalasHapusNIM : 209 210 022
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
"Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonomi," ujar Chairul.
Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa. (hs)
• VIVAnews
NAMA :fajar.ladung
BalasHapusNIM : 209 210 022
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.
NAMA :fajar.ladung
BalasHapusNIM : 209 210 022
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA :fajar.ladung
BalasHapusNIM : 209 210 022
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Indonesia sebagai small open economy dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Pengaruh contagious dan spill over dari luar negeri dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Ke depan ini, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan untuk merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia.
Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah. Bank sentral AS (the Fed) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga. Demikian juga tren penurunan harga minyak di pasar internasional tampaknya juga tidak terus berlanjut seperti yang kita harapkan. Dan, karena itu, harga minyak yang tinggi masih akan menjadi bagian hidup kita. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global secara umum juga masih rendah dan cenderung stagnan.
Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook September 2005 menunjukkan bahwa secara umum ekonomi dunia tahun ini tumbuh lamban.
Ekonomi dunia pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3,5%, tapi pada tahun ini diperkirakan hanya 3,3%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini diperkirakan stagnan pada tingkat 2% seperti pada tahun 2005. Dengan demikian, sulit diharapkan ekspor kita meningkat besar.
Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan memang memiliki andil terhadap memburuknya ekonomi Indonesia. Namun tetap saja masalah utamanya adalah ketidakmampuan tim ekonomi kita mengantisipasi dan memformulasikan kebijakan yang baik, sehingga kemerosotan yang terjadi semakin meluas.
Pemerintah sendiri melihat tren yang membahayakan ini. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terbatas di bidang ekonomi, beberapa waktu lalu.
Kehadiran tim ekonomi baru memang sempat memberikan harapan tinggi. Pasar uang dan modal merespons positif kehadiran mereka. Namun pasar juga melihat bahwa tim ekonomi baru di kabinet tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah dan tantangan. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Antara lain karena tantangan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia masih berat.
Berbagai kemerosotan yang terjadi masih menjadi saldo ekonomi pada tahun ini, dan itu memang tidak mudah diatasi. Apalagi keuangan negara juga masih berat karena besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah.
Nama :: MIKAAIL LUKMAN
BalasHapusNIM :: 1210210024
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai Perlembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
NAMA :: MIKAAIL LUKMAN
BalasHapusNIM :: 1210210024
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Nama :: EDWIN AMIRULLAH
BalasHapusNIM :: 209210008
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Di BCA memprediksi, akhir tahun ini suku bunga sekitar 13%. Dan pada gilirannya akan bergerak mencapai angka 14%. Namun, pada akhir 2006 akan turun kembali sekitar 13%. Dan seterusnya. Tentu saja situasi semacam ini kondisional. Yaitu sangat tergantung pada nilai tukar rupiah. Kalau posisi itu bergerak lagi, tentu saja kondisi akan berubah.
BalasHapusNah, bagaimana dengan kenaikan suku bunga bank? Lalu, apa dampaknya bagi perbankan dan sektor real? Kalau suku bunga BI mencapai, katakanlah 16%, suku bunga kredit akan bergerak sekitar 18-20%. Sekarang ini, di perbankan sudah ada yang menetapkan untuk corporate custumer sekitar 18%.
Dari segi keuangan pemerintah banyak yang memprediksi, dengan kenaikan minyak seperti sekarang ini, akan terjadi kebangkurtan ekonomi. Tapi, kalau dilihat keuangan pemerintah lumayan bagus dan sehat. Bahkan, sebelum kenaikan BBM, sektor migas dari pemerintah masih menghadirkan suatu surplus.
Pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM, karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini, surplus yang dimiliki pemerintah semakin lama semakin menipis. Dan bukan tidah mungkin, suatu ketika akan menjadi devisit. Karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.
Belum lagi adanya penyeludupan dan sebagainya. Oleh karena itu, kenaikan BBM merupakan suatu keharusan. Dengan kenaikan BBM, APBN pemerintah menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Tentunya dengan catatan, surplus yang dihasilkan tidak dihamburkan. Kalau hal itu dijaga, kondisi perekonmian akan selamat.
Ukurannya apa?
Devisit APBN pemerintah hanya berkutat di 1%, atau kurang dari 1% dari PDB. Dan ini suatu devisit yang kecil dibandingkan negara lain. Misalnya saja Amerika Serikat yang mencapai angka 5%, Jepang 7-8%. Begitu pun dengan kondisi utang Indonesia yang begitu besar. Secara rasio, utang pemerintah dibanding PBD, juga sudah menurun sekali. Sekarang ini berada di atas 40%, dibawah 50%. Dan ini lebih kecil dari negara-negara, yang selama ini dianggap sebagai negara modal bagi Indonesia. Di Eropa ada negara-negara yang utangnya 100% dari PDB. Bahkan Jepang ratio utangnya mencapai 160-170% dari PDB.
Terakhir dari segi sektor real. Salah satu contoh terjadi di Unilever. Yang agak mengherankan adalah, penjualan kwartal ketiga pertumbuhannya bagus sekali. Bukan dari segi keuntungannya, tapi dari segi jumlahnya. Ini berarti terjadi pertumbuhan real. Sebenarnya di sektor pertambangan juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Sekarang ini, keuntungan dari batu bara, mungkin sudah lebih dari sepertiga keuntungan Migas. Karena produksinya sudah sekitar 150 juta ton. Satu tonnya sekitar 40-50 US dolar. Kedepannya perolehan yang didapat pemerintah berarti sekitar 6 milyar dolar sendiri dari batubara. Belum lagi dengan timah, yang sekarang ini lagi juga lagi booming.
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.
BalasHapusMerosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
BalasHapusSementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
ekonomi Indonesia 2010 diprediksi tumbuh sekitar 5,0 persen. Banyak pihak meyakini, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari itu. Itu sebabnya, dalam perdebatan di DPR, akhirnya disepakati perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.
BalasHapusOptimisme semacam ini sungguh penting untuk memberi dorongan lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mencapainya atau bahkan melampauinya. Inilah kekuatan self fulfilling prophecy.
Secara rutin, saya mengamati perkembangan PDB nominal, yaitu PDB yang menggunakan harga sebagaimana dirasakan hari-hari ini. PDB nominal ini lebih mirip berbagai laporan keuangan perusahaan, sementara PDB riil lebih mirip perkembangan tonase produksi perusahaan. Ternyata PDB nominal Indonesia tumbuh tinggi.
Pada tahun 2008, saat perekonomian (PDB) riil tumbuh 6,1 persen, PDB nominal justru tumbuh 25 persen. Kuartal pertama 2009, pertumbuhan PDB nominal sebesar 16,9 persen dan pada kuartal kedua menjadi 10,9 persen. Dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, diyakini PDB nominal akan naik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan tahun 2009 berada sekitar 15 persen. Jika ini terjadi, PDB nominal kita akan mencapai sekitar Rp 5.700 triliun. Angka ini kurang lebih sama dengan prediksi PDB nominal sekitar 570 miliar dollar AS, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang itu, saat PDB riil diprediksi tumbuh 5,5 persen, PDB nominal 2010 akan tumbuh 15-18 persen. Jika ini terjadi, sepanjang 2010, PDB nominal kita akan mencapai Rp 6.500 triliun-Rp 6.600 triliun. Ini berarti PDB per kapita tahun 2010, dengan catatan nilai tukar rupiah bergerak menguat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, akan berada pada 2.800 dollar AS-3.000 dollar AS.
BalasHapusSaya suka membandingkan pendapatan Indonesia dengan Malaysia karena berbagai sentimen yang berkembang. PDB Malaysia per kapita tahun 2008 sekitar 7.100 dollar AS. Jika pada tahun ini PDB mereka tidak banyak berkembang (semester pertama tahun 2009 perekonomian Malaysia kontraksi sebesar 5,0 persen), pada tahun 2010 PDB per kapita mereka mungkin akan berada di sekitar 7.500 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita 10 persen penduduk Indonesia, 23 juta orang, sebesar 8.400 dollar AS-9.000 dollar AS. Jika jumlah penduduk Indonesia disamakan dengan Malaysia, sekitar 27 juta orang, pendapatan per kapita rata-rata dari 27 juta orang pendapatan tertinggi Indonesia akan mencapai sekitar 7.800 dollar AS (dengan catatan empat juta penduduk Indonesia masuk bracket 10 persen berikutnya yang berpendapatan rata-rata 4.300 dollar AS-4.500 dollar AS). Sementara 90 persen penduduk berikutnya menghasilkan daya beli yang sangat besar.
BalasHapusInilah sebabnya penjualan mobil bulanan Indonesia mampu melampaui Malaysia. Ini pula yang menyebabkan jumlah mal di Jakarta lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Hal inilah yang seharusnya mengarahkan pandangan dunia usaha, ke mana dan industri apa yang harus dijalankan, serta pusat investasi apa yang harus dilakukan.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA
BalasHapusN I M : 209 210 026
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
Sebelum kita membahas masalah Perkembangan Ekonomi di Indonesia, pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik.
Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA
BalasHapusN I M : 209 210 026
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER: III (TIGA)
Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Peningkatan ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas pertambangan dan pertanian, tetapi juga ekspor komoditas manufaktur yang mulai meningkat. Perkembangan ini mendukung pertumbuhan di sektor industri dan sektor perdagangan yang lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, aktivitas impor
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA
BalasHapusN I M : 209 210 026
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER: III (TIGA)
sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut, meskipun pada tingkat yang masih rendah. Transaksi berjalan pada triwulan I-2010 diperkirakan mencatat surplus yang lebih besar dari perkiraan semula. Sementara itu, keyakinan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik tercermin pada surplus transaksi modal dan finansial yang masih cukup tinggi.
Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan mencapai 5,5 persen atau meningkat dibanding 2009 sebesar 4,5 persen. Resesi ekonomi global hanya menimbulkan dampak ringan terhadap ekonomi Indonesia, sehingga pada 2010 dan 2011 aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat dengan landasan tingginya permintaan domestik dan dukungan dari kebijakan makro ekonomi. Selain itu, pertumbuhan investasi di infrastruktur dan meningkatnya lapangan kerja masih menyisakan beberapa tantangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan. Contohnya seperti saat perekonomian banyak negara tumbuh negatif, Indonesia mencatat pertumbuhan positif 4,3 persen di tahun 2009. Indikator makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berada pada kondisi yang cukup stabil. selain faktor eksternal, faktor domestik juga sangat berperan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lokal itu antara lain kenaikan konsumsi masyarakat diperkirakan mendongkrak 3-4 persen pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi baik penanaman modal asing, dalam negeri maupun investasi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp1.729 triliun.
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA
BalasHapusN I M : 209 210 026
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER: III (TIGA)
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Dengan populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi berlandaskan pertumbuhan pasar domestik. Berdasarkan Global Competitiveness Report, 2010-2011, GDP Indonesia sebagai salah satu indicator kunci mencatat angka USD539,4 miliar, dengan GDP per kapita senilai USD2,329. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi di tengah krisis yang tengah mendera negara-negara lain. Sementara kebanyakan negara lain mengalami deficit yang cukup signifikan, Indonesia dapat mempertahankan level deficit di dalam level yang terkendali. Sebagai tambahan, selama tahun 2009, laju inflasi melambat menjadi hanya 4,8%, setengah dari rate pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini, masih terhalang oleh sejumlah masalah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Beberapa masalah yang terjadi merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak kunjung selesai.
Masalah paling utama yang masih mengganjal laju percepatan perekonomian Indonesia adalah terkait masalah institusional di dalam tubuh penyelenggara negara, yakni mulai dari masalah inefisiensi dalam birokrasi pemerintah terkait rumitnya proses birokrasi dalam pemberian izin usaha, sampai masalah korupsi, instabilitas politik dan lain-lain. Terbatasnya infrastruktur sebagai pondasi penting dalam pembangunan ekonomi, juga dirasakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kesenjangan ketersediaan jalan, aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang memadai adalah beberapa contoh kecil yang menjadi indikasi kurangnya penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil survei terbaru kondisi infrastruktur Indonesia tahun 2010-2011 menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 82 dari 139 negara, naik dari tahun sebelumnya dimana peringkat Indonesia hanya nomor 86. Kendati ini merupakan kondisi yang menggembirakan,
N A M A : HARDIANSYAH SAPUTRA
BalasHapusN I M : 209 210 026
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER: III (TIGA)
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur.
Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
NAMA : HAMDANA
BalasHapusNIM : 209 210 047
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut:
• Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : HAMDANA
BalasHapusNIM : 209 210 047
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
• Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita.
• Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:
• Pendapatan Nasional
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional.
• Produksi Nasional (PNB)
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut.
• Kesempatan Kerja
Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas.
• Perekonomian yang Stabil
Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya.
• Neraca Pembayaran Luar Negeri
Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus.
• Distribusi Pendapatan yang Merata
Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
NAMA : HAMDANA
BalasHapusNIM : 209 210 047
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Pembangunan Jangka Panjang II
Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan;
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004)
Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain:
1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
NAMA : HAMDANA
BalasHapusNIM : 209 210 047
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut:
1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS.
2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%.
3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
4. Berkurangnya pengangguran.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan masyarkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah.
4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak.
Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatkan urbanisasi.
Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : HAMDANA
BalasHapusNIM : 209 210 047
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut:
• Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
• Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita.
• Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:
• Pendapatan Nasional
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional.
• Produksi Nasional (PNB)
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut.
• Kesempatan Kerja
Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas.
• Perekonomian yang Stabil
Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya.
• Neraca Pembayaran Luar Negeri
Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus.
• Distribusi Pendapatan yang Merata
Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pembangunan Jangka Panjang II
Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan;
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004)
Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain:
1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut:
1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS.
2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%.
3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
4. Berkurangnya pengangguran.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan masyarkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah.
4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak.
Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatkan urbanisasi.
Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : SARTIKA
BalasHapusNIM : 1209 210 048
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : FIRMAN DERA
BalasHapusNIM : 209 210 005
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam meningakatkan PNB atau pendaoatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi menurut pengertian tersebut memiliki tiga unsur penting antara lai sebagai berikut:
• Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud mengubah keadaan perekonomian tertenrtu menjadi keadaan perekonomian yang diinginkan.
