Life is flowing & let it continue to flow for only stops turbidity & turbidity is epidemic.
Let the wind blew hard hit because the to-be leaves fall is the leaves dry and brittle.
Jumat, 14 Januari 2011
Soal Final Semester V/ SP Fekon UMPAR
Soal-soal
1. Beri komentar tentang perekonomian Indonesia.
Catatan: Ketik rapi sebanyak 5 (lima) Lembar. Batas akhir tanggal 20 Januari 2011
Nama : Akram.Syarif Nim : 209 210 041 Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luas seharusnya menghasilkan pendapatan yang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam negeri (negara dan rakyat). Naamun pada kenyataannya, perekonomian Indonesia beraada dalam tingkat yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Dalam Tata Ekonomi Indonesia terdapat rencana pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila , dengan cara meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan lain sebagainya. Adil berarti memperoleh sesuatu sesuai dengan hak daan kewajibannya, mengatur pembagian hasil produksi dan kesempatan masyarakat. Sedangkan makmur berarti terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat • Apa yang terjadi terhadap rakyat Indonesia ? Masyarakat menanggung akibat dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada awal mulanya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi paada kenyataannya hal ini justru mengakibatkan rakyat terkurung dalam kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang menjadi pemicu utama terpuruknya perekonomian Indonesia antara lain : privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah, bantuan luar negeri ( IMF ), penghapusan subsidi BBM, listrik, PAM, dan lain sebagainya. A.Privatisasi Perusahaan-perusahaan Milik Negara Privatisasi ialah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Privatisasi ini pada awal mulanya merupakan ide yang dikembangkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saja. Pada akhirnya ide ini mulai dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga ( termasuk Indonesia ). Meskipun menghasilkan uang triliunan rupiah, namun hal ini bisa menimbulkan bahaya, antara lain : 1. Tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar. 2. Menjerumuskan negara-negara Dunia Ketiga ke cengkeraman imperialisme gaya baru barat. 3. Menambah pengangguran dan kemiskinan. 4. Negara kehilangan sumber-sumber pendapatannya.
5. Menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produksi. 6. Membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan yang terprivatisasi. 7. Menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum. B. Bantuan Luar Negeri ( IMF ) Pemerintah terus mengharapkan bantuan luar negeri (IMF) untuk mendanai perekonomian Indonesia. Utang dalam negeri lebih besar daripada utang luar negeri. Kondisi ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yakni empat tahun terakhir. Dan setiap tahun utang luar negeri kita bertambah banyak. Jika dilihat lebih jauh, maka pada dasarnya IMF memiliki misi khusus, yaitumenjadikan utang pemerintah untuk : 1. Membentuk modus penjajahan baru. 2. Mengetahui rahasia potensi kekayaan alam negeri ini ketika pemerintah baru mengajukan proposal dan siap diteliti potensi kelayakannya. 3. Memaksakan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya. 4. Mengguncang perekonomian negara pengutang. C. Penghapusan Subsidi BBM, Listrik, Telepon, dan PAM IMF terus-menerus memaksa pemerintah untuk mencabut subsidinya atas BBM, listrik, telepon dan PAM. Dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut, yang terkena dampak langsung ialah rakyat. Setelah rakyat diguncang oleh naiknya harga-harga barang akibat krisis moneter, rakyat semakin tertekan dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut. Maka rakyat yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kemerosotan perekonomian Indonesia yang apabila dicermati merupakan produk dari sistem kapitalis. Yaitu suatu sistem yang hanya menerapkan asas nmanfaat bagi golongan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umat. • Apa Yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah ? Pemerintah harus mau bersikap tegas dalam menghadapi pengaruh-pengaruh barat. Dalam hal privatisasi, pemerintah harus mau menolak rayuan pihak asing yang ingin menguasai fasilitas atau perusahaan-peruasaahaan umum. Pemerintah harus membatalkan kembali segala bentuk penjualan aset BUMN dan mengembalikan seluruh aset BUMN kepada negara. Pemerintah harus mau melepaskan diri dari jeratan IMF, dalam hal ini utang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah : 1. Pemerintah baru harus bertindak tegas untuk menyita seluruh kekayaan pemerintah terdahulu.