NAMA : FIRMAN DERA
BalasHapusNIM : 209 210 005
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Sebagai tolak ukur keberhasilan, pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan PNB dan pendapatan per kapita.
• Kenaikan PNB atau pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:
• Pendapatan Nasional
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional.
• Produksi Nasional (PNB)
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut.
• Kesempatan Kerja
Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas.
• Perekonomian yang Stabil
Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya.
• Neraca Pembayaran Luar Negeri
Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus.
• Distribusi Pendapatan yang Merata
Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
NAMA : FIRMAN DERA
BalasHapusNIM : 209 210 005
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : FIRMAN DERA
BalasHapusNIM : 209 210 005
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : FIRMAN DERA
BalasHapusNIM : 209 210 005
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
KECENDERUNGAN PROSES PEMBARUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi atau membendung merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita, dan sebaliknya realita akan sejalan seiringan dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai mahluk yang menghamba kepada kehendak Tuhan, manusia sebenarnya hanya memiliki dua tugas, yaitu untuk terus mempelajari, memahami dan menghayati arti dan wujud kongkrit kebenaran dan kebaikan itu; serta terus menerus berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagi manusia, pertanggung-jawaban yang harus diberikan adalah mengenai bagaimana proses pemahaman tersebut terus dikembangkan dan bagaimana konsistensi usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Hasil paling akhirnya sudah pasti: kebenaran dan kebaikan akan menang; manusia tidak dapat mempengaruhi hal tersebut. Manusia hanya menikmati hasil dari pemahaman dan ikhtiar yang dilakukannya.
***
Pemikiran dasar di atas kiranya berlaku untuk setiap aspek kehidupan di dunia ini, termasuk -bahkan mungkin terutama- dalam kegiatan ekonomi. Bahwa memang terdapat kecenderungan pembaruan menuju kebenaran dan kebaikan ekonomi yang bergerak sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati tonggak-tonggak sejarah perkembangan ekonomi dunia mulai dari perekonomian pada masa awal sejarah, perkembangan ekonomi di Yunani, di Cina, di Jazirah Arab, perdagangan Timur-Barat, hingga ke Depresi tahun 1930-an, kemerdekaan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia, apa yang disebut sebagai "Asian Miracle" dan krisis ekonomi Asia, serta rangkaian teori yang dihasilkan oleh para peraih hadiah Nobel. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan tampaknya terdapat suatu kecenderungan pokok bahwa ekonomi -dan ilmu ekonomi- semakin realistis mencoba untuk selalu lebih dapat mencerminkan kehidupan manusia dan masyarakat yang kompleks. Dalam tataran teori dan konsep, ilmu ekonomi semakin banyak membahas berbagai hal yang pada kondisi riilnya dalam masyarakat memang menentukan keputusan ekonomi yang sebelumnya hampir selalu menjadi objek asumsi "ceteris paribus". Aspek-aspek seperti informasi yang tidak sempurna, adanya harapan (ekspektasi) yang rasional dalam pengambilan keputusan, adanya pengaruh demokratisasi terhadap penanggulangan kemiskinan, atau kesatuan keputusan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan teori.
Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai "panduan" dalam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari (1) teori dan konsepsi ekonomi; (2) strategi pembangunan ekonomi; dan (3) realitas ekonomi; menjadi "roda" yang memfasilitasi berjalannya pemahaman terhadap perkembangan arus besar pembaruan pembangunan ekonomi. Jika hal tersebut dicermati untuk konteks Indonesia -katakanlah dalam lima tahun terakhir- maka akan diperoleh gambaran mengenai arus besar kecenderungan pembaruan apa yang tengah bergerak membentuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
NAMA : RATI PURNAMASARI
BalasHapusNIM : 209 210 014
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : RATI PURNMASARI
BalasHapusNIM : 209 210 014
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : RATI PURNMASARI
BalasHapusNIM : 209 210 014
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
NAMA : RATI PURNAMASARI
BalasHapusNIM : 209 210 014
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
NAMA : MUNAWIR
BalasHapusNIM : 209 210 034
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Situasi perekonomian Indonesia memburuk sejak awal 1998 hingga memasuki triwulan kedua. Depresiasi rupiah yang besar disertai kekeringan yang parah telah mengakibatkan inflasi yang tinggi selama lima bulan pertama tahun 1998. Selain itu kondisi keuangan sistem perbankan makin merosot seiring dengan makin dalamnya krisis ekonomi. Tekanan pada nilai tukar dan cadangan devisa juga semakin berat dengan tidak diakuinya kredit perdagangan dan kredit lainnya dari perbankan Indonesia oleh bank-bank asing. Untuk mengatasi masalah-masalah ini Kabinet Reformasi Pembangunan memprioritaskan upaya pengadaan sembilan bahan pokok dan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi dalam negeri akan diuraikan lebih lanjut setelah pembahasan perkembangan ekonomi internasional pada bagian awal.
Perkembangan pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan PPP akan mempengaruhi peringkat Indonesia. "Kalau ada pembenahan yang signifikan pasti akan berpengaruh kepada peringkat kita, kita berharap bisa mencapai investment grade," katanya.
Moody's terakhir kali memberikan rating action terhadap Indonesia pada 16 September 2009, ketika itu sovereign rating ditingkatkan menjadi Ba2 dengan outlook stabil. Pada Juni 2010, Moody's merevisi outlook sovereign credit rating (prospek peringkat utang luar negeri) Indonesia dari level Ba2 local and foreign currency sovereign rating, dari stabil menjadi positif.
Positive outlook menunjukkan besarnya kemungkinan Indonesia memperoleh peningkatan rating dalam satu tahun ke depan, di mana Indonesia masih membutuhkan dua notch lagi menuju investment grade. Peringkat/outlook Moody's tercatat lebih rendah dibandingkan dengan peringkat/outlook yang ditetapkan S&P yaitu (BB/positive) dan Fitch (BB+/stable).
NAMA : MUNAWIR
BalasHapusNIM : 209 210 034
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara yang mapan perekonomianya.
NAMA : MUNAWIR
BalasHapusNIM : 209 210 034
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
NAMA : MUNAWIR
BalasHapusNIM : 209 210 034
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut:
1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS.
2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%.
3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
4. Berkurangnya pengangguran.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan masyarkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah.
4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak.
Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatkan urbanisasi.
Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI
BalasHapusNIM : 209 210 010
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Nama : ASDAR DARMAN
BalasHapusNim : 209 210 032
Jurusan : Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga
banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian
domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta.
Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar
domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI
BalasHapusNIM : 209 210 010
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Nama : AsdarDarman
BalasHapusNim : 209 210 032
Jurusan : Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga
banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian
domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta.
Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar
domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI
BalasHapusNIM : 209 210 010
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Pembangunan Jangka Panjang II
Saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II). PJPT II dimulai dengan Pelita VI.
Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Kebijakan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan;
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
PelitaVII (1 April 1999 – 31 Maret 2004)
Kebijakan pembangunan pada pelita ketujuh masih tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan. Tujuan Pelita Ketujuh, antara lain:
1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mentap untuk tahap pembangunan berikutnya.
Nama :Asdar Darman
BalasHapusNim :209 210 032
Ekonomi Studi Pembangunan
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga
banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian
domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta.
Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar
domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya.
NAMA : MUH.ARIF RIYADI
BalasHapusNIM : 209 210 010
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut:
1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS.
2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%.
3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
4. Berkurangnya pengangguran.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan masyarkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah.
4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak.
Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatkan urbanisasi.
Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
NAMA : ABDU RAHMAN
BalasHapusNIM : 209 210 013
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
NAMA : ABDU RAHMAN
BalasHapusNIM : 209 210 013
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Krisis keuangan global tahun 2008 diduga membawa dampak yang besar dan perubahan signifikan pada perekonomian global. Perekonomian dunia tahun 2009 kontraksi sebesar 2.2 persen , sehingga
banyak kalangan menyebutnya sebagai penyebab krisis ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua. Walau krisis keuangan tersebut bermula di salah satu negara maju, dampaknya sampai ke perekonomian di negara berkembang melalui berbagai saluran, antara lain penurunan aliran modal masuk dan peningkatan suku bunga pinjaman, menipisnya sumber daya pembiayaan pembangunan dari negara donor, dan penurunan permintaan ekspor.
Dengan kemungkinan adanya pengaruh lanjutan dari krisis, dan di tengah penurunan ketersediaan sumber dana pembangunan secara global, pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan belanja yang vital untuk mencegah kemerosotan perekonomian
domestik dan kesejahteraan penduduk yang lebih dalam, seperti pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Krisis ditengarai memiliki implikasi jangka panjang di negara berkembang. Tanpa strategi dan penanganan yang baik, Bank Dunia menduga krisis meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia sampai 200 juta.
Ketahanan ekonomi domestik (resilience) dianggap merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan skala dampak krisis global di negara berkembang. Isyu ini juga sempat hangat dibicarakan di Indonesia, namun nampaknya belum pemah dibahas secara lebih mendalam. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketahanan ekonomi domestik? Ada pihak yang mengaitkannya dengan tingkat external trade exposure, di mana negara (atau sektor produksi) yang mengandalkan pertumbuhannya pada ekspor cenderung mengalami dampak krisis global yang lebih parah dibandingkan dengan negara (atau sektor produksi) yang cenderung berorientasi pasar dalam negeri. Namun kondisi ini menuntut pasar dalam negeri untuk memiliki daya beli dalam waktu yang cukup lama, suatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi karena krisis global juga memiliki pengaruh pada daya beli di pasar
domestik.
Selain itu, pembahasan ketahanan ekonomi Indonesia sering dikaitkan dengan data makroekonomi yang menunjukkan gejala pemulihan. Namun beberapa studi lainnya mengenai dampak krisis di Indonesia menangkap adanya gejala pengurangan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi informal, perlambatan kegiatan produksi, penurunan ekspor, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga dan perorangan. Cakupan pandangan terhadap ketahanan ekonomi domestik dengan demikian tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi tetapi juga mikroekonomi.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
NAMA : ABDU RAHMAN
BalasHapusNIM : 209 210 013
SEMESTER/ JURUSAN : III/STUDI PEMBANGUNAN
Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai hasil sebagaimanadiharapkan. Meskipun pada saat pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka ± 36,1 juta penduduk, namun tidak bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi mengalami kegagalan. Hingga akhir tahun 2004, ada beberapa prestasi dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana telah dicapai oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati. Pencapaian tersebut antara lain sebagi berikut:
1. Nilai rupiah yang semakin stabil, berkisar Rp 8.700/Dollar AS.
2. Laju inflasi diperkiran mencapai 7%.
3. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
4. Berkurangnya pengangguran.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
1. Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat akan mengurangi pengangguran, sehingga diharpkan tingkat kejahatan berkurang, stabilitas terjaga, dan berkurangnya kerawanan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan masyarkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
3. Fasilitas umum dapat dipenuhi sehingga segal sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
Pembangunan fasilitas umum merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan yang konsisten di sector ini akan memuaskan masyarakat melalui tersedianya segala fasilits umum oleh pemerintah.
4. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industry sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak.
Perubahan struktur ekonomi ini membuat masyarakat yang tadinya hanya berkutat di bidang pertanian dapat beralih ke sector industry. Sebagai contoh, seorang penduduk desa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani, lalu beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatkan urbanisasi.
Urbanisasi adlaah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini disebabkan Karena pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata, sehingga partanian di desa terlntar.
2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Pencemaran ini antara lain bisa berupa pencemaran air, berawal dari proses pembuangan limbah yang salh dengan cara mengalirkan limbah pabrik ke sungai-sungai. Pencemaran lain adalah pencemaran udara atau polusi udara. Asap dari pabrik-pabrik yang sedang beroperasi akan mengakibatkan tercemarnya udara yang kita hirup, penyakit yang berbahaya, dan tentunya akan sangat merugikan.
Nama : Akhiruddin
BalasHapusNim : 209 210 029
Semester/jurusan : III/STUDI PEMBANGUNAN
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Nama : Akhiruddin
BalasHapusNim : 209 210 029
SMT/Jur. : III/ Studi Pembangunan
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Nama : Akhiruddin
BalasHapusNim : 209 210 029
SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Nama : Akhiruddin
BalasHapusNim : 209 210 029
SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Di BCA memprediksi, akhir tahun ini suku bunga sekitar 13%. Dan pada gilirannya akan bergerak mencapai angka 14%. Namun, pada akhir 2006 akan turun kembali sekitar 13%. Dan seterusnya. Tentu saja situasi semacam ini kondisional. Yaitu sangat tergantung pada nilai tukar rupiah. Kalau posisi itu bergerak lagi, tentu saja kondisi akan berubah.
Nah, bagaimana dengan kenaikan suku bunga bank? Lalu, apa dampaknya bagi perbankan dan sektor real? Kalau suku bunga BI mencapai, katakanlah 16%, suku bunga kredit akan bergerak sekitar 18-20%. Sekarang ini, di perbankan sudah ada yang menetapkan untuk corporate custumer sekitar 18%.
Dari segi keuangan pemerintah banyak yang memprediksi, dengan kenaikan minyak seperti sekarang ini, akan terjadi kebangkurtan ekonomi. Tapi, kalau dilihat keuangan pemerintah lumayan bagus dan sehat. Bahkan, sebelum kenaikan BBM, sektor migas dari pemerintah masih menghadirkan suatu surplus.
Pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM, karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini, surplus yang dimiliki pemerintah semakin lama semakin menipis. Dan bukan tidah mungkin, suatu ketika akan menjadi devisit. Karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.
Belum lagi adanya penyeludupan dan sebagainya. Oleh karena itu, kenaikan BBM merupakan suatu keharusan. Dengan kenaikan BBM, APBN pemerintah menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Tentunya dengan catatan, surplus yang dihasilkan tidak dihamburkan. Kalau hal itu dijaga, kondisi perekonmian akan selamat.
Ukurannya apa?
Devisit APBN pemerintah hanya berkutat di 1%, atau kurang dari 1% dari PDB. Dan ini suatu devisit yang kecil dibandingkan negara lain. Misalnya saja Amerika Serikat yang mencapai angka 5%, Jepang 7-8%. Begitu pun dengan kondisi utang Indonesia yang begitu besar. Secara rasio, utang pemerintah dibanding PBD, juga sudah menurun sekali. Sekarang ini berada di atas 40%, dibawah 50%. Dan ini lebih kecil dari negara-negara, yang selama ini dianggap sebagai negara modal bagi Indonesia. Di Eropa ada negara-negara yang utangnya 100% dari PDB. Bahkan Jepang ratio utangnya mencapai 160-170% dari PDB. Terakhir dari segi sektor real. Salah satu contoh terjadi di Unilever.
Nama : Akhiruddin
BalasHapusNim : 209 210 029
SMT/Jur. : III/Studi Pembangunan
Yang agak mengherankan adalah, penjualan kwartal ketiga pertumbuhannya bagus sekali. Bukan dari segi keuntungannya, tapi dari segi jumlahnya. Ini berarti terjadi pertumbuhan real. Sebenarnya di sektor pertambangan juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Sekarang ini, keuntungan dari batu bara, mungkin sudah lebih dari sepertiga keuntungan Migas. Karena produksinya sudah sekitar 150 juta ton. Satu tonnya sekitar 40-50 US dolar. Kedepannya perolehan yang didapat pemerintah berarti sekitar 6 milyar dolar sendiri dari batubara. Belum lagi dengan timah, yang sekarang ini lagi juga lagi booming.
Dengan adanya inflasi, sebenarnya pemerintah tidak perlu pesimis betul menghadapinya. Yang paling penting adalah selalu bersikap optimis.
NAMA : RAFIKA SYAM
BalasHapusNIM : 209 210 003
SEMESTER III
STUDI PEMBANGUNAN
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
NAMA : RAFIKA SYAM
BalasHapusNIM : 209 210 003
SEMESTER III
STUDI PEMBANGUNAN
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Kajian Pengeluaran Publik
Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar [5] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar [6] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
NAMA : RAFIKA SYAM
BalasHapusNIM : 209 210 003
SEMESTER III
STUDI PEMBANGUNAN
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Kajian Pengeluaran Publik
Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
NAMA : RAFIKA SYAM
BalasHapusNIM : 209 210 003
SEMESTER III
STUDI PEMBANGUNAN
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar [7] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
NAMA : RAFIKA SYAM
BalasHapusNIM : 209 210 003
SEMESTER III
STUDI PEMBANGUNAN
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
NAMA : Farahdiba Yuda
BalasHapusNIM : 209 210 045
Semester III
Studi Pembangunan
INDIKATOR PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Akibat atau dampak dari krisis ekonomi atau "Krismon" yang terjadi pada tahun 1998 masih kita rasakan sampai saat ini. Namun kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kecenderungan perekonomian kita semakin membaik. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Semakin kuat nilai tukar Rupiah, mengindikasikan perekonomian kita semakin baik. Kalau pada tahun 1998, kurs US$ mencapai Rp 17.000. Kemudian terus turun hingga sekitar Rp 7.000,- per US$. Setelah itu berfluktuasi sekitar Rp 9.000,-. Namun, pada tahun ini atau pada akhir-akhir terjadi lagi krisis ekonomi global. Akibatnya nilai tukar Rupiah kembali melemah menjadi sekitar Rp 12.000,- per US$.
Turun naiknya perekonomian nasional dapat dilihat dari Data Statistik yang dipublikasikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada bulan Desember 2008 BPS mempublikasikan Berita Resmi Statistik yang mencakup inflasi, ekspor dan impor, harga gabah, nilai tukar petani, upah buruh, dan pariwisata.
•1. Inflasi
Pada bulan November 2008 terjadi inflasi 0,12 persen dengan IHK sebesar 113,90. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pinang 1,51 persen dan terendah terjadi di Maumere 1,63 persen.
Laju inflasi tahun kalender (Januari-November) 2008 sebesar 11,10 persen, sedangkan laju inflasi "year on year" (November 2008 terhadap November 2007) sebesar 11,68 persen.
Data diatas menunjukkan bahwa inflasi kita relatif sama dengan tahun lalu, antara 11 - 12%. Jika inflasi bulan Desember 2008 sama dengan bulan November 2008, maka inflasi tahun ini sebesar 11,22%, masih lebih rendah 0,46% dari inflasi tahun lalu.
NAMA : Farahdiba Yuda
BalasHapusNIM : 209 210 045
Semester III
Studi Pembangunan
•2. Ekspor dan Impor
Nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,81 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dibanding ekspor September 2008. Sementara bila dibanding ekspor Oktober 2007 mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen.
Nilai impor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,61 miliar, turun 5,30 persen dibandingkan September 2008. Impor terdiri dari impor migas sebesar US$ 1,88 miliar (17,72 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 8,73 miliar (82,28 persen). Sedangkan selama Januari-Oktober 2008 nilai impor Indonesia mencapai US$ 112,17 miliar dengan impor migas sebesar US$ 28,07 miliar (25,02 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 84,10 miliar (74,98 persen).
Data diatas menunjukkan bahwa ekspor kita meningkat dari tahun lalu sebesar 26,92% (periode Januari - Oktober), dimana ekspor migas naik 49,87% dan nonmigas naik 21,63%. Peningkatan kegiatan/nilai ekspor impor mencerminkan perekonomian kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa peranan ekspor nonmigas kita memberi kontribusi 77,90% dari total ekspor. Dari segi impor, impor non migas memberi kontribusi sebesar 74,98% dari total impor nasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri kita semakin mengandalkan sektor nonmigas.
•3. Harga Gabah
Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2008 dibandingkan Oktober 2008 untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) keadaannya relatif stabil, kualitas Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan hanya sebesar 0,08 persen, sedangkan kualitas rendah/di luar kelompok kualitas mengalami penurunan sebesar 1,50 persen.
Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp 1.975,- per kg dijumpai di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (kualitas rendah). Harga tertinggi sebesar Rp 3.400,- per kg dijumpai di Kabupaten Serdang Bedage dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara (kualitas GKP).
•4. Nilai Tukar Petani
Pada bulan Oktober 2008, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat 97,64. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 97,08, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 102,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 101,75; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 103,01. Secara gabungan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 99,20 yang berarti mengalami penurunan sebesar 2,45 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.
Interpretasi angka NTP:
• NTP > 100 : Daya beli petani lebih baik dari daya beli petani pada saat tahun dasar
• NTP = 100 : Daya beli petani sama dengan daya beli petani pada saat tahun dasar
• NTP < 100 : Daya beli petani lebih rendah dari daya beli petani pada saat tahun dasar
Untuk NTP nasional bulan oktober 2008 sebesar 99,20 yang berarti daya beli petani lebih rendah dari pada daya beli petani pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah Tahun 2007. Penurunan NTP ini disebabkan terjadinya penurunan harga hasil produksi pertanian, di sisi lain harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian naik.
NAMA : Farahdiba Yuda
BalasHapusNIM : 209 210 045
Semester III
Studi Pembangunan
•2. Ekspor dan Impor
Nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,81 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dibanding ekspor September 2008. Sementara bila dibanding ekspor Oktober 2007 mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen.
Nilai impor Indonesia Oktober 2008 mencapai US$ 10,61 miliar, turun 5,30 persen dibandingkan September 2008. Impor terdiri dari impor migas sebesar US$ 1,88 miliar (17,72 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 8,73 miliar (82,28 persen). Sedangkan selama Januari-Oktober 2008 nilai impor Indonesia mencapai US$ 112,17 miliar dengan impor migas sebesar US$ 28,07 miliar (25,02 persen) dan impor nonmigas sebesar US$ 84,10 miliar (74,98 persen).
Data diatas menunjukkan bahwa ekspor kita meningkat dari tahun lalu sebesar 26,92% (periode Januari - Oktober), dimana ekspor migas naik 49,87% dan nonmigas naik 21,63%. Peningkatan kegiatan/nilai ekspor impor mencerminkan perekonomian kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa peranan ekspor nonmigas kita memberi kontribusi 77,90% dari total ekspor. Dari segi impor, impor non migas memberi kontribusi sebesar 74,98% dari total impor nasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri kita semakin mengandalkan sektor nonmigas.
•3. Harga Gabah
Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2008 dibandingkan Oktober 2008 untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) keadaannya relatif stabil, kualitas Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan hanya sebesar 0,08 persen, sedangkan kualitas rendah/di luar kelompok kualitas mengalami penurunan sebesar 1,50 persen.
Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp 1.975,- per kg dijumpai di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (kualitas rendah). Harga tertinggi sebesar Rp 3.400,- per kg dijumpai di Kabupaten Serdang Bedage dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara (kualitas GKP).
NAMA : Farahdiba Yuda
BalasHapusNIM : 209 210 045
Semester III
Studi Pembangunan
•4. Nilai Tukar Petani
Pada bulan Oktober 2008, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat 97,64. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 97,08, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 102,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 101,75; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 103,01. Secara gabungan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 99,20 yang berarti mengalami penurunan sebesar 2,45 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.
Interpretasi angka NTP:
• NTP > 100 : Daya beli petani lebih baik dari daya beli petani pada saat tahun dasar
• NTP = 100 : Daya beli petani sama dengan daya beli petani pada saat tahun dasar
• NTP < 100 : Daya beli petani lebih rendah dari daya beli petani pada saat tahun dasar
Untuk NTP nasional bulan oktober 2008 sebesar 99,20 yang berarti daya beli petani lebih rendah dari pada daya beli petani pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah Tahun 2007. Penurunan NTP ini disebabkan terjadinya penurunan harga hasil produksi pertanian, di sisi lain harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian naik.
•5. Upah Buruh
Upah nominal harian buruh tani Nasional pada Oktober 2008 naik sebesar 0,25 persen dibanding upah September 2008, yaitu dari Rp 35.455,- menjadi Rp 35.554,- per hari. Secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen
Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada November 2008 naik 1,76 persen dibanding upah Oktober 2008, yaitu dari Rp 52.440,- menjadi Rp 53.362,- per hari. Secara riil naik sebesar 1,63 persen.
Upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan II-2008 naik sebesar 3,39 persen dibanding upah triwulan I-2008 yaitu dari Rp 1.189.270,- menjadi Rp 1.229.580,- per bulan, secara riil turun 1,05 persen. Dibanding upah triwulan II-2007 (year on year), upah nominal naik 22,50 persen.
NAMA : Farahdiba Yuda
BalasHapusNIM : 209 210 045
Semester III
Studi Pembangunan
Perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh seperti buruh tani, buruh informal perkotaan, buruh industri yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya belu upah buruh, dan sebaliknya.
•6. Pariwisata
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Oktober 2008 mencapai 529,4 ribu orang atau naik 21,34 persen dibandingkan jumlah wisman Oktober 2007 sebanyak 436,3 ribu orang. Dibanding September 2008 mengalami kenaikan sebesar 5,66 persen.
Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di 14 provinsi pada September 2008 mencapai rata-rata 42,66 persen atau turun 12,53 poin dibanding TPK Agustus 2008 yang besarnya 55,19 persen. TPK hotel berbintang di Bali turun 1,25 poin, yaitu dari 69,94 persen pada Agustus 2008 menjadi 68,69 persen pada September 2008.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 14 Provinsi selama September 2008 adalah 2,57 hari, naik 0,51 hari dibanding Agustus 2008.
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah wisman pada periode Januari - Oktober 2008 meningkat 13,07% dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2007. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat internasional memandang situasi di Indonesia semakin aman. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap keamanan di Indonesia juga tercermin dari semakin lamanya wisman tinggal di hotel-hotel.
Nama : Asdar Darman
BalasHapusNim : 209 210 032
Studi Pembangunan
Perkembangan Perekonomian Di Indonesia
jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.
pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.
yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.
Asdar Darman/209210032
BalasHapusDtudi Pembangunan
tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.
mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).
pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena tadi.
seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.
kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.
Asdar Darman/209210032
BalasHapusStudi Pembangunan
kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum, yaitu jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari titipan pihak ketiga.
kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.
sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.
satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.
Asdar Darman/209210032
BalasHapusStudi Pembangunan
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
Asdar Darman/209210032
BalasHapusStudi Pembangunan
PERKEMBANGAN KEUANGAN NEGARA
Kondisi keuangan negara juga terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi seperti yang tercermin dari realisasi APBN 1997/98. Realisasi penerimaan nonmigas sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, karena tidak tercapainya sasaran penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk. Penerimaan dari ketiga sumber tersebut merosot pada semester II.
Sementara itu pada sisi pengeluaran terjadi lonjakan realisasi sekitar Rp 22 triliun. Kenaikan sebesar Rp 10 triliun berasal dari meningkatnya pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri, belanja barang luar negeri, dan belanja lain-lain (subsidi bahan bakar minyak). Penyebab kenaikan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 75 persen selama semester II tahun 1997/98.
Dengan perkembangan tersebut di atas, tabungan pemerintah tahun 1997/98 sedikit berkurang dari yang direncanakan, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun. Dalam APBN 1998/99 tabungan pemerintah diharapkan mencapai Rp 17,1 triliun.
ekonomi yang melambat dalam tahun 1998 telah dipertimbangkan dalam APBN1998/99. Pada sisi penerimaan dalam negeri, pengaruh krisis ekonomi tercermin dari perkiraan menurunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Sumber penerimaan bukan pajak yaitu berupa penjualan saham BUMN sebesar Rp 14,3 triliun diharapkan mampu menutup kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak.
Perkembangan perekonomian indonesia membaik
Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Ini terlihat dari beberapa indikator. Antara lain neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal. "Sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa kita mencapai lebih dari US$ 78 miliar atau setara dengan enam bulan impor," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan yang dibacakan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI, Senin (16/8).
Hal lain yang cukup melegakan membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Selain dipicu nilai mata uang dollar AS, kepercayaan para pelaku pasar juga memberi andil yang cukup signifikan. Menurut SBY, para pelaku pasar cukup terpikat terhadap kinerja perekonomian dan pengelolaan ekonomi makro di Indonesia.