2. Pemerintah harus memberikan penegasan kepada para pemerintah pemberi utang bahwa utang yang bisa dibayar hanya utang pokok. Sedangkan bunga dianggap nol, karena bunga termasuk riba. 3. Pemerintah harus melakukan negosiasi dengan negara pemberi utang luar negeri yang telah menikmati kekayaan negeri ini melalui jalan KKN, seperti Freeport dan PLN, dengan cara menghitung kerugian negara dan dikonversikan dengan jumlah utang luar negeri. 4. Pemerintah harus bernegosiasi untuk melaksanakan pemutihan utang (cut off ) bagi utang luar negeri. 5. Utang swasta harus dibayar sendiri oleh swasta.
Seperti ketahui bersama bahwa belakangan ini perekonomian indonesia semakin meningkat.Jadi jika perekonomian dunia pulih, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke tingkatan sekitar 6 persen," katanya di Jakarta, Minggu (28/6).
Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pastinya mendorong kegiatan ekspor dan tentunya impor akan positif lagi, berdampak juga bagi invetasi dalam maupun luar negeri. Apalagi, jika program pembangunan infrastruktur, baik dalam skema kebijakaan stimulasi perekonomian maupun sebagai program berkelanjutan dapat mengalami perkembangan yang berarti.
Tantangan perkembangan perekonomian Indonesia ke depan selain permasalahan pembangunan infrastruktur adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Orientasinya pada sektor yang lebih mendorong pertumbuhan berkesinambungan dan menciptakan kesempatan kerja cenderung relatif besar, terutama pada sektor industri manufaktur.
Permasalahan pembangunan infrastruktur, bukanlah dalam hal pembiayaan, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan struktural seperti pembebasan tanah, tarif dan kepastian hukum lainnya.Tentu permasalahan struktural tersebut tidak dapat dipecahkan dengan segera, namun paling tidak perbaikan yang bertahap akan mendorong perkembangan perekonomian lebih baik.
Strategisnya belakangan ini nilai rupiah dan indeks pasar modal juga mengalami penguatan signifikan karena prospek perekonomian Indonesia yang dilihat baik sehingga para investor mulai mengalirkan dananya ke pasar yang diperkirakan memberikan hasil tinggi, terutama di pasar yang sedang berkembang pasar komoditas.
Penguatan nilai rupiah dan indeks pasar modal diperkirakan masih akan terus berlangsung, sekalipun pada saat tertentu terjadi koreksi. Jadi tidak berlebihan perkirakan nilai rupiah akan menembus kisaran angka Rp 9.500 per dollar AS dan indeks pasar modal mencapai 2.300.
Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan kelewat sederhana bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang sosialistik” itu.
Kesimpulan yang misleading tentang menangnya sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula mengglobal. Sementara pemikir lainnya masih memberikan peluang terhadap pemikiran obyektif yang lebih mendalam, dengan membedakan antara runtuhnya negara-negara komunis itu secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya) sistem sosialisme dalam prakteknya.
Pandangan para pemikir seperti di atas kurang lebih diawali oleh fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) antara lain seperti dkemukakan oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu Krushchev akan menjadi kapitalis dan anak-cucu Kennedy akan menjadi sosialis.
Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukankah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan individualistik dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik.
Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme vs komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita. Globalisasi dengan pasar bebasnya memang berperangai kapitalisme dalam ujud barunya. Bukan berarti bahwa globalisasi perlu kita waspadai dan kita tolak namun perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan inequality yang makin parah, melahirkan the winner-take-all society (adigang, adigung, aji mumpung), superior terhadap si lemah. Tentu tergantung kita, bagaimana memerankan diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut membentuk wujud globalisasi. Kepentingan nasional harus tetap kita utamakan tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Yang kita tuju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. sistem perekonomian di indonesia . saya mencoba memberikan suatu pandangan tentang kondisi ekonomi Indonesia, berdasarkan rangkuman beberapa analisis di televisi. Jika bicara ekonomi, jangan hanya ekonomi makro saja atau mikro saja, keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang atau antara telur dan ayam, tidak bisa diperdebatkan atau mana yang harus didahulukan. Kondisi sekarang pasca krismon maka yg terpenting adalah pengendalian ekonomi makro sebagai fundamental utama yang
menyangkut keterlibatan Indonesia dalam trend ekonomi dunia, pemerintah berupaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai pada 7% pada tahun 2014. Untuk pengendalian pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan devisa negara hingga pada level aman, dan sekarang ini cadangan devisa Indonesia dalam posisi aman (menurut keterangan Sri Mulyani). Jika cadangan devisa kita melampaui level aman satu contoh cina, maka kecenderungan fluktuasi mata uang rupiah tidak signifikan artinya pergerakan rupiah hanya pada level 1 atau 2 digit, hal ini terjadi karena pemerintah dapat mendikte pergerakan pasar rupiah di Valas, dengan bermain valas untuk mengendalikan rupiah perekonomian indonesia itu sangat amat tergantung dari perekonomian amerika karena negara itu adalah tujuan utama produk2 ekspor kita, sekarang amerika lagi mengalami resesi ekonomi, makanya SBY cuma berani mematok pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2010 cuma sebesar 5% (sangat kecil sekali). Pada tingkat mikro, jika rupiah bergerak stabil, maka bank akan mempertimbangkan penurunan suku bunga sehingga sektor riil akan bergairah dan dapat menyerap tenaga kerja. Asumsi ini dapat terajadi jika faktor kondusifitas dalam negeri dapat berjalan dengan baik, seperti tidak adanya aksi teroris, regulasi pemerintah yang meringankan investor, krisis global, tidak ada bencana alam yang fatal, dan banyak hal/faktor ex yang mempengaruhi. Pengaruh dari desentralisasi/otonomi daerah juga sangat mempengaruhi mikro ekonomi bisa ke arah positif atau negatif tergantung pemda dalam menjalankan praktek Good Governance sehingga pemda benar2 memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, satu contoh tentang Askeskin. Itikad pusat memberikan askeskin adalah bukti kepedulian pusat dalam mengurangi angka kemiskinan (orang miskin tidak perlu keluar biaya pengobatan), namun banyak pemerintah daerah apatis dalam pendistribusian askeskin sehingga salah berpeluang salah sasaran. Karena dalam askeskin tidak ada proyek buat pejabat bupati dan kroninya, nah inilah salah satu tugas dari masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya benar-benar orang yang empati dan peduli, tapi otonomi daerah membuat Indonesia terjebak dalam primordialisme dan sibuk ber KKN ria Memang nyata kalau sekarang ini makin banyak perkembangan tentang pemahaman sistem ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pandangan bahwa di Indonesia sekarang ini mengikuti sistem ekonomi kapitalisme barat. Menurut pendapat kami, seharusnya tidak perlu muncul pandangan bahwa Indonesia kini meninggalkan sistem sosialistik dan berkiblat menjadi sistem kapitalisme barat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan kerakyatan yang selama ini Negara kita anut. Lebih tepatnya jika Indonesia menganut sistem sosial demokratis yang dirasa lebih mampu mengorganisir kondisi suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini dengan sedikit lebih baik. Kami setuju dengan pendapat mengenai tidak perlunya muncul fenomena kapitalisme vs sosialisme karena masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kekurangan. Globalisasi yang dianggap berperangai sebagai kapitalisme, menurut kami memang lah sangat parah. Yang kami lihat justru karena globalisasi yang menjunjung pasar bebasnya membuat jurang kesejangan sosial antara kaum kuat dan kaum lemah semakin besar/lebar. Kami juga setuju atas tujuan kita yang adalah pembangunan nasional, namun juga tidak mengabaikan tanggung jawab global. Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar-bebas. Kita telah menobatkan pasar-bebas sebagai berdaulat, mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menobatkan pasar sebagai berhala baru.
Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini.
Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada rakyat, petani, nelayan, dst.