Penguatan rupiah terhadap dollar AS juga diikuti laju inflasi yang menurun sejak 2009. Saat ini laju inflasi menurun dari 11,1 persen pada 2008 dan kini menjadi 2,8 persen pada akhir 2009. "Angka ini berada di bawah sasaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,5 persen," jelas Presiden Yudhoyono.(AIS)
NAMA : FERANITA SUMAREDI
BalasHapusNIM : 209 210 045
Smstr/jur : III/ Studi pembangunan
PERKEMBANGAN KEUANGAN NEGARA
Kondisi keuangan negara juga terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi seperti yang tercermin dari realisasi APBN 1997/98. Realisasi penerimaan nonmigas sedikit lebih rendah dari yang direncanakan, karena tidak tercapainya sasaran penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk. Penerimaan dari ketiga sumber tersebut merosot pada semester II.
Sementara itu pada sisi pengeluaran terjadi lonjakan realisasi sekitar Rp 22 triliun. Kenaikan sebesar Rp 10 triliun berasal dari meningkatnya pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri, belanja barang luar negeri, dan belanja lain-lain (subsidi bahan bakar minyak). Penyebab kenaikan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 75 persen selama semester II tahun 1997/98.
Dengan perkembangan tersebut di atas, tabungan pemerintah tahun 1997/98 sedikit berkurang dari yang direncanakan, yaitu sekitar Rp 23,6 triliun. Dalam APBN 1998/99 tabungan pemerintah diharapkan mencapai Rp 17,1 triliun.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam tahun 1998 telah dipertimbangkan dalam APBN1998/99. Pada sisi penerimaan dalam negeri, pengaruh krisis ekonomi tercermin dari perkiraan menurunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Sumber penerimaan bukan pajak yaitu berupa penjualan saham BUMN sebesar Rp 14,3 triliun diharapkan mampu menutup kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak.
Pada sisi pengeluaran negara, beban pembayaran hutang luar negeri mencapai lebih dari sepertiga pengeluaran rutin dalam APBN 1998/99. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan alokasi untuk pos yang lain. Pembayaran hutang dan pengeluaran rutin lainnya, yang sebagian besar merupakan subsidi BBM, diperkirakan realisasinya lebih besar dengan nilai tukar rupiah yang tetap merosot. Jika hal ini terjadi maka ak an lebih memperkecil tabungan pemerintah yang merupakan sumber pembiayaan rupiah. Untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan bantuan luar negeri berupa bantuan program yang memungkinkan penggunaannya dalam rupiah. Pada tahun anggaran 1998/99 diperoleh bantuan program sebesar Rp 8,5 triliun. Jenis bantuan ini terakhir diperoleh pemerintah pada tahun 1992/93.Jumlah anggaran pembangunan yang terbatas dalam tahun 1998/99 diharapkan berperan besar dalam mencapai prioritas utama kabinet reformasi pembangunan, yaitu (1) ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat, dan (2) berputarnya kembali roda perekonomian nasional. Perkembangan masalah ekonomi yang berbeda dengan perkiraan pada waktu penyusunan APBN, mendorong perlunya peninjauan kembali alokasi anggaran menurut sektor-sektor pembangunan. Selain sektor yang berkaitan erat dengan penyediaan sembilan bahan pokok, seperti subsektor pertanian bahan pangan, maka sektor yang membangkitkan lapangan kerja perlu menjadi prioritas pula, seperti sektor industri kerajinan rakyat. Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000,- dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Faktor non-ekonomi ini diperkirakan tetap berpengaruh besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan mendatang. Upaya untuk menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang mencerminkan kekuatan perekonomian Indonesia merupakan salah satu sasaran strategi pemerintah yang ditegaskan kembali dalam Memorandum Tambahan bulan April 1998. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pengetatan jumlah uang beredar. Melalui upaya ini juga diharapkan inflasi akan turun.
Nama: feranita sumaredi
BalasHapusNim : 209 210 045
Smster/JUR:III/Studi pembangunan
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Nama:Feranita sumaredi
BalasHapusNim :209 210 045
Smster/jur: III/Studi pembangunan
Uang[1] yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai common money) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.
[sunting] Menurut bahan pembuatannya
Dinar dan Dirham, dua contoh mata uang logam.
Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.
Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
Uang logam memiliki tiga macam nilai:
1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
3. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).
Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.
Sementara itu, yang dimaksud dengan "uang kertas" adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
[sunting] Menurut nilainya
Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh (full bodied money) dan uang tanda (token money)
Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.
Nama: feranita sumaredi
BalasHapusnim : 209 210 045
smstr/jur: III/Studi pembangunan
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional
* Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara
* Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
* Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
* Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
* Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
* Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Nama: Feranita sumaredi
BalasHapusNim : 209 210 045
Smstr/jur: III/Studipembangunan
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
4. Kekayaan alam yang beranekaragam yang terdapat di laut, darat, dan udara.
5. Penduduk yang besar jumlahnya.
6. Rohaniah dan mental.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
8. Potensi dan kekuatan insentif bangsa .
9. TNI (Tentara Nasional Indonesia)yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
Faktor Dominan
Faktor domianan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaa pembangunan nasioanal agar pembangunan bisa berjalan lancar. Faktor domianan meliputi:
1. Kependudukan dan sosial budaya.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan, serta lingkungan dan alam tropisnya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.
Tujuan pembangunan nasional antara lai dicapai dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara konsekuen. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, energi, perhubungan, koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, dan pariwisata.
Nama: Siti ajirah
BalasHapusNim : 209 210 001
smstr/jur :III/ Studi pembangunan
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
Nama: siti ajirah
BalasHapusNim: 209 210 001
jurusan: studi pembangunan/III
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, 2009 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian, mengingat dampak buruk krisis ekonomi global akhir 2008 masih mengancam. “Tapi Alhamdulillah, perekonomian bisa kita jaga dengan baik,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian akhir pekan lalu.
Hasil perhitungan final realisasi APBN-P 2009 menunjukkan, dengan didukung realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan III yang tumbuh 4,2 persen dan prediksi pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi di Triwulan IV, yakni sekitar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,3 – 4,4 persen. Itu berarti masih dalam range target APBN-P 2009 yang sebesar 4,3 persen.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Sri Mulyani, memberi imbas positif yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan daya beli dan angka kemiskinan yang menurun. ”Itu semua disumbangkan oleh menurunnya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah yang bahkan cenderung menguat,” katanya.
Tingkat inflasi pada 2009 memang tergolong landai. Bahkan hitungan Departemen Keuangan menunjukkan angka sekitar 3 persen, jauh lebih rendah dari angka yang dipatok dalam APBN-P 2009 sebesar 4,5 persen. ”Tingkat inflasi ini merupakan pencapaian terbaik dalam 10 tahun terakhir,” sebut Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z. Soeratin dalam keterangan pers hasil penghitungan realisasi APBN. Sejalan dengan rendahnya tingkat inflasi, suku bunga SBI-3 bulan diupayakan Bank Indonesia terus menurun, sehingga realisasinya mencapai rata-rata 7,6 persen.
Selama 2009, nilai tukar Rupiah juga mengalami kecenderungan yang menguat, sehingga pada akhir tahun bertengger di posisi Rp 9.403 per USD, atau mencapai rata-rata Rp 10.408 per USD sepanjang 2009. Penguatan Rupiah itu didukung tingginya cadangan devisa yang mencapai USD 65,84 miliar per November 2009.
Sementara itu, beberapa asumsi makro lain seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan ada pada posisi harga rata-rata USD 61,5 per barel. Sedangkan lifting atau produksi siap jual minyak mentah mencapai rata-rata 952 ribu barel per hari (BPH), yang berarti masih di bawah targetnya di APBN-P 2009 sebesar 960 ribu BPH.
Lalu, bagaimana dengan 2010? Menurut Sri Mulyani, baik pemerintah maupun swasta harus memanfaatkan performa positif ekonomi 2009 sebagai pijakan untuk mendorong ekonomi lebih maju di 2010. ”Jangan sampai prestasi ini disia-siakan,” ujarnya.
Sri Mulyani optimistis, jika momentum 2009 bisa dimanfaatkan secara optimal, maka akselerasi ekonomi 2010 bakal tercapai. Menurut dia, 2010 menjadi tantangan bersama untuk menggunakan seluruh sumber daya ekonomi dan instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan. ”Langkahnya, dengan pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja,” katanya.
nama:siti ajirah
BalasHapusnim: 209 210 001
jurusan:studi pembangunan/III
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
"Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonomi," ujar Chairul.
Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa. (hs)
Nama: siti ajirah
BalasHapusNim : 209 210 001
jurusan:studi pembangunan/III
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur.
Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
nama:siti ajirah
BalasHapusnim: 209 210 001
jurusan: studi pembangunan/III
Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat. Terutama sepuluh tahun belakangan. Jumlah kelompok ini terus membengkak sebab pertumbuhan ekonomi terus membaik. Barang-barang yang selama ini jadi kebutuhan sekunder jadi laris manis.
"Bukti dari tumbuhnya kelas menengah ini adalah melonjaknya penjualan mobil, motor, ponsel, produk elektronik, produk retail dan properti," ujar ekonom UI, Chatib Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.
Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah itu, ekonomi masyarakat Indonesia secara umum juga kian membaik. Pendapatan per kapita Indonesia tahun lalu sudah menyentuh level US$3000 atau Rp27 juta.
Pertumbuhan kelas menengah itu secara umum pernah dilansir oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010",disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Asia.
Dari survei yang dilakukan, ADB menemukan bahwa orang Asia membelanjakan lebih dari US$4,3 triliun pada 2008. Jumlahnya uang yang dibelanjakan itu akan terus membengkak. Dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai US$32 triliun . Jumlah itu mencakup 43% dari total konsumsi global.
Di Indonesia, jumlah kelas menengah itu tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Data itu direkam dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada 1999 dan 2009 . Cara membedakan kelompok miskin dan kelas menengah dengan memilah jumlah pengeluaran individu per hari.
Yang dimaksud kelompok miskin adalah penduduk dengan pengeluaran di bawah US$2 per hari. Sedangkan, pengeluaran US$2 ke atas atas tergolong kelas menengah yang dikelompokkan dalam sejumlah kategori.
Kategorinya sebagai berikut. Kelas menengah bawah adalah mereka yang pengeluarannya sejumlah US$2-4 per hari, menengah-tengah US$4-10, menengah-atas US$10-20, dan kelompok berkecukupan dengan pengeluaran US$20 per hari.
Berdasarkan data itu, jika diperinci lebih jauh, selama sepuluh tahun, kelompok menengah-bawah telah naik dua kali lipat dari 37 juta menjadi 69 juta jiwa. Kelompok menengah-tengah meningkat hampir tiga kali lipat ,dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa.
Kelompok menengah-atas naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa.
nama: Dian Ekawati
BalasHapusnim : 209 210 007
jurusan: studi pembangunan/III
de paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
nama:Dian Ekawati
BalasHapusnim: 209 210 007
jurusan: studi pembangunan/III
Kebudayaan mencakup masalah pertautan etika kerja, nilai-nilai kerja sama, dan nilai-nilai yang berkait dengan kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan. Kebudayaan memberi makna hidup, termasuk perubahan-perubahan akibat dahsyatnya kekuatan ekonomi dan teknologi dari negara-negara maju.
GUNA membahas kaitan kebudayaan dan pembangunan ekonomi, para ahli mengkaji “budaya nasional” sebagai bagian proses pembinaan identitas bangsa (“aku orang Indonesia”). Budaya daerah menjadi “acuan perantara” antara “budaya nasional” dan “budaya wilayah” (“aku orang Sumatera, aku orang Sulawesi, dan sebagainya”). Budaya “ikatan primordial” melekat pada suku, agama, dan lingkaran di seluruh Tanah Air (“aku orang Aceh, aku orang Sangir, aku orang Bangka, aku orang Ambon”, dan sebagainya). Salah satu pengamatan penting Soedjatmoko adalah bagaimana “mempertemukan” budaya Barat dengan budaya-budaya Indonesia sehingga terjadi “pembebasan budaya daerah dari kungkungan tradisi”.
Bagaimana membuat orang “terbebas” dari tradisi, namun tidak “tercabut” dari ikatan budaya seperti suku, agama, dan
kedaerahan?
Kebudayaan sebagai kerangka acuan pembangunan ekonomi menjadi tema dasar sejumlah karya besar dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu administrasi negara, bahkan ilmu ekonomi itu sendiri sejak 1950-an. Gunnar Myrdal dari Swedia, 1960-an, membandingkan kinerja “negara keras” dan “negara lembek” guna menggambarkan perlunya “negara kuat” mendobrak “mental lembek” pegawai negeri, yang dinilainya menghambat pembangunan nasional. Ahli sosiologi Selo Soemardjan dan ahli antropologi Koentjaraningrat, 1970-an, mengajukan pemikiran pentingnya “sikap mental” dalam pembangunan nasional. Denis Goulet menegaskan pentingnya “pilihan kejam” yang harus ditempuh pimpinan nasional di negara sedang berkembang jika ingin mendatangkan kemakmuran ekonomi. Belakangan (1993), Samuel Huntington menghimpun tulisan sejumlah pakar mancanegara dari berbagai benua dalam Culture Matters (Kebudayaan Itu Penting).
nama: Dian Ekawati
BalasHapusnim :209 210 007
jurusan: studi pembangunan/III
Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
nama: Dian Ekawati
BalasHapusnim : 209 210 007
jurusan: studi pembangunan/III
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Ekonomi
GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg
Ekonomi menurut kawasan [tampilkan]
Afrika · Amerika
Amerika Selatan · Asia
Eropa · Oceania
Kategori umum
Ekonomi mikro · Ekonomi makro
Sejarah pemikiran ekonomi
Metodologi · Pendekatan heterodoks
Bidang dan subbidang
Behavioral · Budaya · Evolusi
Pertumbuhan · Pengembangan · Sejarah
Internasional · Sistem ekonomi
Keuangan dan Ekonomi keuangan
Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan
Kesehatan · Buruh · Manajerial
Bisnis Informasi · Informasi · Game theory
Organisasi Industri · Hukum
Pertanian · Sumber daya alam
Lingkungan · Ekologis
Kota · Pedesaan · Kawasan
Peta ekonomi
Teknik
Matematika · Ekonometrika
Eksperimental · Neraca nasional
Daftar
Jurnal · Publikasi
Kategori · Topik · Ekonom
Ideologi ekonomi [tampilkan]
Anarkisme · Kapitalisme
Komunisme · korporatisme
Fasisme · Georgisme
Islam · Globalisasi Ekonomi
Pasar sosialisme · Merkantilisme
Proteksionis · Sosialisme
Sindikalisme · Jalan Ketiga
Perekonomian: Konsep dan Sejarah
Portal.svg Portal Bisnis dan ekonomi
Kotak ini: lihat • bicara • sunting
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998. (grafik 1)
alt
Sementara itu perkembangan ekspor pada bulan Maret 1998 menunjukkan pertumbuhan ekspor nonmigas yang menggembirakan yaitu sekitar 16 persen. Laju pertumbuhan ini dicapai berkat harga komoditi ekspor yang makin kompetitif dengan merosotnya nilai rupiah. Peningkatan ini turut menyebabkan surplus perdagangan melonjak menjadi 1,97 miliar dollar AS dibandingkan dengan 206,1 juta dollar AS pada bulan Maret tahun 1997. Impor yang menurun tajam merupakan faktor lain terciptanya surplus tersebut. Impor pada bulan Maret 1998 turun sebesar 38 persen sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
nama: Dian Ekawati
BalasHapusnim :209 210 007
jurusan: studi pembangunan/III
Penerapannya
Ekonomi mikro yang diterapkan termasuk area besar belajar, banyak diantaranya menggambarkan metode dari yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari topik seperti masuk dan keluar dari firma, inovasi, aturan merek dagang. Hukum dan Ekonomi menerapkan prinsip ekonomi mikro ke pemilihan dan penguatan dari berkompetisi dengan rezim legal dan efisiensi relatifnya. Ekonomi Perburuhan mempelajari upah, kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Finansial publik (juga dikenal dengan ekonomi publik) mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial). Ekonomi kesehatan mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi kesehatan. Politik ekonomiEkonomi kependudukan, yang mempelajari tantangan yang dihadapi oleh kota-kota, seperti gepeng, polusi air dan udara, kemacetan lalu-lintas, dan kemiskinan, digambarkan dalam geografi kependudukan dan sosiologi. Finansial Ekonomi mempelajari topik seperti struktur dari portofolio yang optimal, rasio dari pengembalian ke modal, analisa ekonometri dari keamanan pengembalian, dan kebiasaan finansial korporat. Bidang Sejarah ekonomi mempelajari evolusi dari ekonomi dan institusi ekonomi, menggunakan metode dan teknik dari bidang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, psikologi dan ilmu politik. mempelajari peran dari institusi politik dalam menentukan keluarnya sebuah kebijakan.
nama; Nur Rahma
BalasHapusnim: 209 210 036
jurusan:studi pembangunan/III
Mencermati tingkat perkembangannya yang sekarang ada di Indonesia, apakah proses perubahan tersebut sudah selesai? Apakah kecenderungan pembaruan perekonomian Indonesia itu sudah menemukan "samudra" tujuannya? Jawabannya tentu belum. Proses yang terjadi masih jauh dari tujuan akhirnya. Di satu sisi, ketiga arus besar yang telah diungkapkan di atas masih berada pada tahap yang awal. Di sisi lain, masih ada unsur lain yang akan segera menjadi "ingredient" dari arus besar perubahan tersebut.
Pengikisan praktek ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif masih memiliki perjalanan yang panjang. Kegiatan ekonomi berbasis "keluarga-keluarga" (bukan ekonomi kekeluargaan) memang mungkin sudah mulai berkurang, tetapi dominasi beberapa perusahaan besar berbasis sumberdaya impor, mengekspoitasi sumberdaya lokal, dan menguasai pasardomestik masih terus berlanjut. Buruh memang sudah mulai mendapat hak-haknya, tetapi itupun masih sangat terbatas. Petanilah yang masih belum banyak beranjak kondisinya. Perlindungan hukum atas akses produktifnya masih terbatas, kapital hasil usaha produktif di pedesaan disedok oleh sistem perbankan dan hanya separuhnya yang dikembalikan, posisinya dalam persaingan internasional juga belum mendapat cukup perlindungan. Apresiasi terhadap keberagaman juga masih menghadapi tantangan kebutuhan pencapaian efisiensi-segera (instant efficiency) yang selama ini tampak diperoleh dari proses produksi yang serba seragam. Proses desentralisasi dan otonomi juga masih menghadapi tantangan proses belajar (learning process) dalam berbagai hal di samping timbulnya gejala "re-sentralisasi" di daerah. Intinya, arus besar pembangunan ekonomi sedang bergerak, walaupun mungkin kecepatan dan percepatannya belum sebesar yang diharapkan.
Untuk itu, usaha terus menerus untuk mendorong percepatan itu akan selalu berguna. Namun perlu pula disadari bahwa tantangan untuk itu cukup besar. Tantangan itu tidak cukup hanya diatasi dengan mengganti seorang presiden atau membatasi peran keluarga tertentu. Tantangan terhadap arus progresif perkembangan ekonomi tersebut mencakup pula sistem manajemen perekonomian, sebagian dalam lingkup ekonomi mikro tetapi terutama ada pada manajemen ekonomi makro. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pengaturan kelembagaan ekonomi yang "lebih pro" pada pola ekonomi "lama". Para pengambil keputusan itu lebih memperhatikan indikator perkembangan ekonomi yang semu dan tidak mengakar pada kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti indeks harga saham atau nilai tukar rupiah. Mereka juga cenderung menutup mata pada kenyataan bahwa ekonomi sebenarnya dijalankan oleh jutaan rakyat kecil yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi berbagai kesulitan dan terus berkembang.
nama: Nur Rahma
BalasHapusnim: 209 210 036
jurusan: studi pembangunan/III
Salah satu ciri dari meningkatnya kelas menengah suatu bangsa ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan. Contohnya China, dalam satu dekade terakhir penjualan mobil mereka naik berlipat-lipat.
Bila pada 2000 penjualan mobil di China hanya 2 juta unit, maka pada 2009 telah mencapai 12 juta unit, dan meningkat lagi menjadi 15 juta unit pada 2010.
Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun belum booming seperti China, penjualan mobil di Indonesia terus naik. Kondisi perekonomian yang membaik, telah membuat daya beli masyarakat meningkat. Tentu saja, kondisi ini juga telah mengangkat kaum ekonomi menengah menjadi lebih banyak.
Berdasarkan laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.
Lonjakan kelas menengah ini berdampak pada peningkatan permintaan produk-produk sekunder, termasuk barang-barang mewah. Salah satunya adalah produk-produk kendaraan bermotor.
Pada 29 Desember 2010, Kementerian Pertanian menyampaikan ”Refleksi Tahun 2010 dan Prospek Pembangunan Pertanian Tahun 2011”. Sebagaimana dapat diduga, perubahan iklim ekstrem masih menjadi tantangan pertanian pada tahun 2011 karena sekian macam dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Pemerintah secara gentle mengakui keterlambatannya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut, walaupun kini telah mulai dikembangkan varietas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Di luar tentang fenomena perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional, pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menargetkan perbaikan kinerja sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 3,61 persen per tahun serta hal-hal lain yang umumnya dikenal dengan istilah transformasi struktural perekonomian Indonesia. Target tersebut memang sangat tinggi mengingat kinerja pertumbuhan sektor pertanian sampai triwulan tiga tahun 2010 hanya mencapai 2,6 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian sekarang ini juga sangat berhubungan dengan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor ini, terutama pada pertengahan tahun.
Kinerja pertumbuhan triwulan dua ke triwulan tiga yang mencapai 6 persen belum cukup untuk menggapai kinerja sektoral yang memuaskan bagi sektor yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggandakannya ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Target pertumbuhan 3,61 persen per tahun sebenarnya bukan seuatu yang mustahil untuk dicapai, jika pemeritah mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
Target lain yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 41,4 persen pada tahun 2010 menjadi 44,1 persen pada tahun 2011. Target peningkatan penyerapan tenaga sektor pertanian itu tampak anomali dengan prinsip-prinsip dasar transformasi struktural dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi pembangunan percaya bahwa pangsa sektor pertanian dalam perekonomian atau pendapatan nasional (produk domestik bruto=PDB) semakin lama semakin menurun. Pangsa PDB sektor pertanian telah menurun dari 30 persen pada dekade 1970-an, menjadi 23 persen pada 1980-an, dan hanya 15-16 persen saat ini. Demikian pula, pangsa atau persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga semakin menurun, seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga telah menurun dari 62 perse pada 1970-an, menjadi 56 persen pada 1980-an dan 41 persen saat ini.
nama: Nur Rahma
BalasHapusnim : 209 210 036
jurusan : studi pembangunan/III
Keberagaman juga sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar yang membuat ekonomi berjalan. Bayangkan, jika di pasar semua pedagang menjual produk yang seragam maka tentu tidak akan terjadi transaksi. Dalam keseharian kita berekonomi maka kita cenderung untuk lebih senang dan nyaman pada suasana dimana terdapat banyak pilihan. Itulah yang menjadi faktor pendorong berkembangnya supermarket, misalnya. Oleh sebab itu keberagaman dalam kegiatan ekonomi semakin menjadi keharusan yang tidak terbendung. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selain berlainan dengan kodrat manusia yang memang berbeda satu sama lain, keseragaman yang berlebihan ternyata juga telah menimbulkan berbagai kerusakan. Contoh-contoh bisa dikemukakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti terlihat pada penyeragaman koperasi, monokulturisme usahatani tanaman pangan, dan sebagainya.
Kecenderungan yang ketiga merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu semakin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi. Sentralisasi adalah "adik kandung" otoriterisme dan praktek eksploitatif, karena hanya dengan sentralisasi yang hampir mutlak maka pendekatan otoriter dapat efektif. Sentralisasi tersebut kemudian akan cenderung mengabaikan keberagaman, karena yang beragam itu lebih sulit dikontrol dan dikelola. Padahal setiap daerah memiliki ciri dan kondisinya masing-masing yang hanya dapat dikembangkan secara optimal jika pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi dan otonom di daerah yang bersangkutan. Bahkan seharusnya otonomi itu juga dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi untuk lebih mengoptimalkan potensi dan karakter masing-masing. Desentralisasi dan otonomi ekonomi bukan sesuatu yang sempit terbatas hanya pada desentralisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sehingga menimbulkan "sentralisasi" baru di daerah), tetapi harus menjadi suatu proses untuk lebih meningkatkan otonomi masyarakat secara luas.
Ketiga arus besar di atas kiranya saling jalin menjalin menjadi suatu "larutan" yang menyatu. Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman membutuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tampaknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas.
nama: Nur Rahma
BalasHapusnim : 209 210 036
jurusan: studi pembagunan/III
Barang Mewah Laris Manis
Menurut ekonom Faisal Basri, lonjakan kelas menengah Indonesia bisa diidentifikasi dari pola konsumsi mereka. Misalnya saja, masyarakat kelas menengah bawah sudah mampu mencicil sepeda motor. Masyarakat kelas menengah-tengah memadati mal-mal dan membeli mobil cc kecil. Sedangkan, masyarakat kelas menengah-atas mampu berobat dan menyekolahkan anak ke luar negeri, serta membeli mobil jenis sedan.
Di sektor otomotif misalnya. Menurut Chatib Basri, penjualan motor dan mobil terus meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Sulisto mengungkapkan penjualan mobil mencapai 700 ribu unit dan sepeda motor 7 juta unit pada 2010. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor memperkirakan penjualan mobil akan terus meningkat hingga menembus 1,25 juta unit pada 2015.
Di sektor properti, menurut pengamat properti, Muhammad Nawir, penjualan apartemen di kota-kota besar dan perumahan di pinggiran kota juga meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Apartemen yang banyak diburu kalangan menengah adalah dengan kisaran harga Rp300-700 juta.
Di bisnis retail, kata Chatib, pertumbuhan kelas menengah bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk-produk retail, seperti pakaian, elektronik, ponsel dan lainnya. Mal-mal dan swalayan seperti Matahari, pusat penjualan ponsel ramai diserbu pembeli. "Bagi orang miskin, yang utama adalah membeli beras, mereka tidak berpikir untuk membeli ponsel."
Demikian halnya dengan industri restoran, seperti cafe dan fastfood juga terus tumbuh dan berkembang di berbagai kota besar. "Sebab, kelompok mapan juga gemar makan di luar rumah," katanya.
Kenaikan kelas menengah, menurut Faisal, juga ditandai dengan pergeseran konsumsi makanan turun dari 63 persen (1999) ke 51 persen pada 2009. Sedangkan, konsumsi nonmakanan meningkat dari 37 persen pada 1999 menjadi 49 persen pada 2009. Di kelompok konsumsi makanan, padi-padian dan umbi-umbian turun dari 18 persen menjadi 9 persen. Sebaliknya, konsumsi makanan olahan naik dari 10 persen menjadi 13 persen.
Tren peningkatan penjualan produk-produk sekunder yang juga tergolong "mewah" ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, juga demikian. Hasil survei ADB menunjukkan peningkatan kelompok menengah itu ditandai dengan larisnya penjualan lemari es, TV, ponsel dan mobil di sejumlah negara Asia dalam beberapa tahun ini.
Sebut saja misalnya di China dan India, penjualan ponsel dan mobil melonjak pesat dalam satu dekade ini. Di China, pada tahun 2000, jumlah mobil yang terjual hanya 2 juta unit. Pada 2009, penjualan mobil mencapai 12 juta unit. "China dan India kini menjadi pasar ponsel terbesar di dunia," kata ADB.
Melihat fenomena besar ini, Chatib dan Faisal mengingatkan bahwa sejumlah pelaku bisnis baik dari dalam dan luar negeri telah mencermati sejak beberapa tahun lalu. Mereka juga sudah mempersiapkan strategi atas pembengkakan kelas menengah Indonesia tersebut. Produsen manca negara malah sudah banyak mengincar Indonesia sebagai pasar produk mereka. "Sebab, kelompok ini haus untuk mengkonsumsi apa saja."
Bagi bangsa Indonesia, Faisal mengingatkan itu berpulang kepada kita sendiri. "Mau puas sekedar menjadi bangsa konsumen atau menggerakkan sektor produksi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka."
nama: Nur Rahma
BalasHapusnim : 209 210 036
jurusan: studi pembangunan/III
Komentar ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Enrique Blanco Armas dalam pengantar laporan Indonesia Economic Quarterly perlu dicermati. Dia menyanjung capital inflow arus masuk modal asing ke Indonesia selama Juni-Agustus 2010, yang mencapai 7,3 miliar dolar AS.