Mengapa pasar di Jepang dapat diatur bersahabat dengan petani Jepang, sehingga beras di Jepang per kilo yang mencapai harga rupiah sebesar Rp. 30.000,- para importir Jepang tidak mengimpor beras murah dari luar negeri. Mengapa pula kita harus memperpurukkan petani-petani kita, justru ketika kita petani sedang panen padi, kita malah mengimpor beras murah dari luar negeri?
Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah 1) kelompok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar negeri/komprador, para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst); 2) para penguasa stok barang (termasuk penimbun dan pengijon); ( 3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan 4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-belinya lemah. Pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama (baca: para penguasa pasar dan penentu pasar).
Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to fully rely-on, 2) tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai alat ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara. Menurut landasannya sistem ekonomi Indonesia berdasarkan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan, kami menyatakan ketidak setujuan karena hal ini walaupun hal ini bersifat sosial namun tidak adil rasanya jika pihak-pihak yang tidak bekerja keras atau berperan juga ikut merasakan hasil jerih payah pihak lain yang bekerja keras. Sedangkan menurut Pancasila sila yang ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak dapat dijadikan dalih untuk menetapkan hak milik berfungsi sosial. Hal tersebut justru akan menimbulakn makin banyak muncul pihak-pihak yang bermalas-malasan dan tidak berusaha karena merasa hidup mereka ditanggung orang banyak. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti kita sebagai warga Negara sebangsa setanah air tidak diperbolehkan untuk saling tolong dan bergotong royong, asal disesuaikan saja dan tidak sampai terjadi yang namanya “aji mumpung”. Perekonomian Indonesia saat ini adalah no.3 baik setelah India, Cina. Ketika berguncangnya perekonomian dunia dan masih terasa sampai saat ini, Indonesia masih dapat bertahan dibandingkan negara-negara Asia lainnya termasuk Jepang terguncang hebat ekonominya. Amerika Serikat membuat banyak negara-negara didunia lainnya ikut ter-seok2, termasuk Indonesia, tetapi Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara lainnya.
Is it legal to play with real money in casinos in NJ? - Dr.MD For 전주 출장마사지 those 천안 출장샵 who haven't yet seen this casino, they can legally deposit and 의정부 출장샵 play 상주 출장마사지 for real money on their web browser, as well as mobile 사천 출장샵 apps.
Nama : Akram.Syarif
BalasHapusNim : 209 210 041
Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luas seharusnya menghasilkan pendapatan yang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam negeri (negara dan rakyat). Naamun pada kenyataannya, perekonomian Indonesia beraada dalam tingkat yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).
Dalam Tata Ekonomi Indonesia terdapat rencana pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila , dengan cara meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan lain sebagainya.
Adil berarti memperoleh sesuatu sesuai dengan hak daan kewajibannya, mengatur pembagian hasil produksi dan kesempatan masyarakat. Sedangkan makmur berarti terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat
• Apa yang terjadi terhadap rakyat Indonesia ?
Masyarakat menanggung akibat dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada awal mulanya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi paada kenyataannya hal ini justru mengakibatkan rakyat terkurung dalam kemiskinan.
Kebijakan-kebijakan yang menjadi pemicu utama terpuruknya perekonomian Indonesia antara lain : privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah, bantuan luar negeri ( IMF ), penghapusan subsidi BBM, listrik, PAM, dan lain sebagainya.
A.Privatisasi Perusahaan-perusahaan Milik Negara
Privatisasi ialah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Privatisasi ini pada awal mulanya merupakan ide yang dikembangkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saja. Pada akhirnya ide ini mulai dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga ( termasuk Indonesia ).
Meskipun menghasilkan uang triliunan rupiah, namun hal ini bisa menimbulkan bahaya, antara lain :
1. Tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar.
2. Menjerumuskan negara-negara Dunia Ketiga ke cengkeraman imperialisme gaya baru barat.
3. Menambah pengangguran dan kemiskinan.
4. Negara kehilangan sumber-sumber pendapatannya.
5. Menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produksi.
BalasHapus6. Membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan yang terprivatisasi.
7. Menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum.
B. Bantuan Luar Negeri ( IMF )
Pemerintah terus mengharapkan bantuan luar negeri (IMF) untuk mendanai perekonomian Indonesia. Utang dalam negeri lebih besar daripada utang luar negeri. Kondisi ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yakni empat tahun terakhir. Dan setiap tahun utang luar negeri kita bertambah banyak.