Dengan arus modal ini, diharapkan bisa membantu potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk. Bank Dunia sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus menguat meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu.
Di tengah kondisi keuangan dunia yang sedang bergejolak dan berada dalam ketidak-pastian, pandangan ekonomi yang berkembang justru memperkirakan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen pada pertengahan dekade. Namun, dengan catatan bahwa agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014.
Banyaknya kepercayaan investor yang masuk ke Indonesia harus dipertahankan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang membuat investor menjadi nyaman. Terkait Kebijakan yang sedang dirancang pemerintah untuk memberikan fasilitas 'bebas pajak' kepada capital inflow untuk investasi asing yang masuk ke Indonesia adalah sebuah langkah yang perlu disambut positif. Apalagi, pemerintah tampaknya serius mengupayakan kehadiran investor ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa sekaligus sebagai wujud pemerataan pembangunan. Di samping untuk memperkenalkan daya tarik wilayah-wilayah Indonesia di luar Jawa. Dengan langkah ini, tampaknya ada reaksi positif dari investor luar terhadap potensi pengembangan wilayah luar Jawa.
Pertumbuhan ekonomi pada 2011 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun ini dengan proyeksi optimistis sebesar 6,6% dan proyeksi pesimistis 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bukan hanya didorong oleh sektor konsumsi, tapi juga ada peningkatan dari sisi kontribusi investasi.
Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin nantinya akan mampu menembus pencapaian 7 persen. Ini seperti di akhir tahun tahun 2010, yang pencapaiannya mendekati 7 persen hingga Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi negara
nama; Nur Rahma
BalasHapusnim :209 210 036
jurusan:studi pembangunan/III
Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.
Nama: Haeruddin
BalasHapusnim : 209 210 039
jurusan : studi pembangunan/III
Sebelum kita membahas masalah Perkembangan Ekonomi di Indonesia, pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik.
Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
Nama:HAERUDDIN
BalasHapusNim :209 210 039
jurusan : studi pembangunan
Ada beberapa hal yang bisa dilihat mengenai Perlembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia.
Suku bunga di luar negeri mempunyai dampak begitu besar, bagi perekonomian di Indonesia. Ini bukan hanya tipikal negara berkembang, bahkan negara maju sekali pun. Pengalaman menarik terjadi pada tahun 1991, ketika ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah Jerman harus membangun Jerman Timur.
Pemerintah Jerman melakukan devisit financing besar-besaran. Namun, hal ini malah menciptakan inflasi. Pemerintah Jerman tidak mau tahu tahu, dan inflasi harus segera dibabat. Mereka menaikkan suku bunga bank. Akibatnya, terjadi krisis moneter di hampir sebagian besar Eropa, termasuk Inggris, Spanyol dan lainnya.
Bahkan, Italia sempat keluar dari sistem moneter Eropa. Yang lebih penting lagi adalah, terjadinya krisis di negara-negara Skandinavia, seperti, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sektor perbankan di kawasan itu hancur lebur. Yang menyebabkan pemerintah harus mengambil alih bank yang ada. Melihat pengalaman itulah, suku bunga penting sekali artinya, bagi perekonomian suatu negara. Dan suku bunga dapat disesuaikan, jika itu mengharuskan.
Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, berdampak bagi permintaan dolar untuk mengimpor minyak.
Struktur pasar valuta asing yang pincang, turut pula menyumbang kondisi sebuah perekonomian. Dampak itu lebih signifikan, karena kebetulan di Indonesia terjadi perubahan struktur dalam penyampaian dollar, dari hasil minyak maupun pembeliannya. Perubahan itu terlihat pada UU Migas baru yang mulai berlaku awal 2004. Dulu, kontraktor minyak asing menyetorkan valuta asing tagihan pemerintah melalui Pertamina. Dan perusahaan minyak negara itu meneruskannya ke Bank Indonsia. Dalam UU Migas yang baru, kontraktor asing langsung menyetornya ke BI.
Oleh karena itu, pada awalnya menjadi suatu gangguan yang besar. Awalnya Pertamina malah lebih ekstrem lagi, karena mereka melakukan penawaran pada bank. Siapa yang memberikan rate terbaik, akan diberikan. Tapi, dengan penawaran-penawaran itu, kurs menjadi melemah dengan cepat.
Dari segi inflasi, kedepan seharusnya jauh lebih rendah dari yang lalu. Dan ini diawasi oleh BI dengan yang namanya inflasi inti (core inflation), yang nilainya sebesar 8,9%. Oleh karenanya, kalau inflasi intinya sebesar itu, sebetulnya suku bunga yang ada sekarang ini, 12,5%, mungkin sudah cukup. Tapi, untuk hati-hatinya, prediksi kenaikan suku bunga akan masih meningkat. Meskipun tidak terlalu signifikan.
Nama : HAERUDDIN
BalasHapusNim : 209 210 039
jurusan : studi pembangunan/III
Pada tahun 2008, saat perekonomian (PDB) riil tumbuh 6,1 persen, PDB nominal justru tumbuh 25 persen. Kuartal pertama 2009, pertumbuhan PDB nominal sebesar 16,9 persen dan pada kuartal kedua menjadi 10,9 persen. Dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, diyakini PDB nominal akan naik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan tahun 2009 berada sekitar 15 persen. Jika ini terjadi, PDB nominal kita akan mencapai sekitar Rp 5.700 triliun. Angka ini kurang lebih sama dengan prediksi PDB nominal sekitar 570 miliar dollar AS, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang itu, saat PDB riil diprediksi tumbuh 5,5 persen, PDB nominal 2010 akan tumbuh 15-18 persen. Jika ini terjadi, sepanjang 2010, PDB nominal kita akan mencapai Rp 6.500 triliun-Rp 6.600 triliun. Ini berarti PDB per kapita tahun 2010, dengan catatan nilai tukar rupiah bergerak menguat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, akan berada pada 2.800 dollar AS-3.000 dollar AS.
Nama: HAERUDDIN
BalasHapusNim : 209 210 039
jurusan ; studi pembangunan/III
Menurut TAP MPR, pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan ekonomi npotensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus mampu merubah struktur sosial, sikap mental, struktur ekonomi, serata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengolah sumber ekonomi yang masih potensial menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Lebih lanjut lagi, mengingat bangsa Indonesia masih mengalami keterbatasan modal dan teknologi, maka bangsa Indonesia diperbolehkan mendatangkan bantuan asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Melalui beberapa indikator sebagai berikut maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:
• Pendapatan Nasional
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan nasional.
• Produksi Nasional (PNB)
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut.
• Kesempatan Kerja
Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas.
• Perekonomian yang Stabil
Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya.
• Neraca Pembayaran Luar Negeri
Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, bahakan kalau bisa ddiusahakan surplus.
• Distribusi Pendapatan yang Merata
Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yuang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sopsial sehingga mengganggu keamanan negara.
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Nama: HAERUDDIN
BalasHapusNIM ; 209 210 039
JURUSAN ; STUDI PEMBANGUNAN/III
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
Nama : KAHARUDDIN
BalasHapusNIM : 209 210 009
JURUSAN : STUDI PEMBANGUNAN/III
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.
Nama ; KAHARUDDIN
BalasHapusNIM : 209 210 009
JURUSAN: STUDI PEMBANGUNAN/III
Indonesia sebagai small open economy dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Pengaruh contagious dan spill over dari luar negeri dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Ke depan ini, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan untuk merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia.
Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah. Bank sentral AS (the Fed) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga. Demikian juga tren penurunan harga minyak di pasar internasional tampaknya juga tidak terus berlanjut seperti yang kita harapkan. Dan, karena itu, harga minyak yang tinggi masih akan menjadi bagian hidup kita. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global secara umum juga masih rendah dan cenderung stagnan.
Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook September 2005 menunjukkan bahwa secara umum ekonomi dunia tahun ini tumbuh lamban.
Ekonomi dunia pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3,5%, tapi pada tahun ini diperkirakan hanya 3,3%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini diperkirakan stagnan pada tingkat 2% seperti pada tahun 2005. Dengan demikian, sulit diharapkan ekspor kita meningkat besar.
Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan memang memiliki andil terhadap memburuknya ekonomi Indonesia. Namun tetap saja masalah utamanya adalah ketidakmampuan tim ekonomi kita mengantisipasi dan memformulasikan kebijakan yang baik, sehingga kemerosotan yang terjadi semakin meluas.
Pemerintah sendiri melihat tren yang membahayakan ini. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terbatas di bidang ekonomi, beberapa waktu lalu.
Kehadiran tim ekonomi baru memang sempat memberikan harapan tinggi. Pasar uang dan modal merespons positif kehadiran mereka. Namun pasar juga melihat bahwa tim ekonomi baru di kabinet tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah dan tantangan. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Antara lain karena tantangan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia masih berat.
Berbagai kemerosotan yang terjadi masih menjadi saldo ekonomi pada tahun ini, dan itu memang tidak mudah diatasi. Apalagi keuangan negara juga masih berat karena besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah.
Nama : KAHARUDDIN
BalasHapusNim : 209 210 009
jurusan : studi pembangunan/III
Pola pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun), yang dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunanberikutnya. Pelita I sampai dengan Pelita V merupakan pembangunan jangka panjang pertama.
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pembangunan lima tahun tahap satu menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pembangunan lima tahun tahap kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pembangunan lima tahun tahap ketiga menitikberatkan pada pembanguinan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pembangunan lima tahun tahap keempat menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita berikutnya.
Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pembangunan lima tahun tahap kelima menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Nama: KAHARUDDIN
BalasHapusNim : 209 210 009
jurusan : studi pembangunan/III
Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara hakikat, pembangunan nasinal Indonesia adalah paembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunman nasional.
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan baerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan rakyat serta meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan, serta senantiasa mewujudkan wawasan nusantara.
Masyarakat (rakyat) merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang saling menunjang dan saling mendukung. Supaya pembangunan nasioanl dapat dilaksanakan maka diperlukan beberpa hal sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar meliputi:
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan terletak di daerah khatulistiwa yang maampu memberikan keunggulan komparatif.
Nama : KAHARUDDIN
BalasHapusNim : 209 210 009
jurusan studi pembangunan/III
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Nama : Dewi yanti
BalasHapusNim : 209 210 035
Kelas : Studi pembangunan
semester : III (Tiga)
Ekonomi
PERKEMBANGAN EKONOMI
Pendahuluan
Dalam menganalisa perkembangan ekonomi sering digunakan model. Dimaksudkan untuk mempermudah pemecahan persoalan. Model model perkembangan ekonomi dapat di bagi 2 yaitu : “model pertumbuhan matematis dan gambaran sejarah dan perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah abstrak dan berpusat pada variable variable yang terbatas, sedangkan yang kedua jumlah variabelnya lebih banyak. Kedua model tersebut bersifat subjektif.
Ahli ahli ekonometri memiliki model sendiri sendiri. Selanjutnya mengenai tingkat tingkat perkembangan yang sekarang ini terjadi di Negara Negara maju belum tentu dapat terjadi di Negara Negara yang sedang berkembang. Dengan perkataan lain, apa yang penting sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi, di inggris misalnya, belum tentu penting pula sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi tidaklah mudah bagi ahli ahli sejarah ekonomi di Negara Negara maju untuk memberikan suatu kebijaksanaan yang baik untuk perkembangan bagai Negara Negara yang sedang berkembang.
Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk mengetahui proses perkembangan ekonomi secara lebih mendalam dari pada model pertumbuhan matematis yang bersifat abstrak. Tetapi agar supaya sejarah perekonomian dapat lebih positif dalam meberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi tidaklah cukup hanya secara deskriptif saja dengan menggambarkan apa apa yang terjadi di Negara Negara maju.
Penggunaan sebenarnya dari sejarah perekonomian adalah untuk menunjang suatu teori mengapa perekonomian nasional itu berkembang. Sumbangan yang dapat diberikan oleh ahli ahli sejarah ekonomi ialah bahwa mereka ini dapat menunjukkan tahap tahap dan menerangkan mengapa tahap tahap itu terjadi demikian.
Negara Negara maju biasanya berkebudayaan eropa (kecuali jepang), sehingga perkembangan ekonomi di inggri, prancis, jerman, swedia, Australia dan USA menunjukan adanya kesamaan kesamaan. Tetapi kesamaan kesamaan ini bukanlah dalam teori perkembangan, krena itu tidak memberikan pengertian misalnya mengapa prancis berkembang sedangkan spanyol tidak.
Tetapi sejarah perkembangan ekonomi dapat berbentuk bermacam macam. Kejadian kejadian yang telah lalu dapat medorong timbulnya suatu teori dinamisyang terpadu (integrated) dalam setiap tingkat pertumbuhan, menyebabkan timbulnya fase baru dengan cara yang dapat dimengerti. Beberapa factor atau kejadian dari satu bangsa telah maju, dan dapat mendorong pembangunan dapat diketemukan.
Teori teori yang terpadu tersebut, hamper menyerupai suatu konjungtur. Jadi bila ada gerak keatas (up swing) maka akan timbul kekuatan kekuatan yang menyebakan gerak ke bawah ( Down swing). Teori semacam itu yakni kongjuntur (business cycle) atau perkembangan ekonomi, merupakan teori terpadu sebab setiap tahap atau fase timbul karena tahap / fase sebelumnya. Sehingga apabila tahap / kejdian itu ada, maka mau tidak mau kejadian selanjutnya pasti ada.
Ini merupakan keadaan dinamis, karena system tersebut seluruhnya mendorong sendiri (self propelling) artinya dapat bergerak sendirinya baik dengan bantuan pemerintah maupun tidak.