Jika dilihat lebih jauh, maka pada dasarnya IMF memiliki misi khusus, yaitumenjadikan utang pemerintah untuk :
1. Membentuk modus penjajahan baru.
2. Mengetahui rahasia potensi kekayaan alam negeri ini ketika pemerintah baru mengajukan proposal dan siap diteliti potensi kelayakannya.
3. Memaksakan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Mengguncang perekonomian negara pengutang.
C. Penghapusan Subsidi BBM, Listrik, Telepon, dan PAM
IMF terus-menerus memaksa pemerintah untuk mencabut subsidinya atas BBM, listrik, telepon dan PAM. Dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut, yang terkena dampak langsung ialah rakyat. Setelah rakyat diguncang oleh naiknya harga-harga barang akibat krisis moneter, rakyat semakin tertekan dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut. Maka rakyat yang sudah miskin menjadi semakin miskin.
Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kemerosotan perekonomian Indonesia yang apabila dicermati merupakan produk dari sistem kapitalis. Yaitu suatu sistem yang hanya menerapkan asas nmanfaat bagi golongan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umat.
• Apa Yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah ?
Pemerintah harus mau bersikap tegas dalam menghadapi pengaruh-pengaruh barat. Dalam hal privatisasi, pemerintah harus mau menolak rayuan pihak asing yang ingin menguasai fasilitas atau perusahaan-peruasaahaan umum. Pemerintah harus membatalkan kembali segala bentuk penjualan aset BUMN dan mengembalikan seluruh aset BUMN kepada negara. Pemerintah harus mau melepaskan diri dari jeratan IMF, dalam hal ini utang.
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah :
1. Pemerintah baru harus bertindak tegas untuk menyita seluruh kekayaan pemerintah terdahulu.
2. Pemerintah harus memberikan penegasan kepada para pemerintah pemberi utang bahwa utang yang bisa dibayar hanya utang pokok. Sedangkan bunga dianggap nol, karena bunga termasuk riba.
BalasHapus3. Pemerintah harus melakukan negosiasi dengan negara pemberi utang luar negeri yang telah menikmati kekayaan negeri ini melalui jalan KKN, seperti Freeport dan PLN, dengan cara menghitung kerugian negara dan dikonversikan dengan jumlah utang luar negeri.
4. Pemerintah harus bernegosiasi untuk melaksanakan pemutihan utang (cut off ) bagi utang luar negeri.
5. Utang swasta harus dibayar sendiri oleh swasta.
Seperti ketahui bersama bahwa belakangan ini perekonomian indonesia semakin meningkat.Jadi jika perekonomian dunia pulih, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke tingkatan sekitar 6 persen," katanya di Jakarta, Minggu (28/6).
BalasHapusPertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pastinya mendorong kegiatan ekspor dan tentunya impor akan positif lagi, berdampak juga bagi invetasi dalam maupun luar negeri. Apalagi, jika program pembangunan infrastruktur, baik dalam skema kebijakaan stimulasi perekonomian maupun sebagai program berkelanjutan dapat mengalami perkembangan yang berarti.
Tantangan perkembangan perekonomian Indonesia ke depan selain permasalahan pembangunan infrastruktur adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Orientasinya pada sektor yang lebih mendorong pertumbuhan berkesinambungan dan menciptakan kesempatan kerja cenderung relatif besar, terutama pada sektor industri manufaktur.
Permasalahan pembangunan infrastruktur, bukanlah dalam hal pembiayaan, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan struktural seperti pembebasan tanah, tarif dan kepastian hukum lainnya.Tentu permasalahan struktural tersebut tidak dapat dipecahkan dengan segera, namun paling tidak perbaikan yang bertahap akan mendorong perkembangan perekonomian lebih baik.
Strategisnya belakangan ini nilai rupiah dan indeks pasar modal juga mengalami penguatan signifikan karena prospek perekonomian Indonesia yang dilihat baik sehingga para investor mulai mengalirkan dananya ke pasar yang diperkirakan memberikan hasil tinggi, terutama di pasar yang sedang berkembang pasar komoditas.