Nama : Dewi Yanti
BalasHapusNim : 209 210 035
Kelas : Studi Pembangunan
Semester : III (Tiga)
Ekonomi
Penggunaan lain dari teori teori tingkat perkembangan itu ialah dapat diketahuinya sector sector yang kadang kadang berhenti sampai timbul kejadian kejadian tertentu yang kemudian menyebabkan perkemabngan. Memang sukar untuk mengenal sector sector yang berhenti atau menunggu ( waiting points) ataupun kejadian kejadian yang mendorong perkembangan ( moving events ) misalnya adanya kemungkinan bahwa eropa barat telah masuk untuk menemukan benua amerika pada akhir abad ke 15 barang kali pula inggris telah menunggu kekuatan uap pada abad ke 19. Tetapi bila kejadian kejadian itu tidak ada, kejadian kejadian lain tidak terjadi. Namun kejadian ini merupakan kejadian untuk satu kali saja, maka kejadian tersebut tidak dapat diulangi lagi untuk menolong Negara Negara sedang berkembang. Karena itu, politik yang digunakan oleh teori teori perkembangan kerap kali tidak jelas.
Tahap – tahap perkembangan Ekonomi
Teori ini terutama berasal dari jerman dan muncul pada abad ke 19 sebagai reaksi terhadap system persaingan di inggris. Mereka ini menghendaki berkembangnya industry di jerman. Orang orang yang mengemukakan teori ini sebenarnya banyak tetapi hanya di ambil 3, meskipun ketiga ahli menulis tingkat tingkat perkembangan yang berbeda beda, tetapi nampaknya tingkat tingkat tiu adalah sejalan.
a. Fredrich List
Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez-faire ia berpendapat bahwa system ini dapat menjamin alokasi sumber sumber secara optimal. Betapa pun ia menghendaki adanya proteksi bagi industry industry yang masih lemah.
Selanjutnya ia berpendapat bahwa perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada perananpemerintah dan organisasi organisasi swasta. Demikian pula lingkungan kebudayaan masyarakat mempunyai peranan penting bagi perkembangan.
Perkembangan ekonomihanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Yang menyusun tahap tahap perkembangan ekonomi yang dimulai dari fase primitive biadab, beternak, pertanian kemudian pertanian dan pabrik dan akhirnya pertanian, pabrik dan perdagangan.
Dikatakan juga bahwa hanya di Negara Negara yang berhawa sedang paling cocok untuk industry, sedangkan di daerah tropis paling cocok untuk pertanian. Adapun alasan alasan bahwa didaerah berhawa sedang sesuai untuk industry ialah karena adanya kepadatan penduduk yang sedang dan ini merupakan pasar yang cukup. Menurut Fredich List yang terpenting adalah industri (pabrik) untuk perkembangan ekonomi meskipun pada permulaannya diperlukan perlindungan (proteksi).
b. Bruno Hilderbrand
Hildrenbrand mengkritik List dan ia lebih condong pada pengalaman pengaaman yang terdapat dinegara inggris. Dia mengatakan bahwa perkemabngan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat sifat produksi (List) atau konsumsinya tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang dikemukakan 3 sistem distribusi yaitu :
1. Natura atau perekonomian barter
2. perekonomian uang
3. perekonomian kredit
Namun Hilderbrand tidak mengemukakan bagaimana fase tersebut berkemabang menuju ke fase berikutnya.
c. Karl Bucher
Ia mencoba mensinteisir pendapat List dan Hilderbrand. Perkembangan ekonomi menurut dia adalah , melaui 3 tingkat yaitu :
1. Produksi untuk kebutuhan sendiri.
2. Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian nasional, diamana peranan pdagang pedagang tampak makin penting.
Jadi barang barang itu diprodusir untuk pasar. Ini merupakan gambaran evolusi di Jerman.
Nama : Dewi Yanti
BalasHapusNim : 209 210 035
Kelas : Studi Pembangunan
Semester : III (Tiga)
Ekonomi
Tipe tipe perkemabngan ekonomi
Berbagai corak perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh Negara Negara di dunia tidaklah dapat ditiru begitu saja oleh Negara sedang berkembang. Meskipun ada beberapa gatra atau (aspek) yang sama tetapi pada dasarnya berbeda baik mengenai keadaannya maupun tujuannya.
Meskipun demikian bentuk perkembangan ekonomi sebagian besar tergantung pada pemecahan beberapa masalah pokok. Adapun masalah maalah pokok ini ialah akumulasi capital dan penggunaan maksimal dari sumber manusia dan sumber alam untuk menaikan serta memperbaiki produksi.
Factor factor lain yang mendorong perkembangan ekonomi ialah adanya penemuan penemuan daerah baru setelah adanya anggapan bahwa bumi itu tidak rata. Logam mulia banyak diketemukan di meksiko dan peru. Hal ini menyebakan inflasi besar. Perdagangan makin meluas, spekulasi besar besaran terjadi. Keadaan ini merugikan kaum feudal yang mempunyai tanah, karena menerima sewa yang tetap.
Biaya biaya pembangunan ekonomi terutama di tanggung oleh golongan petani. Para petani membayar pajak dalam wujud uang dan ini mendorong mereka untuk meprodusir lebih banyak lagi agar mendapat surplus. Surplus makanan digunakan untuk mensuply penduduk kota. Di kota kota tenaga buruh relative murah, karena berjubel tenaga kerja. Didesa desa timbul banyak industry kecil yang member kesempatan kepada orang tani bila tidak ada kegiatan disawah. Industry tersebut membutuhkan capital relative kecil dan memperoleh bantuan dari industry industry besar. Tingkat upah yang rendah mendorong kegiatan kegiatan eksport dan ternyata eksport tetap besar dalam perang dunia I dan perang dunia II. Baru setelah perang dunia II biaya hidup naik dan perekonomian mulai bergerak lagi.
Perkembangan ekonomi di Negara sedang berkembang
Sebenarnya masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh Negara sedan berkembang sekarang ini sudah lama ada. Hanya masalah masalah itu dipersoalkan sesudah selesainya perang dunia II. Pada saat itu masalah tersebut merupakan factor utama dalam dunia perekonomian dan politik, dan diakui oleh kalangan luas akan pentingnya masalah masalah tersebut. Untuk mengetahui masalah masalah diatas haruslah diselidiki perspektif sejarah bagaimana masalah itu dipersoalkan.
Negara sedang berkembang selama perang telah mensuply Negara induk berupa bahan bahan mentah dan makanan denagan harga stabil. Negara Negara maju menyadari bahwa perkembangan ekonomi merupakan tujuan penting, hal ini besar pengaruhnya terhadap pemimpin Negara Negara besar. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan ketidak stabilan perekonomian. Oleh karena itu mereka banyak menaruh perhatian terhadap Negara sedang berkembang.
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Pemikiran kaum klasik telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah mempelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur.
Pemikiran kaum klasik ini telah menginspirasi ”Washington Consensus”. Berdasarkan “Washington Consensus” peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.
Menurut ”Washington Consensus” (terdiri dari 10 paket kebijakan ekonomi makro), peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berkelebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan “Government Failure”, seperti birokrasi yang berkelebihan, KKN, dan lain sebagainya. Membatasi APBN dapat mengurangi defisit, karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam ekonomi. Pemanfaatan kekuatan pasar yaitu mengembangkan pasar yang efisien, bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal disekonomis. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus bersifat “Market Friendly”.
Suku bunga dan Nilai tukar asing harus ditentukan oleh pasar. Harga yang dibentuk pasar dianggap sebagai harga yang sebenarnya. Pasar dianggap lebih efisien daripada pemerintah yang menggarap sektor perekonomian, sehingga perekonomian akan lebih optimal. Perdagangan luar negeri akan menghasilkan gains from trade, aliran FDI yang lebih bebas akan merangsang investor luar negeri untuk menginvestasikan dananya, privatisasi dari BUMN dianggap akan mengefisiensikan perekonomian. Oleh karena itu peran dari pemerintah adalah melakukan deregulasi. Di sini pemerintah ditekankan untuk melindungi property rights.
IMF (International Monetary Funds) dan Bank Dunia yang menganut paham liberal mencoba mengimplementasikan “Washington Consensus” dengan cara menggunakan bargaining power mereka kepada pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Okt 2006 secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility. Pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen dengan US$ 3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Dengan lunasnya pinjaman kepada IMF ini berakibat pada hilangnya kekuatan IMF untuk memaksakan ”Washington Consensus” kepada Indonesia. Dengan pelunasan hutang kepada IMF Indonesia sudah tidak berkewajiban lagi mengikuti post program monitoring (PPM) dan Indonesia sama dengan anggota IMF lainnya, yang kondisi ekonomi makronya dalam keadaan baik
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Pemikiran perekonomian liberal didasarkan pada pemikiran bahwa pasar sendirilah yang lebih tahu kebutuhannya sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan di pasar.
Jean Baptiste Say (1767-1832) berpendapat bahwa ”supply creates its own demand” sehingga tidak akan ada kelebihan produksi. Adam Smith (1723-1790) juga berpendapat bahwa ada ”invisible hands” yang akan membimbing individu untuk mempromosikan kepentingan masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi semakin terdorong oleh karena buah pemikiran kaum klasik. Perdagangan bebas yang telah diperjuangakan oleh para tokoh klasik mencoba mendobrak tembok proteksionisme ala merkantilisme. Globalisasi membuat batas negara menjadi semakin semu dan pasar menjadi semakin luas. Negara yang memiliki keunggulan kompetitif semakin dapat memperkaya negaranya. Di lain pihak negara yang tidak siap dalam menghadapi persaingan di pasar global akan semakin terpuruk. Terlepas dari sisi positif dan negatif dari globalisasi, di sini mau tidak mau setiap negara harus mempersiapkan diri untuk memiliki keunggulan bersaing.
Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), David Ricardo (1772-1823), Johan Heinrich von Thunen (1780-1850), Nassau William Senior (1790-1864), Friedrich von Herman, John Stuart Mill (1806-1873) dan John Elliot Cairnes (1824-1875) memperoleh kehormatan dari Karl Marx (1818-1883) atas keklasikan dalam mengetengahkan persoalan ekonomi yang dinilai tidak kunjung lapuk. Berbeda dengan kaum Merkantilis dan Physiokrat, kaum klasik memusatkan analisis ekonominya pada teori harga. Kaum klasik mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi dengan jalan penelitian faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga.
John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisa ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu pengangguran yang tidak dikehendaki (involuntary unemployment).
Salah satu hasil pemikiran kaum klasik yang sangat mempengaruhi dunia dalam era globalisasi adalah pemikiran mengenai perdagangan internasional. Pemikiran kaum klasik menentang pemikiran kaum merkantilis yang hanya mementingkan masuknya logam mulia dan berorientasi ekspor dengan meminimumkan impor barang dari luar negeri.
Kaum merkantilis meletakan tekanan pada perdagangan luar negeri. Kaum physiokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran. Adam Smith (1723-1790) sebagai tokoh aliran klasik menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul ”Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” yaitu: ”Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat itu pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri.” Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi.
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Adam Smith (1723-1790) menjelaskan keuntungan adanya pembagian kerja dengan memberikan contoh sebuah pabrik jarum. Di dalam pabrik jarum tersebut seorang buruh secara pasti dapat membuat 20 buah jarum sehari. Dari hasil kunjungan Smith atas suatu pabrik jarum yang telah melakukan pembagian pekerjaan, ternyata 10 orang buruh dapat membuat 48.000 buah jarum, dengan pembagian pekerjaan yaitu ada yang khusus menarik kawat, ada yang khusus memotongnya dan ada yang khusus meruncingkan jarumnya, serta lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagiaan pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat mempertinggi hasil produksi setiap buruh dari 20 buah menjadi 4800 buah jarum atau meningkatkan sebanyak 240 kali lipat.
Pembagian pekerjaan sering dibedakan menjadi dua pengertian, yang pertama adalah membagi pekerjaan menjadi sederhana sehingga semua buruh dengan tingkat keahlian tertentu dapat melakukan pekerjaan. Pengertian yang kedua adalah pembagian pekerjaan bersusun yang membagi pekerjaan suatu kegiatan produksi menjadi beberapa bagian. Di dalam perkembangannya, konsep pembagian pekerjaan terus berkembang dan terarah kepada kegiatan pekerjaan yang terspesialisasikan, dan di dalam kegiatan produksi yang lebih modern terjadi pembagian pekerjaan sistem ban berjalan (”conveyor system”).
Produksi masal mobil oleh Ford sendiri juga terinspirasi dari konsep pembagian pekerjaan, sehingga ongkos produksi semakin murah. Dengan ongkos produksi yang lebih efisien, harga yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dengan produk lain. Saat ini konsep pembagian pekerjaan telah digunakan secara luas di hampir seluruh sektor industri.
Keuntungan pembagian pekerjaan adalah:
1. Setiap orang dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan di dalam pekerjaan tersebut sehingga lebih mantap.
3. Orang yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang sama secara berkelanjutan sehingga dapat menghindarkan kehilangan waktu, ini berarti semakin efisien.
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Pemikiran mengenai nilai oleh kaum klasik masih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagai contohnya di Indonesia yang memiliki masalah dalam penentuan harga jual beberapa BUMN yang dianggap terlalu murah.
Pandangan Adam Smith (1723-1790) atas konsep nilai dibedakan menjadi 2 yaitu nilai pemakaian dan nilai penukaran. Hal ini menimbulkan paradok nilai, yaitu barang yang mempunyai nilai pemakaian (nilai guna_ yang sangat tinggi, misalnya air dan udara, tetapi mempunyai nilai penukaran yang sangat rendah. Malahan boleh dikatakan tidak mempunyai nilai penukaran. Sedangkan di sisi lain barang yang nilai gunanya sedikit tetapi dapat memiliki nilai penukaran yang tinggi, seperti berlian. Hal ini baru diselesaikan oleh ajaran nilai subyektif.
David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan.
Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan.
David Ricardo (1772-1823) mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja:
1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan ”teori biaya reproduksi.”
2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikarakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping ”harga alami” (natural price) ada pula ”harga pasaran” (market price). Menurut aliran klasik (Adam Smith) ”harga alami” akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih menguntungkan dan menukarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah ”harga alami” (natural price) yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon ”valeur intrinsique” (nilai intrinsik), Turgot ”valeur fondamental” (harga pokok), Say ”prix reel” (harga real), Ricardo ”primery/natural/necessary price” (harga pokok) dan Cairnes ”normal price” (harga normal).
”Harga pasaran” dapat berbeda dengan ”harga alami” di mana akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan harga pasaran.