Penguatan nilai rupiah dan indeks pasar modal diperkirakan masih akan terus berlangsung, sekalipun pada saat tertentu terjadi koreksi. Jadi tidak berlebihan perkirakan nilai rupiah akan menembus kisaran angka Rp 9.500 per dollar AS dan indeks pasar modal mencapai 2.300.
Dayu Suhardi
BalasHapus208 210 017
Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan kelewat sederhana bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang sosialistik” itu.
Kesimpulan yang misleading tentang menangnya sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula mengglobal. Sementara pemikir lainnya masih memberikan peluang terhadap pemikiran obyektif yang lebih mendalam, dengan membedakan antara runtuhnya negara-negara komunis itu secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya) sistem sosialisme dalam prakteknya.
Pandangan para pemikir seperti di atas kurang lebih diawali oleh fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) antara lain seperti dkemukakan oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu Krushchev akan menjadi kapitalis dan anak-cucu Kennedy akan menjadi sosialis.
Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukankah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan individualistik dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik.
Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme vs komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita. Globalisasi dengan pasar bebasnya memang berperangai kapitalisme dalam ujud barunya. Bukan berarti bahwa globalisasi perlu kita waspadai dan kita tolak namun perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan inequality yang makin parah, melahirkan the winner-take-all society (adigang, adigung, aji mumpung), superior terhadap si lemah. Tentu tergantung kita, bagaimana memerankan diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut membentuk wujud globalisasi. Kepentingan nasional harus tetap kita utamakan tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Yang kita tuju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia.
sistem perekonomian di indonesia . saya mencoba memberikan suatu pandangan tentang kondisi ekonomi Indonesia, berdasarkan rangkuman beberapa analisis di televisi. Jika bicara ekonomi, jangan hanya ekonomi makro saja atau mikro saja, keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang atau antara telur dan ayam, tidak bisa diperdebatkan atau mana yang harus didahulukan. Kondisi sekarang pasca krismon maka yg terpenting adalah pengendalian ekonomi makro sebagai fundamental utama yang
menyangkut keterlibatan Indonesia dalam trend ekonomi dunia, pemerintah berupaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai pada 7% pada tahun 2014. Untuk pengendalian pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan devisa negara hingga pada level aman, dan sekarang ini cadangan devisa Indonesia dalam posisi aman (menurut keterangan Sri Mulyani). Jika cadangan devisa kita melampaui level aman satu contoh cina, maka kecenderungan fluktuasi mata uang rupiah tidak signifikan artinya pergerakan rupiah hanya pada level 1 atau 2 digit, hal ini terjadi karena pemerintah dapat mendikte pergerakan pasar rupiah di Valas, dengan bermain valas untuk mengendalikan rupiah perekonomian indonesia itu sangat amat tergantung dari perekonomian amerika karena negara itu adalah tujuan utama produk2 ekspor kita, sekarang amerika lagi mengalami resesi ekonomi, makanya SBY cuma berani mematok pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2010 cuma sebesar 5% (sangat kecil sekali).