Sebelum Adam Smith menulis bukunya The Wealth of Nations (1776), Adam Smith telah menulis filsafat ilmu ekonominya pada tahun 1759 yang berjudul ”The Moral Sentiments.” Seperti halnya kaum physiokrat, Adam Smith beranggapan bahwa kepentingan masyarakat dan perorangan secara alami mempunyai persesuaian di mana persesuaian ini diciptakan oleh ”invisible hands.”
Sedangkan dalam buku The Wealth of Nations, Adam Smith menulis antara lain bahwa “the nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy” dan cukup menjelaskan apa yang harus menjadi tujuan ekonomi.
Setelah Adam Smith menjelaskan tentang pembagian pekerjaan, pertukaran barang, dan uang sebagai alat untuk memajukan pertukaran barang, selanjutnya memberikan analisis gejala nilai dan harga. Ada tiga komponen harga yaitu upah, sewa tanah dan laba. Kerja itu adalah sebab dan ukuran harga. Adam Smith membedakan antara kerja yang produktif dan kerja yang tidak produktif. Kerja produktif adalah kerja yang menghasilkan barang secara fisik nyata dan kerja yang tidak produktif adalah kerja yang tidak menghasilkan barang secara fisik nyata. Pentingnya menyimpan dinilai sebagai kewajiban dan sekaligus sebagai kebajikan untuk memperbanyak roti yang menjadi pokok keagamaan. Dalam hubungan ini Paul Leautaud mendefinisikan pengertian menyimpan “l’economie c’est l’art de ne pas vivre.”
MASDI UDDIN
BalasHapus209 210 027
STUDI PEMBANGUNAN
Pendapat Adam Smith mengenai sewa tanah adalah salah satu faktor yang menetapkan harga. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa sewa tanah adalah akibat dan bukan sebab daripada tingginya harga hasil pertanian.
Adam Smith tidak mengadakan perbedaan antara bunga modal dan untung pengusaha. Sedangkan Jean Baptiste Say (1767-1832) membagi ”profit de l’entrepreneur de l’industrie” (laba pengusaha):
Upah mereka menyerahkan kekayaan untuk keperluan industri (jadi kaum kapitalis), penggatian ”service capitaux.”
Upah bagi pemilik tanah untuk ”service foncier.”
Penggantian untuk ”service industrial” yang diperoleh oleh pemimpin proses produksi.
David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa pembagian pendapatan masyarakat merupakan soal terpenting daripada soal ilmu ekonomi. Jikalau kaum physiokrat menerangkan tentang sewa tanah ada dikarenakan kapasitas produktif daripada tanah, sedangkan menurut Ricardo (1772-1823) sewa tanah timbul karena keterbatasan (kekurangan) tanah. Teori sewa tanah Ricardo (1772-1823) dikenal dengan ”Teori Sewa Tanah Diferensial” teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal orang akan menggunakan tanah yang subur, dan karena keterbatasannya maka selanjutnya akan menggunakan tanah yang kurang subur. Masing-masing memiliki sewa tanah yang berbeda-beda. Sewa tanah adalah ganti rugi yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian ”Original and indestructible powers of the soil.”
Sedangkan Johan Heinrich von Thunen (1780-1850) menyatakan perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat perbedaan letak terhadap pasar penjualannya. Semakin dekat letak tanah dengan pasar produk yang dihasilkan maka akan menekan/mengurangi biaya angkut produknya ke pasar. Akibatnya sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar.
Mengenai kemiskinan, David Ricardo (1772-1823) dan Thomas Robert Malthus (1766-1834) mengemukakan bahwa kemiskinan penduduk adalah disebabkan ”kesalahan sendiri” karena tidak membentuk keluarga kecil. Hal ini dianggap sebagai perlawanan dari undang-undang orang miskin (poor law) yang saat itu berlaku di Inggris. Menurut Ricardo (1772-1823) undang-undang tersebit tidak akan memperbaiki kemiskinan, sebaliknya hanya mengurangi kemakmuran si miskin dan si kaya keduanya. Pendapat ini terutama timbul dari teori ”dana upah” yang sebelumnya telah diketengahkan oleh Cantillon, Turgot dan Smith.
Menurut teori ini permintaan tenaga kerja akan tergantung daripada dana upah yang terakumulasi, daripada ”funds which are destined for the payment of wages” yang dihematkan, dan tiap jumlah uang yang dibayarkan kepada yang satu, dengan sendirinya dikurangi daripada yang lain. Itulah sebabnya bahwa bantuan kepada orang miskin adalah merugikan dana upah, jadi juga upah-upah kerja lainnya.
N A M A : AHMAD. N
BalasHapusN I M : 209 210 023
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
Pertama – tama kita harus mengetahui apa itu Pembangunan Ekonomi dan apa itu Pertumbuhan Ekonomi karena keduanya sangat berkaitan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda yaitu Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan, dan teknik.
Untuk mengetahui Perkembangan Perekonomian suatu Negara yaitu dengan mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku – pelaku utama, masing – masing produsen atau pengusaha yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum dalam bentuk perseroan terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memprodusir barang / produk atau jasa yang dilempar kepasar guna memenuhi kebutuhan konsumen.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
N A M A : AHMAD. N
BalasHapusN I M : 209 210 023
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Peningkatan ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas pertambangan dan pertanian, tetapi juga ekspor komoditas manufaktur yang mulai meningkat. Perkembangan ini mendukung pertumbuhan di sektor industri dan sektor perdagangan yang lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, aktivitas impor
N A M A : AHMAD. N
BalasHapusN I M : 209 210 023
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut, meskipun pada tingkat yang masih rendah. Transaksi berjalan pada triwulan I-2010 diperkirakan mencatat surplus yang lebih besar dari perkiraan semula. Sementara itu, keyakinan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik tercermin pada surplus transaksi modal dan finansial yang masih cukup tinggi.
Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan mencapai 5,5 persen atau meningkat dibanding 2009 sebesar 4,5 persen. Resesi ekonomi global hanya menimbulkan dampak ringan terhadap ekonomi Indonesia, sehingga pada 2010 dan 2011 aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat dengan landasan tingginya permintaan domestik dan dukungan dari kebijakan makro ekonomi. Selain itu, pertumbuhan investasi di infrastruktur dan meningkatnya lapangan kerja masih menyisakan beberapa tantangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan. Contohnya seperti saat perekonomian banyak negara tumbuh negatif, Indonesia mencatat pertumbuhan positif 4,3 persen di tahun 2009. Indikator makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berada pada kondisi yang cukup stabil. selain faktor eksternal, faktor domestik juga sangat berperan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lokal itu antara lain kenaikan konsumsi masyarakat diperkirakan mendongkrak 3-4 persen pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi baik penanaman modal asing, dalam negeri maupun investasi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp1.729 triliun.
N A M A : AHMAD. N
BalasHapusN I M : 209 210 023
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Dengan populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi berlandaskan pertumbuhan pasar domestik. Berdasarkan Global Competitiveness Report, 2010-2011, GDP Indonesia sebagai salah satu indicator kunci mencatat angka USD539,4 miliar, dengan GDP per kapita senilai USD2,329. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi di tengah krisis yang tengah mendera negara-negara lain. Sementara kebanyakan negara lain mengalami deficit yang cukup signifikan, Indonesia dapat mempertahankan level deficit di dalam level yang terkendali. Sebagai tambahan, selama tahun 2009, laju inflasi melambat menjadi hanya 4,8%, setengah dari rate pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini, masih terhalang oleh sejumlah masalah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Beberapa masalah yang terjadi merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak kunjung selesai.
Masalah paling utama yang masih mengganjal laju percepatan perekonomian Indonesia adalah terkait masalah institusional di dalam tubuh penyelenggara negara, yakni mulai dari masalah inefisiensi dalam birokrasi pemerintah terkait rumitnya proses birokrasi dalam pemberian izin usaha, sampai masalah korupsi, instabilitas politik dan lain-lain. Terbatasnya infrastruktur sebagai pondasi penting dalam pembangunan ekonomi, juga dirasakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kesenjangan ketersediaan jalan, aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang memadai adalah beberapa contoh kecil yang menjadi indikasi kurangnya penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil survei terbaru kondisi infrastruktur Indonesia tahun 2010-2011 menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 82 dari 139 negara, naik dari tahun sebelumnya dimana peringkat Indonesia hanya nomor 86. Kendati ini merupakan kondisi yang menggembirakan,
N A M A : AHMAD. N
BalasHapusN I M : 209 210 023
FAK/JUR : EKONOMI / STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER : III (TIGA)
Indonesia merupakan negara yang paling lemah dibanding negara lain dalam satu regional Asia Tenggara terkait ketersediaan infrastruktur.
Dalam memenuhi penyediaan infrastruktur, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagaimana terlihat di dalam table di atas, adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.400 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di mana anggaran pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 20% dari anggaran yang dibutuhkan, sisanya diharapkan untuk dibiayai dari sumber-sumber dana domestik seperti perbankan, dan bantuan bilateral maupun multi lateral. Salah satu metode pembiayaan lain yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembiayaan adalah antara lain melalui keterlibatan sektor swasta, yakni melalui model pembiayaan PPP (Public Private Partnership), di mana sekitar 69% (Rp 720 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan, pemerintah menargetkan kebutuhan ini didapatkan dari kontribusi PPP. Secara umum, berdasarkan PP13/2010, PPP adalah sebuah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Adanya PPP meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur yang sebelumnya hanya merupakan ranah lembaga publik dan/atau pemerintah. PPP telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dalam membangun maupun mengembangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas pengaliran air minum, dan lain-lain. Dibandingkan dengan model penyediaan konvensional, penyediaan infrastruktur dengan proyek berbasis PPP memiliki proporsi lebih besar dalam perencanaan dan penyiapannya, sehingga diharapkan proyek penyediaan yang dilakukan dapat tepat guna.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI
BalasHapusNIM : 209 210 044
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:
* Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
* Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
*Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
*Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI
BalasHapusNIM : 209 210 044
FA/JUR: EKONOMI STUDY
PEMBANGUNANSebagai kompromi, Biro Pusat Statistik melakukan proses penghitungan pendapatan nasional secara kasar dengan menjumlahkan nilai tambah dari lebih sepuluh sub-sektor ekonomi,seperti subsektorpertanian, subsektor perindustrian dan subsektor jasa.
Tehnik perhitungan Pendapatan Nasional seperti ini bukanlah tanpa cacat. Seringkali berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor informal untuk wilayah daerah perkotaan antara lain, seperti kegiatan jasa tukang cukur, jasa kegiatan para pembantu rumah tangga, para pemulung dan kegiatan industri rumah tangga di daerah pedesaaan sering diabaikan dan tidak tercatat. Sehingga boleh dikatakan perkiraan (estimate) pendapatan nasional kita cenderung untuk under estimated.
Laporan Pendapatan Nasional ini sekarang telah dikembangkan oleh BPS dengan memecahnya lebih rinci menjadi Laporan Pendapatan Daerah (PDRB), yang merupakan hasil perkiraan pendapatan daerah pada Tingkat Propinsi. Bahkan Biro Pusat Statistik sekarang sedang dalam proses mengeluarkan laporan pendapatan wilayah untuk kabupaten atau Tingkat II. Tetapi perlu diingat bahwa semakin kita melakukan estimasi pendapatan suatu masyarakat perekonomian pada tingkatan yang lebih detail, maka tingkat kesalahan pelaporan pendapatan tersebut akan menjadi semakin bias.
Kesalahan fatal acapkali dilakukan oleh para pemakai data statistik agregat termasuk para analis keuangan di pasar modal. Misalnya saja, untuk mencari pendapatan daerah per kepala maka angka PDRB pada tahun tertentu oleh mereka secara matematis langsung dibagi dengan jumlah penduduk, sebagai proxy untuk mendapatkan estimasi pendapatan rumah tangga (disposable income) dari daerah tersebut. Tentunya angka ini menjadi sangat kasar.
Pemecahannya akan jauh lebih baik jika kita mengurangi dahulu angka PDRB dengan arus uang keluar (outflow) yang berasal dari daerah dalam kurun waktu yang sama, misalnya dalam capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan perusahaan asing, pengiriman dana atau hasil pajak ke luar wilayah daerah dan sebagainya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi tidak akan menjamin memberikan informasi yang akurat bahwa wilayah tersebut memiliki daya beli penduduknya atau konsumennya yang tinggi pula.
Biro Pusat Statistik disamping mengeluarkan perkiraan besaran pendapatan nasional dan pendapatan daerah, institusi ini melaporkan juga angka-angka agregat dari perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah di propinsi di Indonesia, baik menurut nilai absolutnya maupun menurut tahun dasar.
Konsep tahun dasar dipakai untuk memperbandingkan besaran angka-angka pendapatan nasional dan pendapatan daerah secara tahunan dalam rentang tahun yang panjang. Angka statistik yang menggunakan acuan tahun dasar tertentu disebut dengan PDB atau PDRB harga konstan. Kita masih ingat bahwa inflasi di negara kita pernah naik diatas tingkatan dua digit, sehingga apabila kita membandingkan angka PDB atau PDRB secara harga konstan maka kita telah menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam kajian atau pengamatan kita.Pada saat ini BPS memilih tahun 1993 sebagai tahun dasar dan basis untuk acuan harga konstan dari tahun-tahun setelah itu. Tahun dasar ini setiap 10 tahun akan dirubah kembali.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI
BalasHapusNIM : 209 210 044
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.
Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.
Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI
BalasHapusNIM : 209 210 012
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan tentang prudential banking practices.
Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen , khususnya tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.
Model Perekonomian Terbuka.
Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”.
Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.
Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luarnegeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF).
Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy, dimana bentuk dan sepak terjangnya belum kita mengerti secara utuh. Isu globalisasi perekonomian ini akan dibahas tersedniri pada blog ini.
NAMA : ADIYATNA PRIANDINI
BalasHapusNIM : 209 210 044
FA/JUR: EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN
Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).
Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memehami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.
Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:
*Kegiatan Konsumsi(C)
*Investasi(I)
*Pengeluaran Pemerintah(G)
*Ekspor(X)
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
1.Kegiatan Konsumsi(C)
2.Tabungan(S)
3.Pajak(T)
4.Impor(M)
Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.