BalasHapusPada tingkat mikro, jika rupiah bergerak stabil, maka bank akan mempertimbangkan penurunan suku bunga sehingga sektor riil akan bergairah dan dapat menyerap tenaga kerja. Asumsi ini dapat terajadi jika faktor kondusifitas dalam negeri dapat berjalan dengan baik, seperti tidak adanya aksi teroris, regulasi pemerintah yang meringankan investor, krisis global, tidak ada bencana alam yang fatal, dan banyak hal/faktor ex yang mempengaruhi. Pengaruh dari desentralisasi/otonomi daerah juga sangat mempengaruhi mikro ekonomi bisa ke arah positif atau negatif tergantung pemda dalam menjalankan praktek Good Governance sehingga pemda benar2 memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, satu contoh tentang Askeskin. Itikad pusat memberikan askeskin adalah bukti kepedulian pusat dalam mengurangi angka kemiskinan (orang miskin tidak perlu keluar biaya pengobatan), namun banyak pemerintah daerah apatis dalam pendistribusian askeskin sehingga salah berpeluang salah sasaran. Karena dalam askeskin tidak ada proyek buat pejabat bupati dan kroninya, nah inilah salah satu tugas dari masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya benar-benar orang yang empati dan peduli, tapi otonomi daerah membuat Indonesia terjebak dalam primordialisme dan sibuk ber KKN ria
Memang nyata kalau sekarang ini makin banyak perkembangan tentang pemahaman sistem ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pandangan bahwa di Indonesia sekarang ini mengikuti sistem ekonomi kapitalisme barat. Menurut pendapat kami, seharusnya tidak perlu muncul pandangan bahwa Indonesia kini meninggalkan sistem sosialistik dan berkiblat menjadi sistem kapitalisme barat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan kerakyatan yang selama ini Negara kita anut. Lebih tepatnya jika Indonesia menganut sistem sosial demokratis yang dirasa lebih mampu mengorganisir kondisi suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini dengan sedikit lebih baik. Kami setuju dengan pendapat mengenai tidak perlunya muncul fenomena kapitalisme vs sosialisme karena masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kekurangan. Globalisasi yang dianggap berperangai sebagai kapitalisme, menurut kami memang lah sangat parah. Yang kami lihat justru karena globalisasi yang menjunjung pasar bebasnya membuat jurang kesejangan sosial antara kaum kuat dan kaum lemah semakin besar/lebar. Kami juga setuju atas tujuan kita yang adalah pembangunan nasional, namun juga tidak mengabaikan tanggung jawab global.
Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar-bebas. Kita telah menobatkan pasar-bebas sebagai berdaulat, mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menobatkan pasar sebagai berhala baru.
Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini.
Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada rakyat, petani, nelayan, dst.
BalasHapusMengapa pasar di Jepang dapat diatur bersahabat dengan petani Jepang, sehingga beras di Jepang per kilo yang mencapai harga rupiah sebesar Rp. 30.000,- para importir Jepang tidak mengimpor beras murah dari luar negeri. Mengapa pula kita harus memperpurukkan petani-petani kita, justru ketika kita petani sedang panen padi, kita malah mengimpor beras murah dari luar negeri?
Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah
1) kelompok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar negeri/komprador, para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst);
2) para penguasa stok barang (termasuk penimbun dan pengijon); (
3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan
4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-belinya lemah.
Pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama (baca: para penguasa pasar dan penentu pasar).
Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to fully rely-on, 2) tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai alat ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara.
Menurut landasannya sistem ekonomi Indonesia berdasarkan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan, kami menyatakan ketidak setujuan karena hal ini walaupun hal ini bersifat sosial namun tidak adil rasanya jika pihak-pihak yang tidak bekerja keras atau berperan juga ikut merasakan hasil jerih payah pihak lain yang bekerja keras. Sedangkan menurut Pancasila sila yang ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak dapat dijadikan dalih untuk menetapkan hak milik berfungsi sosial. Hal tersebut justru akan menimbulakn makin banyak muncul pihak-pihak yang bermalas-malasan dan tidak berusaha karena merasa hidup mereka ditanggung orang banyak. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti kita sebagai warga Negara sebangsa setanah air tidak diperbolehkan untuk saling tolong dan bergotong royong, asal disesuaikan saja dan tidak sampai terjadi yang namanya “aji mumpung”.
Perekonomian Indonesia saat ini adalah no.3 baik setelah India, Cina. Ketika berguncangnya perekonomian dunia dan masih terasa sampai saat ini, Indonesia masih dapat bertahan dibandingkan negara-negara Asia lainnya termasuk Jepang terguncang hebat ekonominya. Amerika Serikat membuat banyak negara-negara didunia lainnya ikut ter-seok2, termasuk Indonesia, tetapi Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara lainnya.
Is it legal to play with real money in casinos in NJ? - Dr.MD
BalasHapusFor 전주 출장마사지 those 천안 출장샵 who haven't yet seen this casino, they can legally deposit and 의정부 출장샵 play 상주 출장마사지 for real money on their web browser, as well as mobile 사천 출장샵 apps.